CITAX

APBN Makin Terbebani Pembayaran Bunga Utang


JAKARTA – Pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu risau dengan utang negara yang per September 2018 mencapai 4.416 triliun rupiah. Sebab, utang tersebut dinilai masih terkendali.

Meskipun demikian, sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai pengelolaan utang yang dianggap tidak produktif. Sebab, penarikan utang tersebut lebih banyak digunakan untuk membayar bunga utang yang terus meningkat tiap tahun, sehingga kian membebani APBN.

Selain itu, utang juga belum mampu memacu pertumbuhan ekonomi, karena dalam lima tahun terakhir Indonesia justru terjebak dalam stagnasi pertumbuhan di level lima persen.

Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, mengemukakan ada beberapa catatan mengenai pengelolaan utang. Menurut dia, utang tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang statis, tapi harus dilihat secara dinamis seiring dengan kemampuan membayar kembali utang tersebut. “Ada dua kunci.

Pertama, pendapatan negara yang terus naik. Yang kedua, penggunaanya,” kata Yustinus, di Jakarta, Rabu (31/10). Dia menilai kalau penggunaan utang untuk kegiataan produktif, seharusnya bisa menghasilkan return.

Dari return tersebut mengalir ke pundi-pundi negara melalui deviden. “Nah, siklus itu yang harus dijaga. Karena itu, investasi harus dihitung dengan cermat return-nya berapa.

Lalu pemasukan, penerimaan negaranya sustaine. Itu saya kira yang perlu dijaga untuk mengelola utang supaya tetap prudent,” jelas Yustinus. Terkait produktivitas utang, sebelumnya ekonom senior, Faisal Basri, juga menampik anggapan bahwa utang selama ini untuk kegiatan produktif, seperti infrastruktur.

Menurut dia, utang baru lebih besar porsinya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo. “Saya baca data ya, Januari 2018 pertumbuhan pengeluaran tertinggi itu untuk bayar utang 63 persen.

Kedua terbesar, belanja barang yakni 58 persen, dan ketiga adalah belanja modal yang di dalamnya terdapat infrastruktur yang mencapai 36 persen,” papar dia. Dalam APBN 2018, pembayaran bunga utang pemerintah mencapai 239 triliun rupiah, dan meningkat lagi menjadi 275 triliun rupiah tahun depan.

Menurut Faisal, utang pemerintah itu juga tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Jika utang diklaim lebih produktif, buktinya pertumbuhan ekonomi masih stagnan di lima persen,” ujar dia.

Faisal juga menilai walaupun nisbah utang relatif rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat, beban pembayaran bunga RI lebih tinggi ketimbang Negara Adidaya itu.

“Bahkan, pembayaran bunga utang Indonesia terus meningkat dan sejak 2016 sudah lebih tinggi ketimbang belanja modal,” ujar Faisal. Menurut dia, pembayaran bunga utang pada 2015 mencapai 8,6 persen dari belanja negara.

Angka tersebut lebih tinggi dari AS yang sekitar 6 persen. Pada 2016, alokasi bunga utang terhadap belanja naik menjadi 9,8 persen, dan pada 2017 bertambah lagi menjadi 10,8 persen. Beban bunga pada 2017 lebih tinggi dari alokasi belanja modal yang sebesar 10,3 persen dari belanja negara.

Pengesahan Anggaran

Sementara itu, DPR telah mengesahkan RUU APBN 2019 menjadi UU. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan utang pemerintah masih terkendali pada tahun depan.

Pembiayaan utang 2019 mencapai 359,3 triliun rupiah, lebih kecil dari proyeksi tahun ini yang sebesar 387,3 triliun rupiah. Selain itu, defisit keseimbangan primer tahun depan juga ditargetkan lebih rendah dari 2018, yakni sebesar 20,1 triliun rupiah.

Sedangkan defisit anggaran 2019 ditargetkan berkurang menjadi 1,84 persen terhadap PDB. “Kesehatan dan kemandirian APBN 2019 dicerminkan dengan keseimbangan primer yang semakin kecil menuju nol, serta defisit dan pembiayaan utang yang menurun, sehingga rasio utang terkendali dalam batas aman,” ujar Menkeu, Rabu.

Total utang pemerintah sampai September 2018 mencapai 4.416,37 triliun rupiah atau naik 549,92 triliun rupiah dari 3.866,45 triliun rupiah di September 2017. Utang tersebut terdiri atas pinjaman sebesar 823,11 triliun rupiah dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 3.593,26 triliun rupiah. ahm/WP

Sumber: KORAN-JAKARTA.COM, 1 November 2018