CITAX Headline

Insentif Tax Allowance dan Tax Holiday Perlu Diperluas bagi Industri Migas

Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta pemerintah untuk memperluas akses insentif pajak seperti tax allowance (keringanan pajak) dan tax holiday (libur pajak) bagi pelaku industri hulu migas.

Hal itu menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuaan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas.

“Saat ini diperlukan aturan turunan dan perluasan aturan perpajakan hingga dapat diakses di industri hulu migas,” katanya dalam diskusi ‘Mendongkrak Daya Saing Global demi Kontribusi Maksimal Industri Migas Nasional’ di Penang Bistro, Kebon Sirih Jakarta, Rabu, 4 April 2018.

Menurutnya, beberapa pasal pada PP 27/2017 memang mengatur pemberian insentif dan fasilitas pajak untuk membantu keekonomian investasi hulu migas. Namun ada perbedaan aksesibilitas atas insentif dan fasilitas pajak bagi kategori industri pionir.

“Selain itu, aturan tersebut juga masih sulit untuk diterapkan tanpa adanya aturan implementasi seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” ungkap dia.

Yustinus menambahkan perlu pengaturan regulasi yang jelas, dan insentif yang menarik untuk meningkatkan minat investor yang mencakup regulasi perpajakan, imbal hasil yang sepadan, insentif perpajakan dan kemudahan izin berusaha.

“Jumlah investasi oleh pelaku industri hulu migas yang berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) dapat ditingkatkan lebih tinggi dengan iklim fiskal yang lebih kondusif termasuk dibukanya akses bagi pelaku industri hulu migas atas insentif tax allowance dan tax holiday,” pungkas dia.

Sumber: MEDCOM.ID, 04 April 2018

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *