CITAX Headline

Dorong Inklusi Pajak, Tempo dan CITA Gelar Rembuk Pajak Nasional

TEMPO.CO, Jakarta – Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) PT Tempo Inti Media Tbk dan Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menggelar acara Rembuk Pajak Nasional dengan tema: Mendorong Inklusi Perpajakan untuk Percepatan Pembangunan Nasional, Jumat, 15 November 2019. Acara ini digelar untuk mendorong inklusi perpajakan dan percepatan pembangunan nasional.

“Rembuk Pajak Nasional ini adalah salah satu hal kecil untuk menggali masalah dan menawarkan solusi, sekaligus sebagai media pembelajaran sektor perpajakan nasional untuk bersama-sama meningkatkan kepatuhan perpajakan (tax compliance),” kata Direktur Utama Tempo Inti Media Toriq Hadad dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 15 November 2019.

Toriq mengatakan, Tempo ingin berkontribusi aktif dalam upaya “collaborative compliance” dengan membantu pemerintah meningkatkan inklusi perpajakan di tanah air. Tujuan akhirnya yaitu dapat meningkatkan tingkat partisipasi warga membayar pajak. Toriq juga mengatakan pajak merupakan sebuah elemen demokrasi yang penting. Menurut dia, kepatuhan pada pajak menggambarkan tingkat demokrasi sebuah bangsa.

Selain itu, Tempo mengambil inisiatif menyelenggarakan Rembuk Pajak Nasional karena sebagai media, juga bertanggungjawab mendorong pertumbuhan penerimaan pajak di negeri ini. Agar, upaya menghimpun pajak bisa tumbuh, tingkat kepatuhannya terus meningkat, dan penerimaan negara pun bisa bertambah.

Rembuk Pajak Nasional ini pun dihadiri sejumlah stakeholder di bidang perpajakan, khususnya dari kalangan pimpinan atau pemilik usaha. Sebab nantinya di ujung acara, sebanyak sembilan perusahaan akan menerima penghargaan anugerah Tempo Country Contributor Award 2019 untuk kategori The Most Tax Friendly Corporate alias perusahaan yang paling patuh membayar pajak.

Adapun beberapa stakeholder yang hadir yaitu Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo, Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Riatu Mariatul Qibthiyah, Ketua Komite Pajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Herman Yuwono, dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama. FAJAR PEBRIANTO

Komentar Anda