CITAX

PPh Badan Dipangkas Jadi 20%, Pendapatan Negara Hilang Rp87 Triliun

JAKARTA – Pemerintah berencana memangkas pajak penghasilan(PPh) badan atau perusahaan dari semula 25% menjadi 20%. Kendati berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan negara, dalam jangka panjang kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dirjen Pajak Kementerian Ke uangan Robert Pakpahan meng akui dipangkasnya PPh ba dan menjadi 20% akan menyebabkan terjadinya potential loss.

Setiap tahunnya negara diproyeksikan akan kehilangan pen dapatan dari pajak sebesar Rp87 triliun. “Potensi lost-nya Rp87 triliun. Kalau semuanya, status quo turun dari 25% ke 20%,” ujar Robert di Jakarta kemarin.

Rencana pemangkasan PPh badan ini masih digodok sesuai de ngan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Robert, kehilangan potensi pendapatan negara ini diyakini belum akan terjadi tahun ini. Sebab pembahasan mengenai aturan-aturan yang diperlukan untuk merevisi PPh badan ini masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Enggak berlaku tahun ini. Ini perlu UU dan tahun ini kan tinggal beberapa bulan lagi,” katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan Kementerian Keuangan akan menyelesaikan pembahasan aturan-aturan yang diperlukan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Hal ini karena Presiden Jokowi sudah meminta agar pemangkasan PPh badan dapat segera dilakukan. “Kami siapkan,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya penurunan tarif PPh badan bagi korporasi diingatkan oleh ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudisthira agar jangan sampai membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, apabila pajak korporasi dipangkas, hal itu bakal mengurangi pemasukan bagi APBN apabila tidak dibarengi dengan perluasan tax base.

Sementara itu Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 20% harus dilakukan secara hati-hati.

Menurutnya, penurunan PPh masih dimungkinkan seiring dengan perluasan basis pajak pasca tax amnesty, berlakunya pertukaran informasi per pa jakan otomatis atau automatic exchange of information (AEOI) serta peningkatan pengawasan wajib pajak. Dia menekankan, penerapan aturan itu harus tetap memperhitungkan dampak penurunan penerimaan dalam jangka pendek.

“Secara umum tarif pajak yang kompetitif dapat menjadi perangsang bagi investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia meski belum terdapat bukti empiris yang kuat bahwa penurunan tarif PPh berkorelasi positif dengan kenaikan tax ratio,” ujarnya.

Dia menerangkan, Indonesia pernah menurunkan tarif pajak tahun 2000 dan 2008 dan hasilnya tidak diikuti peningkatan rasio pajak secara signifikan. Secara umum tarif PPh badan Indonesia juga bukan yang tertinggi di ASEAN.

“Tarif PPh badan kita saat ini 25%, sedangkan tarif PPh orang pribadi tertinggi kita 30% (tarif progresif 5%-30%). Kita bandingkan tarif PPh badan kita dengan Filipina (30%), Myanmar (25%), Laos (24%), Malaysia (24%), Thailand, Vietnam, Kamboja (20%), Singapura (17%),” paparnya.

Sementara untuk PPh orang pribadi, tarif tertinggi Indonesia 30%. Bandingkan dengan negara lain, India (30%), Vietnam, Thailand, Filipina, AS (37%), Korea Selatan (42%), China, Afrika Selatan, Inggris (45%), Belanda (52%), Denmark (55,8%), Jepang (56%), Swedia (61,85%).

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, tarif PPh badan tidak dapat diturunkan secara ekstrem. Lebih baik dilakukan dua langkah. Pertama diturunkan dari 25% menjadi 22% untuk waktu dua tahun, lalu dievaluasi tren dan pengaruhnya ke penerimaan dan investasi. Jika positif dapat diturunkan selanjutnya ke 18%,” kata Yustinus. (dni)

Sumber: okezone.com, 4 Juli 2019