CITAX

Keberhasilan Tax Amnesty Negara Lain Patut Ditiru

BERITASATU.COM | 03 April 2016

1457107618

Jakarta – Pemerintah sebaiknya tidak mengendurkan niatan dalam menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty). Begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mendukung langkah tersebut bila tidak ingin ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan terhambat.

Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan Indonesia bisa belajar dari negara-negara yang pernah menerapkan tax amnesty, seperti India, Afrika Selatan, dan Italia.

“Secara ukuran negara hampir mirip India dan Afrika Selatan, yakni mirip sebagai negara berkembang dan transisi pemerintahan. Kelompok kaya juga besar. Kalau Italia yang mirip informal ekonominya sama aset di luar negerinya cukup besar. Jadi praktik masa lalu kronisme sama seperti Indonesia. Jadi (tiga negara ini) bisa jadi patokan,” kata dia, di Jakarta.

Bilamana pengampunan pajak tidak diterapkan dalam waktu dekat, kata Yustinus, Indonesia terancam tidak bisa menambah basis wajib pajak baru. Padahal harus diingat, era Automatic Exchange of Information (AEoI) akan segera dimulai pada 2018.

Momen AEoI ini harus dimanfaatkan betul oleh pemerintah. Dengan begitu wajib pajak baru akan mengalir. Jika tidak maka yang terus terjadi adalah adanya penghindaran kewajiban dengan berbagai modus sehingga Indonesia sebagai negara tidak akan dapat menambah penerimaan.

“Momentumnya sudah tepat, momen automatic exchange itu yang mendorong partisipasinya tinggi, karena tidak mungkin mereka mau utang pajaknya dipublikasikan,” ujarnya.

Mengenai adanya beberapa negara yang gagal menerapkan pengampunan pajak, Yustinus mengatakan, itu sebagai bahan pembelajaran Indonesia. Selain itu, ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk melakukan langkah selanjutnya setelah adanya kebijakan pengampunan pajak.

“Kegagalan di Filiphina itu yang harus dipelajari. Mereka sistemnya belum baik, karena tidak ada perbaikan setelah adanya pengampunan,” ujar Yustinus.

Pernyataan serupa juga disampaikan pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center, Darussalam. Menurutnya, kegagalan negara lain disebabkan tidak adanya kesiapan administrasi pajak terkait dengan pengelolaan data informasi atas tax amnesty., sehingga wajib pajak yang ikut tax amnesty tidak dapat diawasi perilaku kepatuhannya pascaprogram tax amnesty berakhir.

“Untuk itu, negara kita harus menyiapkan administrasi pajak. Keterbukaan informasi perbankan untuk tujuan pajak dalam konteks internasional dan domestik. Dalam konteks international, Indonesia telah sepakat untuk melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis dengan kurang lebih 96 negara, paling lambat pada 2018,” jelasnya.

Dia menambahkan, secara domestik, pemerintah telah menyiapkan revisi RUU KUP yang di dalamnya ada rencana pembukaan informasi perbankan untuk tujuan perpajakan. RUU tersebut menggantikan pasal yang hanya bisa buka rekening bank untuk tujuan pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pajak.

Komentar Anda