CITAX

Konsultan Pajak Harus Terus Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

[JAKARTA] Seluruh konsultan pajak harus menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, yakni memberikan konsultasi dan pengetahuan tentang pajak kepada para wajib pajak (WP). Sebab, dengan itu maka WP semakin sadar akan haknya untuk membayar pajak.  “Jangan sampai para konsultan pajak tidak bisa memberikan konsultasi soal pajak kepada WP,”  kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo.

Suryo mengatakan itu dalam seminar dengan “Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, IKPI, dan Fiskus Merupakan Kunci Keberhasilan Pemungutan Pajak” di The Ritz-Carlton Pasifik Place, SCBD, Jakarta, Rabu (29/8). Seminar ini diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dalam rangka HUT ke-53 IKPI yang jatuh pada tanggal 29 Agustus 2018.

Menurut Suryo, pengetahuan para konsultan pajak tentu harus semakin maju. “Para konsultan pajak tidak hanya berbasis pada institusi formalitas semata,” kata dia.

Menurutnya, harus ada perubahan yang berefek langsung ke WP dalam melakukan perbaikan dari segala dimensi yang ada, termasuk soal Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak.

Adapun fokus perbaikan dari segala dimensi yang ada terdiri dari empat fokus, diantaranya mengenai administrasi, cara berinteraksi dengan para wajib pajak hingga peningkatan kapasitas dan pengawasan maupun pelayanan perpajakan yang baik.

“Satu lagi, bagaimana kita perbaiki proses bisnis berinteraksi bagaimana wajib pajak. Untuk sisi policy berikutnya, bagaimana desain beberapa sudah terbit untuk undang-undang aturan PPN kami diskusikan,” kata dia.

Sekretaris Umum IKPI, Kismantoro Petrus, mengatakan, IKPI telah menjadi anggota dan berperanserta secara aktif dalam organisasi konsultan pajak internasional. Ia menegaskan, seperti halnya dengan organisasi konsultan pajak yang bertaraf internasional di negara lain, IKPI juga berperan serta sebagai mitra otoritas perpajakan di negaranya yakni Indonesia.

IKPI telah secara formal telah menjadi mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni dengan penandatangan MoU dengan DJP. “Pada usia 53 tahun, IKPI telah memiliki anggota yang memiliki ijin praktik dari Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.836 orang yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata dia.

Ia mengatakan, seminar nasional ini adalah merupakan bukti nyata bahwa IKPI adalah mitra DJP. IKPI selalu menginginkan adanya pengetahuan perpajakan yang terkini dan DJP melayaninya dengan memberikan lnformasi tentang perpajakan terkini dan memfasilitasi narasumber yang paling kompeten, yakni para direktur atau pejabat yang terkait dengan pelaksanaan kebijaksanaan DJP.

Ia mengatakan, dengan seminar nasional ini diharapkan sebagian besar anggota IKPI memahami tentang big data perpajakan, pengolahan big data perpajakan, pengumpulan data tambahan, pengolahan data perpajakan, serta pemanfaatannya dalam pengawasan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan penegakan hukum pajak.

Ia menambahkan, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20l7 tentang Akses Informasi Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara dan mencegah penghindaran pajak.

Komitmen pemerintah ini juga diwujudkan dengan mengikuti kerja sama internasional dalam pertukaran informasi secara otomatis dan membangun infrastruktur teknologi informasi yang mampu mengolah big data wajib pajak agar bermanfaat bagi pemungutan pajak.

Dikatakan, WP dan konsultan pajak anggota IKPI pasti harus mengetahui bagaimana pemanfaatan big data oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan dan penyidikan pajak serta bagaimana wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya.

IKPI sebagai mitra DJP dan wajib pajak sangat perlu mengetahui latar belakang aturan dan kebijakan perpajakan yang ada. “Oleh karena itu infomasi dari narasumber yang kompeten sangat penting dalam peningkatan kemampuan perpajakan dan menjaga kualitas profesionalisme para anggota IKPI,” kata dia.

Turut hadir dalam seminar ini adalah Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktoral Jenderal Pajak (DJP), Iwan Djuniardi, Direktur Intelijen Perpajakan DJP Peni Harjanto, Direktur Penegakan Hukum DJP Yuli Kristiyono, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Aji, Executive Director at Center For Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo serta Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). [E-8]

Sumber: BERITASATU.COM, 30 Agustus 2018

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *