CITAX

Prabowo Janji Pangkas Pajak, Apakah Efektif Dongkrak Penerimaan?

TEMPO.COJakarta – Janji calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk menurunkan sejumlah tarif pajak bila menang dalam pemilihan presiden belakangan ini menuai respons dari banyak kalangan. Tak sedikit dari mereka yang mempertanyakan efektivitas kebijakan itu.

Sebelumnya Prabowo dalam beberapa kesempatan menyatakan bakal memangkas tarif pajak agar kesadaran membayar pajak meningkat dan penerimaan dari pajak juga bisa meningkat. Sejumlah tarif yang akan dipangkas adalah tarif pajak penghasilan atau PPh Badan dari 25 persen menjadi 17 persen, PPh pribadi akan dipotong sekitar 5 sampai 8 persen, lalu pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM digital dari 0,5 persen menjadi 0 persen selama dua tahun.

Kebijakan itu juga ditempuh akan ditempuh Prabowo untuk meminimalisir potensi pengalihan laba dari perusahaan Indonesia ke luar negeri. Kebijakan ini akan dibarengi dengan penegakan aturan perpajakan sehingga basis pajak akan meningkat. “Dengan cara itu maka rasio pajak diharapkan akan meningkat,” kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Handi Risza Idris.

Namun Kepala Peneliti Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan kebijakan penurunan tarif pajak di banyak negara ternyata tidak memiliki pengaruh yang jelas terhadap kepatuhan dan kesadaran pajak. Kepatuhan dan kesadaran pajak, kata dia, justru lebih banyak dipengaruhi oleh efektivitas otoritas pajak setempat.

“Dalam pelayanan dan penegakan hukumnya, serta dimilikinya informasi tentang profil wajib pajak,” kata Bawono saat dihubungi di Jakarta, Senin, 21 Januari 2019. “Singkatnya, penurunan tarif belum tentu memiliki hubungan kausalitas dengan tax ratio (rasio pajak) yang membesar.”

Selain itu, Bawono juga menyebut penurunan tarif pajak juga belum tentu berpengaruh bagi investasi dan ekstensifikasi aktivitas ekonomi. Pajak hanyalah faktor pendukung, sedangkan faktor lain seperti ketersediaan infrastruktur, kestabilan politik, kepastian hukum, akses terhadap pasar, dan sebagainya justru lebih berpengaruh.

Meski begitu Bawono membenarkan bila tarif PPh Badan yang terlalu tinggi akan memberikan risiko yang besar atas aktivitas pengalihan laba ke luar negeri. Akan tetapi, praktik ini juga sangat tergantung dari ketersediaan ketentuan anti-penghindaran pajak seperti transfer pricing yang dimiliki Indonesia.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo sebelumnya juga mempertanyakan rasionalitas kenaikan tax ratio yang disampaikan Prabowo. Ia mencermati istilah tax ratio muncul sekurangnya dua kali dari Prabowo dan diajukan sebagai solusi untuk menaikkan gaji PNS dan aparat penegak hukum agar tidak korupsi lagi.

Prastowo menyebutkan, kenaikan tax ratio memang menjadi tanggung jawab pemerintah karena untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang optimal, setidaknya dibutuhkan level tax ratio 16 persen.”Yang patut dicermati adalah menjadikan kenaikan tax ratio sebagai solusi jangka pendek karena akan digunakan untuk mengatasi akar permasalahan korupsi, yakni gaji PNS dan aparat penegak hukum yang dianggap masih rendah,” tuturnya.

Logika sederhananya, kata Prastowo, pemerintah ingin menarik pajak lebih besar dari rakyat, untuk membiayai para aparatur negara yang tugasnya melayani kepentingan rakyat. Ia juga menekankan bahwa tax ratio bukanlah satu-satunya alat ukur bagi kinerja institusi pemungut pajak lantaran ada beberapa faktor dan kondisi yang perlu diperiksa dan dibandingkan, misalnya: besaran insentif pajak, besarnya sektor informal (underground economy), insentif untuk menghindari pajak, kehandalan sistem, tingkat kepatuhan pajak, dan lain-lain.

Sumber: TEMPO.CO, 21 Januari 2019