Analisis

Kontroversi DKE

CITA | 30 DESEMBER 2015

Kontroversi DKE

Menyimak aneka simpang siur pemberitaan berikut respon publik yang beragam soal Dana Ketahanan Energi, Saya memahami ini sebagai bentuk respon publik (warganegara) yang merasakan adanya terlalu banyak jenis pungutan dari negara (termasuk yang tidak resmi), dan di sisi lain manfaat belum optimal.

Pemerintah harus mewaspadai dinamika sosio-politik ini agar tdk menimbulkan gejolak.

Sejarah mencatat jatuh bangunnya peradaban dan kekuasaan disulut oleh beban pajak (dan pungutan) yang tinggi.

Secara normatif pungutan ini dimungkinkan di UU No 30/2007 tentang Energi dan PP 79/2014 tentang Ketahanan Energi Nasional. Tetapi pungutan oleh negara sesuai Pasal 23A UUD hanya berupa pajak atau pungutan lain (non-pajak) yang diatur dengan UU.

Karena belum ada UU sebagai pelaksanaan Pasal 23A tentang pungutan bukan pajak, maka kita tunduk pada UU No 20 tahun 1997 tentangg PNBP. Lalu akan dibuat PP sebagai aturan pelaksanaan. Atau dapat menggunakan skema BLU lalu earmarking seperti CPO Fund.

Tanpa ada PP yang mengatur jenis dan tarif pungutan DKE, pungutan DKE berpotensi melanggar UUD dan UU. Hal ini akan menambah persoalan di ruang publik, ditambah kemasan isu yang seolah tak peka pada beban rakyat.

Meski dana ini penting dan niscaya, saya berharap Pemerintah memperhatikan sisi regulasi dan governance agar tak menimbulkan dampak buruk ke depannya. Bahkan harus masuk ke APBNP dulu supaya legal.

 

Salam hangat

Yustinus Prastowo – Direktur Eksekutif CITA