Analisis

Mengkaji Kepastian Hukum dalam Ketentuan Pidana Perpajakan

Mengkaji Kepastian Hukum dalam Ketentuan Pidana Perpajakan Oleh: Priawan Wibisono (Pegawai Tugas Belajar Politeknik Keuangan Negara ‘STAN’)        Sesuai dengan pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak memiliki sifat memaksa. Konsekuensi logis dari sifat tersebut, yaitu adanya bentuk pemaksaan dalam ketentuan perundang-undangan agar Wajib Pajak […]

Analisis H2

Analisis: Perlu Kepastian Negosiasi

Perlu Kepastian Negosiasi oleh Yustinus Prastowo (Direktur Eksekutif CITA) Dari pertemuan Freeport dengan pemerintah pada Selasa kemarin, saya melihat poin-poinnya sudah oke . Misalnya, divestasi 51% yang sesuai dengan amanat Undang-undang. Tapi, belum dibahas secara detail mengenai poin tersebut. Soal skema divestasi belum rinci, apakah sekaligus, apakah Initial Public Offering (IPO), value-nya juga belum jelas. […]

Analisis

Menghadapi Risiko Arus Modal Masuk : Fenomena Brexit dan Tax Amnesty

CITA | 24 Agustus 2016 Menghadapi Risiko Arus Modal Masuk : Fenomena Brexit dan Tax Amnesty Oleh: Muhammad Fajar Nugraha   Akhir Juni lalu setidaknya perekonomian Indonesia mengalami dua kejadian ekonomi baik di tingkat domestik (Tax Amnesty) maupun global (Brexit). Upaya Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan basis pajak melalui Tax Amnesty telah dilakukan sesuai […]

Analisis

Dinamika Harga Minyak Dunia Sebagai Momentum Reformasi Kebijakan Energi

CITA | 29 Februari 2016 Dinamika Harga Minyak Dunia Sebagai Momentum Reformasi Kebijakan Energi Oleh Muhammad Fajar Nugraha Perkembangan harga minyak dunia akhir-akhir ini sering menjadi headline media bisnis dan menjadi topik yang seru untuk diperbincangkan. Sebagai salah satu komoditas paling berharga di dunia ini, minyak mengalami penurunan harga secara drastis hanya dalam kurun waktu satu tahun. […]

Analisis

Batasan Harga Jual Objek PPnBM (Properti): Kebijakan yang Tepat atau Blunder?

CITA | 05 FEBRUARI 2016 Batasan Harga Jual Objek PPnBM (Properti): Kebijakan yang Tepat atau Blunder?  oleh Widya Shobariyah Matondang | Researcher CITA Widya.shobariyah@cita.or.id Pemerintah telah melakukan revisi atas PMK 106/PMK.010/2015 dengan menerbitkan PMK 206/PMK.010/2015 pada 20 November 2015 lalu. Revisi yang dilakukan terkait dengan batasan objek kelompok hunian yang tergolong mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town […]

Analisis

Exchange of Information: Peluang dan Tantangan

CITA | 05 FEBRUARI 2016 Exchange of Information: Peluang dan Tantangan  By CITA ( Center for Indonesia Taxation Analysis) (download pdf) Begitu besarnya peranan pajak dalam membiayai APBN, Indonesia masih belum mencapai kinerja penerimaan yang memuaskan. Dalam 10 tahun terakhir, target penerimaan pajak hanya tercapai satu kali saja (tahun 2008). Namun demikian, berbagai penelitian justru […]

Analisis

Kebijakan Fiskal, Kebijakan Pajak dan Pencapaian Prioritas Pemerintah

CITA | 29 JANUARI 2016 Kebijakan Fiskal, Kebijakan Pajak dan Pencapaian Prioritas Pemerintah Oleh Welly Freddi | Associate  Secara umum kebijakan fiskal atau Fiscal Policy diartikan sebagai kebijakan pemerintah melalui pengeluaran dan penerimaan negara untuk membawa perekonomian negara ke arah yang lebih baik. Salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal adalah Pajak. Jadi, kebijakan Pajak atau Tax […]

Analisis

"Quo Vadis" Kebijakan Perpajakan Indonesia

KOMPAS CETAK | 12 JANUARI 2016 Opini : “Quo Vadis” Kebijakan Perpajakan Indonesia oleh Yustinus Prastowo Sepanjang tahun 2015 kita menjalani masa-masa sulit yang menguji kesabaran dan daya tahan. Berkah yang tersembunyi, kita mulai membiasakan diri dengan ketakpastian, krisis, dan kejutan. Namun ada satu hal mendasar di 2015 yang hampir luput dari cermatan. Terjadi pembalikan […]

Analisis

Kontroversi DKE

CITA | 30 DESEMBER 2015 Kontroversi DKE Menyimak aneka simpang siur pemberitaan berikut respon publik yang beragam soal Dana Ketahanan Energi, Saya memahami ini sebagai bentuk respon publik (warganegara) yang merasakan adanya terlalu banyak jenis pungutan dari negara (termasuk yang tidak resmi), dan di sisi lain manfaat belum optimal. Pemerintah harus mewaspadai dinamika sosio-politik ini […]