CITAX H2

Perlukah gula dikenai PPN?

Rencana penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen terhadap gula memunculkan penolakan banyak pihak.

Mulai dari Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, hingga asosiasi petani tebu menyatakan keberatan terhadap rencana tersebut. Pasalnya, hingga saat ini banyak petani tebu yang masih mengalami kerugian akibat rendemen rendah, kenaikan biaya produksi, dan turunnya produktivitas tebu.

Enggar berpendapat, jika ingin memungut PPN, maka aturannya harus lebih spesifik. Misalnya, PPN ini hanya dikenakan kepada pabrik gula, baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Keberatan pun dialamatkan pada Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sebab, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, keputusan pungutan PPN terhadap gula harus dikeluarkan secara final oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).

Keputusan yang dimaksud Darmin juga bukan berarti pembatalan pengenaan pungutan, melainkan keringanan besaran pajak yang diberikan.

Sebab, rencana pengenaan pajak itu sebenarnya berasal dari hasil uji materi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2007 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN yang diajukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang dikabulkan Mahkamah Agung.

Dalam putusan MA tersebut, gula atau tebu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN, menjadi salah satu hasil perkebunan kena pajak yang kemudian bisa ditarik pajaknya senilai 10 persen.

Putusan MA tersebut menyatakan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP Nomor 31 Tahun 2007 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN.

“Mungkin salah satu jalan keluar. Karena itu sudah kena putusan MA maka difinalkan saja (pajaknya) supaya kecil nilainya. Saya juga mengusulkan untuk bunga macam-macam difinalkan,” ujar Darmin dalam lansiran CNN IndonesiaSelasa (11/7/2017).

Darmin pun mengaku akan segera mengurus masalah ini secara internal bersama pemangku kepentingan lainnya. Karena, diakui Darmin, pemerintah pada dasarnya tidak ingin membebani petani tebu dengan urusan pajak semacam ini.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugeasteadi meminta para petani tebu untuk membentuk koperasi agar memperoleh restitusi.

Dengan menjadi badan hukum, maka pajak yang ditarik pabrik gula bisa dikreditkan kembali. Lalu kemudian direstitusi. Sebab, dengan pembentukan koperasi atau unit badan hukum ini, maka para petani memiliki suatu badan yang bisa dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Rencananya, pada Kamis (13/7/2017), Ken akan bertemu dengan asosiasi petani tebu dan meminta para petani untuk tidak takut dengan PPN karena pembayar PPN adalah konsumen akhir.

“Yang bayar bukan pabrik tebu, bukan petani,” tegas Ken dalam Tempo.co.

Pengamat perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo melihat, pemerintah, baik dari Kementerian Keuangan hingga Kementerian Pertanian perlu duduk bersama dengan asosiasi petani dan pedagang gula dalam menciptakan skema pemungutan pajak yang lebih adil.

Tapi Yustinus juga memiliki pendapat bahwa komoditas ini pantas dikenakan pajak. Hanya saja, ketentuan petani terkena pajak atau tidak tetap merujuk pada status PKP yang melekat.

“Meski yang menyerahkan pabrik gula atau PT, sepanjang omzetnya tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun dan belum PKP, maka tidak perlu dipungut PPN,” jelas Yustinus dalam Katadata.

Sehingga, bila petani menjadi PKP, tentu mereka perlu dipungut PPN sebesar 10 persen yang dibebankan kepada pembeli. Artinya, PPN dikenakan sebagai PPN keluaran.

Sumber: Beritagar.id, 12 Juli 2017