CITAX

Pemerintah Dipastikan Revisi Penerimaan Pajak

SUARAMERDEKA.COM | 11 April 2016

JAKARTA – Pemerintah dipastikan akan segera menyesuaikan penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp 1.360 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Adapun revisi target penerimaan pajak dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2016 tinggal menunggu waktu. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengungkapkan, penyesuaian target penerimaan pajak memang tidak terelakkan, mengingat realisasi penerimaan pajak pada kuartal I-2016 terbilang masih sangat rendah. ”Sampai akhir Maret (penerimaan pajak-Red) baru 14%.

(Pemerintah-Red) empot-empotan. Padahal (wajib pajak-Red) sudah melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan-Red),” ujar Prastowo di Jakarta, Sabtu (9/4). Menurut dia, ada beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya penerimaan negara pada kuartal I-2016.

Mulai dari perlambatan ekonomi nasional yang berimbas terhadap kinerja perusahaan. Akibatnya, Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang disetorkan kepada negara tidak teroptimalisasi dengan baik. Faktor kedua, lanjut dia, pemberian insentif fiskal berupa tax allowance (pengurangan pajak) maupun tax holiday (pembebasan pajak).

Menurut dia, pertimbangan itu yang harus dikedepankan oleh pemerintah. ”Presiden tidak ada kesadaran untuk melonggarkan kebijakan memungut pajak, supaya ekonomi bisa tumbuh, tetapi tetap optimis kepada penegakan hukum,” ujarnya. Dia menambahkan, program penegakan hukum dan ekstentifikasi pajak merupakan salah satu program Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam menggenjot penerimaan negara.

Program ekstentifikasi merupakan upaya menambah jumlah WP, sementara penegakan hukum, bagi para WPyang selama ini mangkir dari ketentuannya kepada negara.

Menurut Prastowo, jika kedua program itu bisa digenjot pemerintah, maka penerimaan pajak pun bisa terdorong, karena adanya kontribusi dari basis WPbaru. Namun sampai saat ini, Prastowo menilai belum ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah terkait, yakni Ditjen Pajak untuk menggenjot kedua hal itu.

Tax Amnesty

Sementara itu, rencana pemerintah menerapkan kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) juga diprediksi tidak akan berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, Prastowo menilai pemerintah tidak memiliki pilihan lain selain menerapkan kebijakan tersebut.

Prastowo mengungkapkan, keterbatasan instrumen yang dimiliki dalam sistem perpajakan Indonesia menjadi latar belakang. Salah satunya, pertukaran informasi perbankan, untuk mengetahui para WP yang selama ini menempatkan dana di negara tax heaven (surga pajak).

”Tax amnesty ini terpaksa, dan bukan ide yang ideal. Pertukaran informasi tidak ada, kita mengejar mereka (WP-Red) pun tidak bisa. Jadi mau tidak mau,” ujar Prastowo. Dia menegaskan, agar tax amnesty mampu mengakselerasi penerimaan negara, maka pasal repatriasi yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty harus diperkuat. ”Saat ini, aturan repatriasi tersebut tidak berlaku wajib bagi para WPalias optional (pilihan- Red).

Para pengemplang pajak yang ingin mengaktifkan klausul tax amnesty, nantinya bisa mendapatkan tarif lebih murah bila merepatriasi asetnya,” kata Prastowo. Menurut dia, hal itu tidak akan efektif untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sebab aset para WP yang terdeteksi di luar negeri mencapai puluhan triliun, sementara penerimaan pajak akan tetap kecil.

”Kalau tax amnesty bisa menyumbang Rp 60 triliun, tahun lalu saja realisasinya Rp 1.060 triliun. Sementara target pajak kita (2016-Red) Rp 1.360. Cukup berat, dan memang harus direvisi,” tegas dia. (sb,viva-69)

Komentar Anda