Artikel

Dukungan Setengah Hati untuk Berdikari Membantu Negeri

Dukungan Setengah Hati untuk Berdikari Membantu Negeri
Analisis Kebijakan Pajak pada Badan Sosial
Ghafiqi Amhariputra

Memaknai semangat Sumpah Pemuda saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan sosial, seperti banyak digandrungi oleh kaum muda masa kini. Mereka sangat suka mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Sosial atau bahkan mendirikan Badan Sosial sendiri. Kegiatan-kegiatannya pun memiliki kepedulian pada isu yang berbeda-beda, mulai dari isu lingkungan, pendidikan, sampai kesejahteraan sosial.

Minat kaum muda untuk mengikuti kegiatan sosial dapat ditunjukkan secara sederhana dengan melihat tren peningkatan jumlah relawan pada platform Indorelawan. Pada tahun 2015, jumlah relawan tersalurkan tercatat sebanyak 1.250 relawan, yang sebagian besar merupakan pemuda berumur 18-30 tahun. Tahun ini, jumlah itu meningkat tajam menjadi 123.124 relawan (data tanggal 1 Oktober 2019).

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh kaum muda sesungguhnya telah ikut serta membantu negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 28H tentang lingkungan hidup, Pasal 31 tentang pendidikan, juga Pasal 34 tentang tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar. Negara dalam hal ini tentu harus mendukung kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam segala aspek, termasuk aspek perpajakan.

Sistem Perpajakan Indonesia sebenarnya telah mendukung kegiatan sosial yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal tersebut tercermin dari dikecualikannya bantuan atau sumbangan sebagai Objek Pajak Penghasilan, sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (3) huruf a.1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dikecualikannya bantuan atau sumbangan sebagai Objek Pajak Penghasilan sangat diperlukan oleh Badan Sosial karena hibah, bantuan atau sumbangan merupakan sumber pendapatan utama bagi Badan Sosial untuk menyelenggarakan kegiatannya.

Akan tetapi dukungan tersebut terasa setengah hati dalam hal Badan Sosial ingin berdikari dalam mencari sumber pendanaannya. Dukungan setengah hati itu tampak dalam peraturan pelaksana dari Pasal 4 ayat (3) huruf a.1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008. Di dalamnya muncul syarat yang harus dipenuhi oleh Badan Sosial agar penghasilan dari hibah, bantuan atau sumbangan dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan. Syarat yang harus dipenuhi ada dua, yakni (1) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Sosial tidak dalam rangka mencari keuntungan dan (2) pihak pemberi hibah, bantuan, atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan dengan pihak penerima.

Syarat pertama memang sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan penjelasan Pasal 3 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut bertujuan agar Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung,  tetapi harus melalui Badan Usaha yang didirikan, atau melalui Badan Usaha lain di mana Yayasan menyertakan kekayaannya. Namun, semangat Undang-Undang Yayasan yang ingin diwujudkan melalui PMK-245 tahun 2008 yang secara khusus tercantum pada Pasal 2 ayat (4) menjadi sedikit berlebihan akibat penggunaan redaksi “kegiatannya semata-mata menyelenggarakan” dan “yang tidak mencari keuntungan”.

Hal itu seakan memaksa Badan Sosial untuk mengandalkan penerimaan dana hanya dari hibah, bantuan atau sumbangan. Apabila Badan Sosial memiliki kegiatan yang menghasilkan keuntungan sedikit saja, seluruh penerimaan dana dari hibah, bantuan, atau sumbangan berpotensi menjadi Objek Pajak Penghasilan. Penggunaan redaksi tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah karena dapat ditafsirkan bermacam-macam dalam praktiknya di lapangan.

Syarat kedua sangat tidak sejalan dengan semangat dari Undang-Undang Yayasan yang telah jelas mengatur bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha apabila mendirikan Badan Usaha atau menyertakan kekayaan pada Badan Usaha lain. Syarat ini dapat dikatakan menggembosi semangat berdikari Badan Sosial, sebab Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan atau diberikan penyertaan modal dapat dianggap memiliki hubungan kepemilikan atau penguasaan sehingga hibah, bantuan, atau sumbangan dari Badan Usaha tersebut menjadi Objek Pajak Penghasilan.

Dukungan setengah hati kebijakan perpajakan juga dialami oleh pemberi hibah, bantuan, atau sumbangan. Pihak pemberi tidak dapat menjadikan biaya yang dikeluarkan untuk hibah, bantuan, atau sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto perpajakan apabila si pemberi memiliki hubungan kepemilikan atau penguasaan dengan si penerima. Dapat dikatakan bahwa Badan Usaha yang melakukan pemberian hibah, bantuan, atau sumbangan kepada Badan Sosial yang memiliki hubungan kepemilikan atau penguasaan yang sama tidak mendapatkan fasilitas apapun terkait perpajakan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2010.

Dukungan setengah hati pemerintah dalam hal perpajakan dapat menyebabkan Badan Sosial hanya bergantung pada donatur independen yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Badan Sosial. Ketergantungan hanya kepada donatur independen inilah yang menyebabkan Badan Sosial tidak memiliki daya tahan yang tinggi untuk terus menyelenggarakan kegiatannya. Hal tersebut terjadi karena secara alamiah, donatur independen cenderung tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan bantuan kepada Badan Sosial secara berkelanjutan—berbeda dengan Badan Usaha yang sengaja didirikan atau diinvestasikan oleh Badan Sosial yang keuntungannya ditujukan untuk membiayai semua kegiatan Badan Sosial.

Bagi Badan Usaha, dukungan setengah hati pemerintah dalam hal perpajakan menyebabkan Badan Usaha menjadi tidak bergairah untuk mendirikan Badan Sosial. Padahal, banyak Badan Sosial yang terafiliasi dengan Badan Usaha yang memiliki kegiatan yang sangat membantu negeri. Misalnya saja yang baru-baru ini menjadi isu hangat di masyarakat, yakni Badan Sosial yang fokus menyelenggarakan pembinaan atlet bulu tangkis dan telah sering mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Badan Sosial yang terafiliasi dengan Badan Usaha tersebut tentu memilki sumbangsih yang besar dalam membantu negeri ini.

Problem dukungan setengah hati pemerintah dalam aspek perpajakan kepada Badan Sosial ini harus segera diselesaikan. Pemerintah perlu mengubah kebijakan perpajakan demi membangkitkan semangat Badan Sosial untuk menjadi berdikari. Dengan adanya dukungan pemerintah tersebut, diharapkan akan banyak Badan Sosial yang bertahan lama dalam menyelenggarakan kegiatannya. Selain itu, kebijakan perpajakan juga harus mampu menstimulus Badan Usaha untuk membantu atau bahkan mendirikan Badan Sosial yang keberadaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Badan Sosial sejatinya sangat membantu negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Badan Sosial juga menjangkau apa yang belum mampu dilakukan pemerintah saat ini. Oleh karenanya, diperlukan dukungan sepenuh hati dari pemerintah, bukan hanya dukungan setengah hati.

Artikel ini memenangkan juara III dalam Lomba Menulis Artikel “Pajak: Sumpah Pemuda untuk Hari Ini”.

Editor: Tim CITA
Gambar diambil dari Kompasiana

Komentar Anda