CITAX Upcoming Event

Pengamat Desak Pemerintah Segera Terbitkan Pajak Ekonomi Digital

AKURAT.CO, Potensi sektor ekonomi digital sangat besar sehingga menarik minat para investor. Berdasarkan kajian Google-A.T. Xearney 2017 senilai USD3 miliar investasi asing untuk bisnis digital mengarah ke Indonesia.

Potensi pasar digital diperkirakan mampu mencapai USD130 miliar pada 2020. Data BPS menunjukkan pada tahun 2015, sektor ini mampu berkontribusi sebesar 7,236 terhadap total PDB dengan size sebesar Rp225 triliun dan tumbuh 10 setiap tahunnya (yoy) hingga menciptakan kesempatan kerja sebanyak  10.700 untuk setiap peningkatan titik presentasenya.

Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITAYustinus Prastowo mengharapkan pemerintah agar segera menerbitkan kebijakan dan aturan perpajakan demi menciptakan kepastian hukum bagi sektor ekonomi digital.

” Kami mendukung prinsip keadilan, bahwa negara harus memperoleh haknya berupa penerimaan perpajakan dari aktivitas global,” ujarnya dalam acara CITAx Talk “Bijak Pajaki Ekonomi Digital“, “PPN sebagai Alternatif Pemajakan Ekonomi Digital” di Jakarta, Kamis (25/10).

Menurut Yustinus, aturan yang ada saat ini dinilai belum cukup komperehensif dan kuat dalam mengatur pemajakan yang adil dan efektif bagi industri e-commerce.

Poin-poin krusial antara lain subjek pajak, objek PPN berupa BKPJKP yang harus dibuat lebih jelas, DPP PPN atas transaksi pemberian cuma-cuma yang sering dilakukan sebagai bentuk promosi maupun mekanisme pemungutan, dan sebagainya.

Meski demikian, kebijakan dan aturan tersebut tetap harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, proporsional dan fairness. Termasuk pertimbangan pentingnya komparasi kebijakan dengan negara lain dan memperhatikan tren perpajakan global.

Selain itu, pengaturan dan pengawasan juga harus dilakukan terhadap  pemungutan PPN oleh WP Badan WPOP yang sudah memiliki omset di atas Rp4,8 miliar karena besarnya potensi PPN dari e- commerce domestik.

Sedangkan, pemungutan PPN atas barang impor e-commerce asing) sebagian telah dapat dipungut saat impor.[]

Sumber: AKURAT.CO, 25 Oktober 2018

Related Post