Artikel Headline

AHY, Pajak, dan Politik

“There is no art which one government sooner learns of another than that of draining money from the pockets of the people.” – Adam Smith

Di Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencuri perhatian publik lewat pidato politiknya. Satu hal yang cukup mengejutkan adalah AHY berbicara soal pajak. Hal yang masih jarang disentuh oleh para politisi kita. Tentu saja perhatian AHY dan Partai Demokrat pada isu perpajakan patut diapresiasi mengingat pentingnya pajak bagi bangsa ini. Lebih dari itu, pengalaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah selama sepuluh tahun tentu saja menorehkan catatan tersendiri tentang kebijakan dan kinerja sektor perpajakan, yang menarik untuk ditilik. Banyak data empirik tersaji yang menunjukkan relasi positif antara pajak, demokrasi, dan kesejahteraan.

Meski pajak bukan barang baru karena sudah ada sejak konstitusi 18 Agustus 1945, namun diskursus pajak di ruang publik masih terbilang minim. Bahkan pasca Orde Baru yang ciri utamanya demokratisasi, perbincangan soal pajak masih kerap jatuh di perkara teknikalitas dan administratif belaka. Pajak seolah hanya urusan mendaftar dan lapor, digitalisasi, dan selebihnya jadi isu elitis yang menjadi ranah birokrat dan pengusaha. Pada periode kedua pemerintahan SBY, isu pajak mulai mendapat tempat di ruang publik, persis ketika modernisasi kantor pajak sudah cukup mantap dan kebergantungan pada komoditas tidak lagi menjanjikan.

Menjelang Pemilu 2009, kami sebagai representasi masyarakat sipil pernah mengusulkan pewajiban para calon kontestan untuk mendapatkan tax clearance, atau sekurang-kurangnya kewajiban perpajakannya sudah dipenuhi. Sayangnya ini masih sebatas formalitas dan tak sampai menukik ke jantung permasalahan: transparansi dan akuntabilitas publik. Hal yang sama kami ulangi di 2014, ketika kampanye #BukaSPTCapres kami gaungkan. Setidaknya Jusuf Kalla memberikan respon langsung dan positif, meski Komisi Pemilihan Umum belum menanggapi dengan respon kebijakan yang memadai.

Pada Pilpres 2014, baik pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla maupun Prabowo Subianto-Hatta Radjasa mencantumkan kebijakan pajak dalam dokumen visi misi yang disampaikan ke KPU. Ini adalah kemajuan penting. Pasca berkah harga komoditas berakhir dan kesenjangan menjadi topik baru lembaga-lembaga internasional, pajak semakin dilirik. Pajak adalah instrumen redistribusi yang paling efektif untuk mengalokasikan sumber daya dari ‘the have’ ke ‘the poor’ melalui belanja APBN. Pajak juga alat kebijakan yang ampuh untuk mengekang laju si kaya yang semakin jauh meninggalkan si miskin dan ketimpangan menganga, mengurangi mala berupa eksternalitas negatif melalui cukai, mendorong perkembangan dan pertumbuhan bisnis dengan fasilitas, dan menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai insentif.

Presiden Jokowi memulai kepemimpinannya dengan situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan. Meski cetak biru kebijakan yang dirancang cukup progresif karena menempatkan keadilan dan kesejahteraan yang berpemerataan menjadi jangkar kebijakan perpajakan, ekonomi yang sedang lesu darah justru butuh vitamin. Target pun dipatok tinggi disertai komitmen para penanggung jawab pemungutan pajak. Apa daya, alih-alih mengejar para wajib pajak nakal yang selama ini mengemplang dan tak tersentuh, hal itu justru harus ditunda. Kebutuhan dana yang besar untuk memastikan program pembangunan terlaksana berlabuh pada kompromi pengampunan pajak. Situasinya tidak mudah: di satu sisi banyak orang kaya menyembunyikan harta dan belum membayar pajak semestinya adalah fakta, di sisi lain ekonomi butuh stimulus agar kembali bergerak. Kita terkunci!

Amnesti Pajak adalah kebijakan anomali karena lahir bukan dari rahim perencanaan politik. Meski menyisakan ketidakpuasan, program ini dinilai cukup berhasil memoderasi pemungutan pajak yang agresif dan memberi angin segar bagi dunia usaha, di samping deklarasi harta yang fantastik: Rp 4.800 triliun! Dalam sejarah perpajakan pasca Orde Baru, rasanya tak ada kemurahan hati Pemerintah sebesar amnesti pajak. Toh yang memanfaatkan tak lebih dari sejuta, meski kampanye begitu kencang. Dalam konteks reformasi, amnesti pajak merupakan jembatan menuju era baru perpajakan. Dari sudut lain, amnesti pajak dapat dimaknai sebagai “carrot” bagi wajib pajak sebelum “stick” dikenakan, yaitu AEoI (Automatic Exchange of Information). Pertukaran informasi dan data keuangan otomatis yang akan menjadi senjata ampuh pemungutan pajak.

Normalnya, pasca-amnesti pajak yang dilakukan adalah penegakan hukum. Tak ada alasan apapun bagi mereka yang tidak ikut amnesti atau ikut dengan tidak jujur untuk menuntut kelonggaran. Terlebih nanti dengan data yang berlimpah dan akurat. Penegakan hukum dan keterbukaan akses justru sarana untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan: yang patuh diberi apresiasi, yang nakal diperiksa. Lantas kenapa belakangan terjadi beberapa kecelakaan kecil, dunia perpajakan seolah gaduh, bahkan ada tuduhan Pemerintah seolah eksesif dan gelap mata? Di sini pentingnya kita mencadra lebih dalam, melebihi persepsi yang prima facie hanya memotret permukaan.

Semua itu berhulu pada kenyataan bahwa pajak dan politik tak terpisahkan. Persahabatan pajak dan politik sudah terjadi sejak lahir, dalam arti politik sebagai upaya mencapai kebaikan bersama. Politik merupakan peta, dan pajak adalah kendaraannya. Dengan politik, visi keadilan lebih nyata dan terjamin, pemungutan pajak dapat dipandu. Melalui pajak, tujuan bernegara lebih mungkin dicapai. Kesemrawutan terjadi karena kita masih berilusi bahwa pajak dan politik itu bisa dipartisi. Birokrat yang bekerja sesuai Undang-undang untuk memastikan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan efektif tidak bisa disalahkan. Pengusaha yang berteriak-teriak memanfaatkan kanal dan akses politik juga sah melakukannya. Yang penting aturan main yang fair dan jelas. Kita harus menyepakati platform bersama: membangun sistem administrasi yang memastikan pemilahan wajib pajak patuh dan tidak patuh secara akurat, aparatur pajak yang profesional dan kredibel, penegakan hukum yang terukur, objektif, dan imparsial, dan wajib pajak nakal harus ditindak.

Dengan demikian kegaduhan bisa dibedakan apakah semu atau otentik. Kegaduhan yang otentik bersumber dari kebijakan dan praktik pemungutan pajak yang kurang tepat patut dikritik dan diperbaiki. Ada beberapa wacana dan kebijakan yang secara substansi benar namun abai konteks. Kegaduhan semu adalah para pengemplang pajak yang menunggangi politik untuk tetap tidak membayar pajak. Di sini agaknya kita harus tegas. Benar bahwa pelonggaran kebijakan dibutuhkan, tetapi juga jangan lantas kita tak melakukan apapun hanya karena ditakut-takuti dengan kegaduhan. Saya malah mendukung penegakan hukum yang keras bagi mereka yang tak memanfaatkan amnesti pajak dan tetap nakal. Mereka adalah durjana yang tak boleh menikmati tidur nyenyak. Tanpa itu, negara akan dilecehkan dan ruang publik akan dikendalikan para petualang dan durjana pajak.

Kembali ke pidato politik AHY. Apa yang dikatakannya tentang pajak menjadi penting dan menarik. Pajak ditarik kembali ke medan diskursus publik. Pajak perlu dipercakapkan di bawah idiom ketimpangan, keadilan, kemiskinan, dan kesejahteraan. Diskursus yang harus dilipatgandakan menerobos sudut-sudut perjumpaan warga, hingga senyaring waktu amnesti pajak. Secara normatif, apa yang disampaikan AHY adalah ungkapan suara publik. Namun supaya tidak jatuh dalam klise, AHY dan politisi lain perlu mengingat jejak sejarah, bahwa amnesti pajak adalah kelonggaran dan pengurangan pajak terbesar dalam sejarah Republik. ‘Tax Cut’ – yang di AS merupakan jargon Republikan – termasuk insentif pajak yang telah dan akan diterbitkan. Dalam waktu dekat, Pemerintah akan menurunkan tarif pajak UKM dari 1% menjadi 0,5%, pemajakan ekonomi digital yang lunak, memperbaiki dan memperluas cakupan tax holiday dan tax allowance, memberikan super-deduction pada sektor inovasi dan pendidikan vokasi, percepatan restitusi pajak, pemeriksaan dan penegakan hukum yang lebih terukur, dan penurunan lartas dalam rangka impor termasuk kemudahan perijinan. Pemerintahan yang mau mendengar dan responsif.

Cukup jelas, apa yang sebenarnya terjadi lebih bermain di level persepsi, maka perlu klarifikasi dan diskusi. Pajak harus dibuka menjadi ruang politik yang partisipatif. Pemerintahan Jokowi pun mewarisi pondasi yang dibangun SBY: modernisasi administrasi perpajakan yang tuntas pada 2007, revisi Undang-undang Perpajakan 2007-2009, kebijakan sunset policy di 2008, dan penegakan hukum pajak yang cukup fenomenal. Corak dan warna kebijakan perpajakan Presiden SBY dan Presiden Jokowi lebih banyak kemiripan dibandingkan perbedaan. Barangkali salah satu penyebabnya adalah arsitek yang sama: Sri Mulyani dan Darmin Nasution.

Maka, alih-alih dipertentangkan, saya berpendapat upaya AHY mengangkat tema pajak dalam diskursus politik patut disambut hangat oleh para pemangku kepentingan, dengan komitmen bersama bahwa pajak adalah nadi bangsa yang wajib dijaga dari berbagai upaya pelemahan dan tipu muslihat. Kita perlu bersinergi menuntaskan reformasi pajak, membangun core tax, memperbaiki Undang-undang agar lebih adil dan berkepastian, membangun dan memperkuat institusi pemungut pajak, menyusun skema insentif yang menumbuhkan bisnis dan produktivitas, menjamin hak-hak wajib pajak, dan memastikan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan bagi pembiayan pembangunan. Meminjam Aristoteles, kita tak cukup menguasai techne (hal yang bersifat teknis-administratif) atau episteme (pengetahuan dan kecakapan teoretik), melainkan juga phronesis (kebijaksanaan praktis) – semacam budi yang mengejawantah dalam racikan kepekaan dan tindakan yang benar. Mari bersinergi, mari berdiskursus. Pajak menyediakan ruang amat luas untuk itu. Pajak adalah kunci!

Terima kasih berkenan membaca.
Yustinus Prastowo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *