CITAX

9 Fakta tentang Panama Papers dan Membangun Budaya Malu

FEMINA.CO.ID | 16 April 2016

Image: AFP/ CHRISTOF STACHE

Paska temuan bocoran dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca, Panama Papers yang memuat nama-nama pemilik perusahaan offshore, publik bereaksi keras. Demonstrasi terjadi di beberapa negara, media sosial ramai dengan diskusi tentang korupsi global hingga upaya-upaya penghindaran pajak. Berikut beberapa hal yang perlu kita pahami tentang Panama Papers.
1. Panama Papers adalah bocoran dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca yang diperoleh surat kabar Jerman, SüddeutscheZeitung. Laporan ini diteruskan ke International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dan lalu diverifikasi oleh ratusan wartawan di 76 negara selama setahun.
2. Panama Papers berbeda dengan Offshore Leaks yang juga dikeluarkan oleh ICIJ pada 2013, meski sama-sama dikaitkan dengan negara suaka pajak dan upaya penghindaran pajak oleh perusahaan untuk mencari untung maksimal.
3. Negara suaka pajak (tax haven) adalah negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk. Menurut IMF, ada 60 wilayah suaka pajak di dunia. Di antaranya: Swiss, Cayman Island, British Virgin Island, Bermuda, Bahama, Panama, Austria, Hong Kong, dan New Zealand.
4. Firma hukum Mossack Fonseca melayani jasa pendirian perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak, seperti British Virgin Island (BVI). Menurut Yustinus Prastowo, peneliti kebijakan pajak dari Center of Indonesia Taxation Analysis, BVI berpenduduk 19 ribu orang tetapi memiliki 830 ribu perusahaan terdaftar dan 300 ribu perusahaan cangkang.
5. Praktik pendirian perusahaan cangkang atau perusahaan bayangan itu legal. Perusahaan cangkang atau bayangan adalah institusi yang digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan. Yang harus ditelisik lebih jauh adalah tujuan dan aktivitas ilegal yang dilakukan lewat perusahaan tersebut.
6. Perdana Menteri Islandia mengundurkan diri, dan beberapa pejabat publik dunia yang namanya terseret di Panama Papers juga menghadapi tuntutan rakyat untuk mundur dari jabatannya.
7. Di Tiongkok, pemerintah mengontrol ketat pemberitaan tentang Panama Papers, karena nama Presiden Xi Jingping dan keluarganya juga muncul di dokumen tersebut. Bahkan, pencarian dengan kata kunci ‘Panama’ di mikroblog Weibo tidak menghasilkan apa pun.
8. Ada lebih dari 800 nama dari Indonesia yang muncul di Panama Papers. Sebagian adalah pejabat publik. Berbeda dengan di luar negeri, sejauh ini, reaksi pejabat publik yang namanya muncul di Panama Papers tampak tenang dan menuntut pembuktian terbalik.
“Pejabat publik di luar negeri seperti Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sudah tersentuh urat malunya sampai di level etis. Jadi, beliau sudah merasa bersalah, dan memutuskan untuk langsung mundur setelah diprotes rakyatnya. Sedangkan, pejabat publik di Indonesia yang korupsi belum sampai di level itu,” tegas Saut Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam “Buka-Bukaan Panama Papers,” di Gedung Tempo, pada Rabu, (14/4) lalu. “Skandal Panama Papers bisa jadi momentum untuk kita membangun budaya malu untuk mencegah tindak korupsi,” tambah Saut.
9. Sejak berdiri pada tahun 2002 hingga kini, menurut Saut, KPK baru memenjarakan 500 orang dari kasus korupsi. Di Indonesia, praktik pencucian uang banyak terjadi, mengingat negeri ini berada di peringkat pertama negara terkorup dari 16 negara lainnya di Asia Pasifik (Survei Political & Economic Risk Consultancy, 2010). Besar kemungkinan banyak terjadi tindak pencucian uang di Indonesia berasal dari tindak korupsi. Wanita juga rentan terseret kasus pencucian uang dari tindak korupsi lewat modus pengalihan dana dan aset, misalnya: dititipi uang atau diberi modal usaha cuma-cuma. Ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini.
Dibandingkan dengan mundurnya para tokoh pemimpin di luar negeri, Panama Papers ini menjadi skandal besar yang menampar para tokoh tokoh berpengaruh di luar negeri. Akan tetapi, kenapa hal serupa tidak terjadi di negara kita? Idola, pemimpin, dan pemuka yang semestinya jadi panutan dan sumber moralitas kerap menunjukkan tindakan yang tidak terpuji.Sebetulnya ada apa dengan masyarakat kita, yang masih sangat kuat budaya korupsinya?
Rahma Wulandari

Related Post