CITAX Headline

Digitalisasi Merebak, Pekerja Informal Potensial Kena Pajak

JAKARTA – Pekerja informal kini dipandang dapat menjadi ceruk pajak potensial mengingat pendapatan mereka yang tidak kalah dibandingkan sektor formal. Digitalisasi disinyalir menjadi celah yang membuat pekerjaan di sektor informal menjadi berharga lebih.

Karena itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani mengingatkan, pemerintah mesti menggali secara optimal penerimaan pajak dari sektor informal ini. Pasalnya, sektor yang satu ini kerap menghasilkan penerimaan tinggi yang belum terdeteksi secara rigid.

Ia mencontohkan, salah satu pekerja di sektor informal adalah youtuber. Di mana penerimaan seorang youtuber bahkan kerap mampu melebihi profesi lain di sektor formal.

Youtuber adalah sebutan bagi pekerja seni atau pembuat konten di media sosial Youtube yang memiliki pengikut dalam jumlah banyak. Dari sana mereka bisa meraup keuntungan dari iklan yang dimuat di konten YouTube yang bersangkutan.

“Informal itu kalau sekarang, penghasilannya besar, contoh youtuber Atta Halilintar. Artinya jangan lihat dari informal. Kalau memang pedapatannya termasuk yang kena pajak, itu tetap harus bayar,” ujarnya dalam diskusi “100 perempuan ekonomi Indonesia” di Jakarta, Selasa (26/3), seperti dilansir Antara

Menurut Aviliani, dengan pesatnya industri ekonomi digital ini dan kian banyak para pelaku informal bergaji besar di dalamnya, potensi bertambahnya penerimaan pajak sangat besar. Namun, asalkan pemerintah bisa meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Mengenai pajak orang perseorangan nonkaryawan, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, tingkat kepatuhannya mencapai 74% pada 2018 kemarin. Di mana secara total pada periode yang sama terdapat sekitar 2,45 juta orang perseorangan yang merupakan wajib pajak terdaftar wajib SPT.

Pajak untuk pekerja informal, tidak terkecuali bagi pembuat konten di media sosial juga dianggap terabaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo. Tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara, pengenaan pajak untuk youtuber dipandang perlu untuk menciptakan keadilan.

“Harus dipenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu memperhitungkan, membayar, dan dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan),” kata Yustinus kepada Validnews, di Jakarta, Jumat (18/1).

Menanggapi makin banyaknya pelaku influencer ini, Dirjen Perpajakan disarankan mengikuti perkembangan zaman dengan menyiapkan perangkat atau aplikasi yang memudahkan para youtuber untuk menghitung pajak mereka. Perpajakan Indonesia memang menggunakan sistem self-assessment, di mana pelaporan dan penghitungan pajak diserahkan kepada wajib pajak itu sendiri.

Terkait hal ini, beberapa influencer dinilai belum tertib dalam melaporkan penghasilan yang mereka dapatkan. Menurut Yustinus, hal itu bisa disebabkan dua faktor, yaitu ketidaktahuan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan atau secara sengaja mengemplang pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk itu, Yustinus menyarankan, otoritas pajak mesti mengembangkan inovasi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap milenial, Misalnya dengan meng-endorse influencer untuk mengiklankan aturan tersebut atau membuat konten di akun media sosial mereka tentang pajak atas penghasilan yang diperoleh seorang influencer.

“Selain itu, tantangan bagi DJP yang lain adalah dengan membuat mekanisme perpajakan yang lebih baik lagi, bukan dengan memperbaharui objek pajaknya,” ucapnya.

Soal pendapatan dari pelaku usaha digital ini, Yustinus mengilustrasikan, para youtuber, misalnya, memiliki pilihan untuk memonetisasi video yang diunduh di akunnya jika dia mengizinkan YouTube atau Google untuk menempatkan iklan dalam video tersebut.

Para youtuber pun akan mendapatkan bagi hasil dari iklan itu dengan pembagian 45% untuk YouTube dan 55% untuk youtuber. Penghasilan yang didapat para youtuber ini secara ketentuan merupakan objek pajak penghasilan.

Menurut data APBN Kita, realisasi penerimaan pajak termasuk PPh migas periode Januari–Februari 2019 mencapai Rp160,8 triliun atau meningkat 4,7% secara tahunan dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, penerimaan itu baru mencapai 10,2% dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Merujuk pada APBN 2019, sepanjang tahun pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1,58 ribu triliun dari total pendapatan negara sebanyak Rp2,16 ribu triliun. (Teodora Nirmala Fau)

Sumber: validnews.id, 26 Maret 2019