CITAX Upcoming Event

Soal Janji Perpajakan Prabowo-Sandi, Pengamat: Jangan Obral Tapi Rasional-Kontekstual

AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITAYustinus Prastowo menegaskan siapapun calon yang akan terpilih dalam pemilihan presiden nantinya agar tidak hanya obral janji tapi rasional-kontekstual dalam menentukan kebijakan perpajakan.

Pernyataan itu disampaikannya untuk menjawab janji pasangan calon presiden nomor 02, Sandiaga Uno yang mengatakan akan membangun infrastruktur tanpa membenani anggaran dengan utang.

Apalagi sebelumnya menurut, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo SubiantoSandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan bahwa Prabowo-Sandi jika nantinya terpilih akan melakukan kebijakan tax ratio yang menurunkan tarif pajak ke masyarakat, agar bisa terbebas dari utang.

“Siapapun pemenang Pilpres mempunyai tanggung jawab menuntaskan agenda reformasi yang telah dan sedang dijalankan, antara lain menyesuaikan tarif PPh secara terukur. Bukan obral tapi rasional-kontekstual,” ungkap Yustinus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (10/12).

Meski demikian, Yustinus memuji janji tersebut sebagai ide yang baik dan patut didukung. Sebab pasca Orde Baru, tarif PPh juga konsisten turun, dari 35% menjadi 25% (Badan), dan 30% (Orang Pribadi).

Namun, Yustinus menjelaskan kebijakan perpajakan di era Presiden Joko Widodoi juga memasukkan penurunan tarif pajak sebagai bagian dari program reformasi perpajakan. Persoalannya, menurunkan tarif pajak harus melalui revisi UU dan di sinilah kendalanya.

“Saat ini Kementerian Keuangan sedang menyusun RUU Pajak Penghasilan (RUU PPh), yang salah satu kebijakannya menyesuaiakan tarif PPh supaya lebih berdaya saing dan menarik investasi,” paparnya.

Tak sekadar retorika, kata Yustinus, hal ini dimulai dengan program pengampunan pajak yang memberi kesempatan wajib pajak mengungkap harta secara sukarela dan membayar uang tebusan, agar tersaji basis data yang mumpuni sebagai titik pijak reformasi.

Selanjutnya melalui UU No. 9/2017, Pemerintah memiliki akses lebih luas terhadap informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. “Tentu saja hal ini bagus untuk mendorong kepatuhan pajak dan secara otomatis akan mendongkrak penerimaan pajak,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Yustinus, penurunan sudah dimulai secara parsial, misalnya menghapus sanksi administrasi (PMK-91/2015 ), menurunkan tarif revaluasi aktiva tetap dari 10% menjadi 3% (PMK-191/2015), menghapus pajak berganda Dana Investasi Real Estate (DIRE) melalui PMK-200/PMK.03/2015, amnesti pajak yang hanya membayar tebusan 2% (UU 11/2016), PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% (PP 23/2018), percepatan restitusi (PMK-39/2018), kebijakan pemeriksaan berbasis risiko (SE-15/2018), dan insentif pajak berupa tax holiday yang diperluas dan diperlonggar (PMK-35/2018).

Sumber: AKURAT.CO, 10 Desember 2018