Jakarta, CNN Indonesia — Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diperkirakan membuat harga rumah di DKI Jakarta makin tak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Pengamat Pajak Yustinus Prastowo menilai kenaikan NJOP rata-rata sebesar 19,54 persen di wilayah DKI Jakarta sebenarnya terbilang wajar. Hal ini lantaran kenaikan baru dilakukan setelah tiga tahun.
Kendati demikian, kenaikan NJOP biasanya akan mendongkrak harga tanah. Hal tentu akan berdampak pada berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian di Jakarta.
“Kenaikan NJOP ini akan mendongkrak harga tanah dan mengurangi akses penghasilan rendah ke Jakarta,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/7).
Untuk itu, ia menyarankan sebagian pendapatan dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebaiknya digunakan untuk menyubsidi hunian di DKI Jakarta.
“Misalnya, untuk uang muka (down payment/dp) dan pembangunan rumah susun,” jelas dia.
Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menyebut harga rumah di Jakarta saat ini sudah terlampau tinggi dan sulit di jangkau masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari riset yang dilakukan pihaknya yang menunjukkan penurunan kemampuan rata-rata penduduk Jakarta untuk membeli rumah.
Menurut riset tersebut, rerata harga rumah di Jakarta 10 tahun lalu setara dengan lima kali Penerimaan Domestik Bruto Daerah (PDRB) per kapita per tahun. Sedangkan saat ini, harga rumah di Jakarta setara dengan dua belas kali PDRB per kapita per tahun.
“Harga rumah ini naiknya sudah terlalu tinggi beberapa tahun lalu, dan masih terus naik. Ini yang membuat permintaan terhadap rumah sulit tumbuh meski DP KPR saat ini bisa nol persen,” ungkap dia belum lama ini.
Untuk itu, menurut Lana, ketimbang membebaskan uang muka, pemerintah juga sebaiknya menambah penyediaan rumah susun subsidi yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. (agi/bir)
Sumber: CNNINDONESIA.COM, 13 Juli 2018
