CITAX Headline

CITA: Pemeriksaan Pajak Harus Dapat Mendorong Kepatuhan

Jakarta, Gatra.com – Program amnesti pajak berakhir, otoritas pajak telah mengantongi data dan informasi kepemilikan harta wajib pajak yang dapat digunakan sebagai perluasa basis data. Total sebanyak 965.983 peserta, di antaranya 234.588 badan dan 713.395 orang pribadi dengan antusias melaporkan data harta per 31 Desember 2015 pada laporan Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Program amnesti pajak tidak hanya memperluas basis data pajak tetapi juga berhasil mendulang setidaknya Rp134,5 triliun uang tebusan, Rp4.718 triliun deklarasi harta, dan Rp147,1 triliun komitmen repatriasi. Sebaliknya, Otoritas Pajak juga memiliki data siapa saja yang memilih untuk tidak memanfaatkan amnesti pajak.

Sebagai tindak lanjut dari program amnesti pajak, Pemerintah dan DPR menyepakati lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, konsekuensi dari UU itu, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berkewajiban melaporkan data keuangan untuk kepentingan perpajakan (domestik) paling lambat April 2018. Di samping itu, pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information) juga bergulir dengan pasti. Dengan demikian, medio 2018 ini Ditjen Pajak seharusnya secara bertahap telah memiliki basis data yang lebih kuat dan akurat yang akan bermanfaat untuk penggalian potensi pajak.

“Di sisi lain, kebutuhan penerimaan pajak untuk menopang APBN semakin meningkat,” katanya kepada Gatra melalui pesan tertulisnya, Kamis (07/06).

Meski realisasi hingga akhir April 2018 meningkat 10,89% dibanding tahun lalu, yakni mencapai Rp383,71 triliun atau sekitar 26,9% dari target APBN 2018 (Rp1.424 triliun), ia mengingatkan, bila tekanan target pajak masih cukup besar. Sehingga dalam situasi demikian, lanjut ia, pemeriksaan pajak dapat menjadi instrumen yang dapat diandalkan.

“UU memberi kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menguji kepatuhan melalui pemeriksaan,” ujarnya.

Dengan berlimpahnya data dan informasi dan amnesti pajak yang telah diberikan, ia bilang, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan pemeriksaan, termasuk untuk takut menghadapi pemeriksaan pajak. Meski demikian, ia menghimbau, pelaksanaan pemeriksaan pajak yang lebih terukur, berkepastian hukum, mengedepankan fairness, dan didasarkan pada analisis risiko perlu terus didorong.

Sumber: GATRA.COM, 07 Juni 2018

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *