CITAX

Kejar Wajib Pajak DPR Disarankan Revisi UU Perbankan

INILAH.COM | 29 Februari 2016

INILAHCOM, Jakarta – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk merevisi Undang-undang perbankan yang dapat menjangkau wajib pajak.

Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, era Automatic Exchange of Information (AEoI) tidak serta merta dapat menambah wajib pajak baru.

“Selain upaya penghindaran kewajiban oleh para wajib pajak terus-menerus, upaya mengejar para wajib pajak oleh otoritas pajak Indonesia membutuhkan revisi UU Perbankan, yang memungkinkan otoritas pajak mengakses kerahasiaan perbankan, seperti diamanatkan oleh OECD melalui kesepakatan AEoI,” ujar dia di Jakarta, Senin (29/2/2016).

Menurut dia Era AEoI membutuhkan regulasi yang mendukung, seperti keterbukaan informasi di dalam negeri dari sistem perbankannya dan ketersediaan data dari otoritas pajak berbagai negara di luar negeri terhadap keberadaan aset WNI. Jika otoritas pajak Indonesia tidak bisa mendapatkan informasi keberadaan aset-aset WNI di luar negeri, otomatis penerimaan pajak tidak akan bertambah, sehingga pembiayaan pembangunan akan mengandalkan utang luar negeri yang akan terus semakin membesar.

“Kerugiannya akan besar, kena dua kali, tidak dapat kewajiban pajaknya dan basis pajak baru, kemudian mau tidak mau, pembiayaan pembangunan mengandalkan utang luar negeri atau belanja pembangunan dipangkas terus-terusan,” tegas Yustinus.

Yustinus mengatakan, tanpa tax amnesty, peningkatan penerimaan pajak melalui perluasan wajib pajak baru membutuhkan proses yang panjang, karena penguatan otoritas pajak tidak bisa serta merta dilakukan dalam sekejab. Dia menegaskan, tunggakan piutang pajak sebesar Rp 70 triliun pun tidak bisa diandalkan, karena tunggakannya pada umumnya kecil-kecil dan yang bisa ditagih hanya sebesar Rp 20 triliun.

Tax amnesty, lanjut Yustinus, juga tidak mencederai rasa keadilan, karena justru pengampunan pajak tidak hanya berlaku bagi orang kaya tapi para pengusaha UKM. Dengan ikut serta tax amnesty, para pengusaha UKM yang kebanyakan berasal dari sektor informal bisa masuk ke sistem ekonomi formal untuk kemudian bisa mengakses pembiayaan dari perbankan. [jin]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2277547/dpr-disarankan-revisi-uu-perbankan#sthash.gA7K4F5w.dpuf