CITAX H2

Ketika Aplikasi Berbayar Dipajaki Pemerintah

Jakarta: Pada tahun depan penikmat aplikasi game atau film yang kerap mendownload barang secara resmi atau berbayar harus lebih awas dalam mengunduh produk yang berasal dari luar negeri karena adanya bea masuk yang dibebankan pemerintah melalui bea impor Intangible goods.

Intangible goods merupakan barang yang tidak bisa disentuh dalam bentuk fisik, seperti software, e-book, film, dan lain sebagainya yang diperjualbelikan dalam bentuk digital melalui transmission transaction atau dengan kata lain unduh (download).

Potensinya belum bisa dilihat dengan jelas namun kalau melihat data dari berbagai riset, dilihat dari jumlah pengguna internet serta rata-rata pengunaan aplikasi, maka bisa dikatakan bahwa ini merupakan bisnis yang kian berkembang.

Laporan MFI menyatakan bahwa pengguna Asia Pasifik menghabiskan waktu lebih lama untuk setiap aplikasi populer jika dibandingkan dengan pengguna dunia. Rata-rata, waktu penggunaan ponsel global adalah 30 menit sementara waktu rata-rata untuk kawasan Asia Pasifik adalah 46 menit.

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara merupakan pasar yang empuk bagi bisnis penjualan aplikasi online. Apalagi jumlah pemilik smartphone di indonesia semakin meningkat setiap tahunnya.

EMarketer dalam surveinya memperkirakan bahwa jumlah pemilik smartphone akan naik dari 52 juta pada 2016 menjadi 92 juta pada 2019. Kenaikan pesat itu didukung dengan kekuatan generasi produktif indonesia yang sedang tumbuh.

Meskipun penetrasi online semakin besar, potensi penerimaan dari bea impor Intangible goods atau barang yang berbentuk fisik pada umumnya sejauh ini masih dianggap mini.

Sejauh ini barang Intangible goods masih dikenakan ketentuan yang sama yakni apabila berasal dari luar dan harganya di bawah USD100 maka dibebaskan bea masuk. Sementara harga melebihi USD100 akan kena bea masuk sebesar 7,5 persen.

Jika barang dari luar tersebut dibeli melalui salah satu platform atau perusahaan penyedia layanan e-commerce dan dikirimkan melalui jasa pengiriman maka 7,5 persen dihitung dari harga barang plus ongkos kirim. Misalnya harga barang 100, ongkos kirim 20 maka penghitungan bea masuknya yakni 7,5 persen dari 120.

Kemudian apakah pemerintah masih mengacu kepada besaran USD100 per item atau ada perubahan? Pada umumnya harga e-book atau aplikasi game tak sampai USD100 per item. Bahkan ada sebagian aplikasi game yang gratis dan mengandalkan pendapatan dari iklan.

Masalah selanjutnya adalah cara pemerintah untuk memajaki. Itu yang menjadi tugas selanjutnya karena pemerintah harus bekerja sama dengan perbankan dalam data transaksi karena pembayaran melalui aplikasi kerap bersentuhan dengan perbankan.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo mengatakan bahwa teknis persoalan melacak untuk bea impor ini menjadi pekerjaan yang sulit jika pemerintah tak memiliki basis data yang jelas mengenai transaksi data.

“Pekerjaan yang cukup berat,” kata dia, Minggu, 17 Desember 2017.

Namun dia barharap bahwa Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang pelaksanaan National Payment Gateway (NPG) atau gerbang pembayaran nasional bisa mengatasi kekurangan data karena pemerintah sudah bisa mengakses data dari perbankan.

“(Mekanismenya) Harus dengan NPG,” jelas dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan barang digital tersebut yang nantinya dikenakan bea masuk bisa juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah aturan tersebut rampung tahun depan. Hal ini diharapkan memberi efek positif terhadap aktivitas perekonomian di Tanah Air.

“Ini sedang kami godok. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa keluar,” kata Mardiasmo.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi digital sekarang ini mengakibatkan jual beli barang bertransformasi dalam bentuk digital atau digital goods. Misalnya buku impor bisa diperoleh melalui dalam bentuk buku online atau e-book tanpa harus menyertakan bentuk fisik buku.

Menurut Mardiasmo pungutan pajak terhadap barang digital menjadi wujud sistem pajak yang berkeadilan di Indonesia. Sebab, pajak semestinya dipungut dalam bentuk barang berwujud maupun tak berwujud yang memiliki nilai pajak.

Sumber: METROTVNEWS.COM, 17 Desember 2017

Komentar Anda