CITAX Headline

Ditjen Pajak harus gencar sosialisasi

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengimbau Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) gencar sosialisasi kepada wajib pajak, terutama mengenai e-filing dalam menerima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

“Ditjen Pajak harus gencar sosialisasi. Dengan adanya fasilitas e-filing, pelaporan harusnya lebih mudah dan banyak. Tapi memang perlu sosialisasi lebih awal dan memastikan kepada wajib pajak bahwa e-filing ini mudah dan praktis,” ungkap Prastowo kepada Beritagar.id, Senin (25/2/2019).

Pelaporan SPT mulai 2019 wajib dilakukan secara elektronik (online) melalui fasilitas e-SPT, e-filing dan e-form. Tak hanya itu, Ditjen Pajak juga melakukan penyederhanaan pelayanan SPT dengan memperluas channeling, yakni KP2KP dan layanan di luar kantor.

Tahun ini Dijen Pajak menargetkan penerimaan SPT baik badan maupun orang pribadi sebesar 80 persen dari wajib pajak (WP) terdaftar yang wajib lapor SPT.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak, Yon Arsal mengatakan, pihaknya menargetkan akan ada kenaikan pelaporan SPT pada tahun ini. Salah satu faktornya adalah adanya kenaikan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Namun seperti disiarkan Kontan.co.id, Yon mengakui hingga saat ini pihaknya belum menetapkan berapa besar target WP wajib SPT. Tahun lalu jumlah WP wajib SPT sebanyak 17,6 juta.

Tak hanya itu, Yon juga belum bisa membeberkan berapa banyak jumlah kenaikan SPT yang dilaporkan tahun ini. “Belum ditetapkan, mungkin seminggu atau dua minggu lagi,” ujarnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya bahkan melakukan kampanye “Lebih Awal Lebih Nyaman” untuk mendorong wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT sesegera mungkin, khususnya penyampaian SPT melalui e-filing.

Ditjen Pajak, kata Yoga mencatat setidaknya 1,2 juta SPT yang sudah diterima. Total tersebut masih disampaikan melalui online atau e-filing. Sementara itu, dari kelompok sistem manual masih dalam perhitungan.

Angka tersebut terbilang rendah mengingat jumlah WP wajib SPT adalah 17,6 juta. Yoga menjelaskan, tingkat pelaporan SPT pada Februari memang biasanya masih rendah. “Biasanya pada awal Maret mulai banyak yang melapor,” jelasnya seperti dinukil Republika.co.id, Jumat (22/2).

Tingkatkan penerimaan pajak

https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-pajak-2007-2018-1546427521

Menurut analisis Lokadata Beritagar.id, realisasi penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1.315 triliun atau 92,34 persen dari target Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), Rp1.424 triliun. Realisasi ini meningkat 12,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya, Rp1.151, 13 triliun. Dalam 12 tahun terakhir, target realisasi terpenuhi sebanyak satu kali pada 2008 yakni 106,7 persen atau sebanyak Rp571 triliun.

Memasuki awal 2019, penerimaan negara dari sektor perpajakan tercatat mencapai Rp89,76 triliun atau 5,02 persen APBN. Penerimaan perpajakan Januari tahun ini tumbuh 8,73 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp82,56 triliun.

“Kita mampu mengumpulkan Rp89 triliun atau 5 persen APBN. Ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,5 persen” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani (21/2).

Kemenkeu mencatat, pelaksanaan APBN 2019 di awal tahun berjalan sesuai target. Realisasi defisit APBN hingga Januari 2019 mencapai Rp45,77 triliun atau sekitar 0,28 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Seperti diketahui, pada APBN 2019 pemerintah menetapkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNPB) Rp378,3 triliun dan hibah Rp0,4 triliun.

Adapun di sektor belanja negara ditetapkan untuk belanja pemerintah pusat Rp1.634,3 triliun, belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp855,4 triliun, belanja non K/L Rp778,9 triliun setra transfer ke daerah dan dana desa Rp826,8 triliun.

Sementara untuk realisasi keseimbangan primer pada Januari 2019 berada pada posisi negatif Rp22,78 triliun. Realisasi pembiayaan yang dilakukan pemerintah hingga Januari 2019 mencapai Rp122,52 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp122,46 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, total realisasi pendapatan negara hingga 31 Januari 2019 sebesar Rp108,08 triliun atau 4,99% dari target APBN 2019. Realisasi ini tumbuh 6,24 persen dibandingkan periode yang sama pada di 2018 yang mencapai Rp101,73 triliun.

Khusus realisasi penerimaan pajak, tambah Sri Mulyani, mencapai Rp86 triliun atau 5,45 persen dari target APBN 2019 atau tumbuh 8,82 persen. Sementara penerimaan bea dan cukai mencapai Rp3,77 triliun atau 1,8 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 6,7 persen.

Realisasi belanja negara pada Januari 2019 mencapai Rp153,85 triliun atau 6,25 persen dari pagu APBN, tumbuh sebesar 10,34 persen dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun 2018.

Sumber: beritagar.id,

Related Post