Artikel Headline

Pajak UMKM Setengah Persen: Perlu Konsistensi Agar Tak Setengah Hati

“Taxes are the price we pay for civilization”-Oliver Wendell Holmes

Denyut nadi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memang tak pernah berhenti. Terbukti, sejak 2013, jumlah UMKM di Indonesia tercatat sekitar 57,8 juta (BPS, 2013) dan hingga akhir 2017 tercatat lebih dari 60 juta pelaku usaha (Kemekop UKM, 2017). Kontribusi UMKM terhadap PDB tahun lalu pun terbilang signifikan, yakni sebesar Rp 1.537 Triliun atau setara dengan 57% dari PDB tahun 2017. Kondisi tersebut dapat dilihat bagai dua sisi mata uang, di satu sisi menunjukkan geliat entrepreneurship yang tinggi, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan yang pantas dialamatkan kepada Pemerntah mengenai sejauh-mana peran Pemerintah dalam mendukung UMKM agar tidak hanya sekadar tumbuh, namun juga berkembang agar tak melulu mikro/kecil.

Di tengah tantangan tersebut, instrumen pajak sebagai salah satu push factor diharapkan berperan optimal, tidak hanya terbatas pada how to tax, namun how to be consistent dalam semangat mendukung upaya pertumbuhan dan perkembangan UMKM agar maju dan mampu “naik kelas”. Maka, pajak UMKM yang baru-baru ini diturunkan menjadi setengah persen menarik untuk dibahas dalam rangka menguji konsistensi pemerintah.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) PP 46/2013 dengan penerbitan PP 23/2018 yang efektif berlaku 1 Juli 2018 patut diapresiasi sebagai bentuk kepekaan pemerintah dalam melihat kondisi saat ini. Di tengah pemulihan ekonomi global dan tantangan domestik yang ada, kehadiran PP ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha UMKM. Terbitnya aturan ini juga menjadi bentuk perlakuan adil pemerintah bagi industri besar yang telah memperoleh tax holiday dan tax allowance yang belum lama ini diluncurkan.

Perlu dipahami bahwa pemberian insentif—pada saat yang sama juga harus memberikan perlakuan yang adil bagi para stakeholders untuk menciptakan equal level playing field. Untuk tujuan itu, maka konsistensi pemerintah perlu menjadi perhatian. Alih-alih membina dan memberdayakan UMKM konvensional melalui aturan baru ini, para pelaku UMKM berbasis internet atau e-commerce justru semakin tak tersentuh. Tarif murah dan grace period yang ditawarkan harus dipandang sebagai satu tarikan nafas dengan upaya mengikis praktik tax avoidance dengan memanfaatkan celah yang ada. Di titik ini, dibutuhkan pedoman teknis yang jelas dan berkepastian bagi Wajib Pajak (WP). Di samping itu, semangat mendukung UMKM dengan pemberian tarif pajak murah juga sudah seyogiyanya didukung dengan administrasi yang mudah, baik dukungan sistem akuntansi untuk UMKM maupun sistem administrasi pajak yang lebih mudah dimengerti dan diaplikasikan oleh WP.

Dukungan lintas-sektoral juga tak kalah pentingnya untuk menjamin konsistensi pemerintah mendukung WP UMKM melalui pajak. BI dan OJK sudah selayaknya berkoordinasi dengan DJP dalam memberikan akses permodalan yang lebih luas bagi WP UMKM yang patuh. Pemda sebagai mitra UMKM di daerah juga dapat berperan dengan memberikan perizinan yang mudah dan murah bagi UMKM yang patuh. Bea Cukai pun dapat mengambil peran dengan mendukung UMKM dengan fasilitas kemudahan ekspor dan impor. Maka dengan begitu, pajak menjadi satu kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai sektor perekonomian.

Konsistensi pemerintah menjadi penting dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui instrumen pajak. Sebagaimana adagium masyhur mengatakan, membayar pajak berarti membangun peradaban suatu bangsa, maka sudah selayaknya semua pihak turut berpartisipasi dalam membangun bangsanya yang didasarkan pada niat baik serta semangat yang sama, maka niscaya tak ada yang sia-sia.

 

Oleh: Torganda Raymundus Sitohang
(Tax Researcher)

Foto: Liputan6.com

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *