CITAX H2

Saran Pengamat Agar Pemerintah Bisa Kejar Setoran Pajak Rp 1.385 T

Jakarta – Pemerintah memasang target penerimaan dalam Dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun. Jumlah penerimaan dari pajak mencapai Rp 1.385,9 triliun.

Angka ini sendiri dianggap cukup moderat atau tumbuh 10% jika dibandingkan dengan proyeksi tahun 2017. Namun menjadi cukup tinggi jika dibandingkan proyeksi realisasi penerimaan hingga akhir tahun ini.

“Tahun 2017 kami proyeksikan kan realisasi di angka 92%. Artinya kalau diambil dari realisasi ke target, kemungkinan di 2018 kita akan butuh pertumbuhan sekitar 20%. Ini cukup tinggi sebenarnya dibandingkan pertumbuhan alamiah kita yang biasanya 5%,” kata Direktur Eksekutif CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis) Yustinus Prastowo saat ditemui dalam acara Seminar Reformasi Pajak di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (30/10/2017).
Target penerimaan yang cukup tinggi ini pun menimbulkan tanda tanya, usaha apakah yang harus dilakukan pemerintah untuk mendorong penerimaan sehingga tumbuh 20% tanpa mengganggu atau kontraproduktif terhadap kondisi perekonomian. Pasalnya, anggaran belanja negara tahun depan sendiri cukup tinggi, mencapai Rp 2.220,7 triliun.

Prastowo mengatakan, pemerintah harus konsisten fokus ke wajib pajak yang selama ini diketahui belum patuh dalam kewajiban perpajakannya. Fokus tersebut bisa dilakukan melalui data-data yang sudah dimiliki, terutama pasca program tax amnesty yang sukses menaikkan rasio perpajakan pemerintah.

“Saya kira menyasar ke mereka yang tidak patuh itu banyak klasifikasi. Tapi fokus kepada yang telah dipunyai (datanya) oleh pemerintah. Misalnya Panama Papers. Bagaimana kelanjutannya. Lalu berbagai data yang skala besar yang selama ini sudah dipunyai tapi tidak ikut amnesti,” ungkapnya.

Dari data yang dimiliki, pencarian penerimaan dari pajak diharapkan bisa fokus ke wajib pajak yang sudah jelas diketahui tidak patuh dan fokus kepada yang nilainya besar. Sehingga nantinya tidak mengganggu UKM yang sedang mau tumbuh atau bahkan pengusaha-pengusaha e-Commerce yang juga sedang tumbuh.

“Itu menurut saya perlu seni dalam menerapkan kebijakan itu,” tutur dia.

Cara lainnya yang bisa digunakan pemerintah adalah mengandalkan automatic exchange of information (aeoi) yang segera diterapkan tahun depan. Menurutnya, hal ini menjadi pembeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena menurut Perppu 01 Tahun 2017 atau UU 9 Tahun 2017, dengan aturan ini pemerintah sudah bisa aktif meminta data tanpa ada syarat-syarat yang akan menghalang-halangi.

“Sehingga kalau analisisnya sudah cermat, lalu diidentifikasi, di-mapping, benchmarking kenapa mereka tidak patuh, Dirjen (Pajak) sudah bisa meminta data ke perbankan atau lembaga sektor keuangan lainnya, sehingga bisa lebih efektif dalam rangka menggali potensi pajak,” tambah Prastowo.

Pemerintah juga diimbau untuk membantu pekerja informal bisa disentuh oleh perbankan. Menjadikan para pekerja informal ini bankable kata dia akan memperluas basis pajak sehingga penerimaan pajak dari sektor ini pun bisa optimal.

“Menurut saya, itu menjadi target utama supaya memberikan kelonggaran bagi yang sudah terdaftar tadi, sekaligus mengajak mereka masuk dalam sistem perpajakan. Sehingga ke depan akan mendorong perluasan basis pajak,” tukasnya. (eds/mkj)

Sumber: Finance.detik.com, 30 Oktober 2017

Related Post