Artikel

Konsep Pemajakan atas Retained Earnings dan Berbagai Gejolaknya

demi mencegah tergerusnya penerimaan negara di satu sisi, dan keringanan bagi wajib pajak di sisi lain, opsi menurunkan tarif kiranya merupakan jalan yang moderat.


CITA
,25 Juli 2019 – Tepat setahun lalu, pasca penerbitan beleid Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 bagi UMKM terkait penurunan tarif PPh Final, beredar isu mengenai wacana pemajakan atas laba ditahan (retained earnings) yang didasarkan pada beberapa statement petinggi Kemenkeu. Sebagai asumsi, nampaknya saat itu pemerintah sedang mencari jalan lain guna memperoleh tambahan penerimaan pajak pasca penerapan PP 23/2018. Namun, seiring berjalannya waktu, wacana ini meredup karena berbagai penolakan dari pelaku usaha. Belakangan, di medio tahun 2019 ini, rencana perluasan objek PPh naik ke permukaan, termasuk wacana pemajakan atas laba ditahan. Beberapa media mainstream mengabarkan rencana pemerintah yang akan segera memajaki laba ditahan, yang sontak membuat dunia usaha gusar.

Baca Juga: Arah Revisi UU PPh Dinilai Belum Jelas “kelaminnya”

Namun, Senin (22/7) lalu sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, Pemerintah melalui Humas Ditjen Pajak menyatakan bahwa penerapan pajak atas laba ditahan tidak menjadi agenda utama Ditjen Pajak. Pajak atas laba ditahan pernah menjadi bahan diskusi setahun yang lalu, tetapi tidak pernah dibahas lebih lanjut di level pimpinan Kemenkeu. Dengan pernyataan ini, para pengusaha bisa bernapas lega. Meskipun demikian, pemajakan atas laba ditahan, gejolaknya bagi pengusaha dan investasi, serta komparasi di beberapa Negara yang telah menerapkannya tetap menarik untuk diulas.

Laba ditahan adalah laba bersih yang ditahan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Penghitungan laba ditahan dilakukan dengan cara mengurangi laba bersih dengan dividen yang dibayar oleh perusahaan kepada pemegang saham. Perlu diingat bahwa pencatatan laba ditahan pada laporan keuangan perusahaan berada di sisi passive neraca (balance sheet). Jumlahnya diakumulasi sejak perusahaan berdiri. Tidak seluruh laba ditahan masih berupa kas atau setara kas. Bisa jadi, perusahaan telah membeli aset tetap dengan uang tersebut. Nah, pada pemajakan atas laba ditahan, objek pajak yang akan dikenakan adalah dana yang tidak produktif ini.

Hal yang dikhawatirkan adalah upaya terjadinya penghindaran pajak dari bagian laba ditahan tersebut. Seharusnya, laba ditahan akan dikenai pajak penghasilan apabila telah dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Namun praktiknya, untuk menghindari pajak penghasilan, perusahaan sering kali membagikan dividen secara terselubung. Perilaku menahan laba dan menghindari pajak dividen itulah yang akan berimplikasi pada tergerusnya penerimaan pajak.

Secara teknis, perusahaan terdorong oleh tiga kepentingan—posisi dan rencana pajak di masa depan (current and expected future tax position), tingkat substitusi untuk ketentuan pajak tertentu (the degree of substitution to specific tax provision), dan tahapan pengembangan perusahaan (the stage of development of the firm)—akan timbul reaksi dari entitas bisnis berupa behavioural control instruments pada corporate level dan shareholder level. Sistem corporate-shareholder taxation berpotensi mempengaruhi pada tingkat mana laba akan diletakkan (pemegang saham atau perusahaan), serta keputusan untuk investasi.

Pada pemajakan bagi pemegang saham perusahaan (corporate-shareholder taxation), terdapat tiga sistem yang kita kenal: no integration atau sistem klasik, integration of distributed profit, dan full integration. Saat ini di Indonesia berlaku pendekatan klasik corporate-shareholder taxation. Persoalan pada sistem ini adalah bahwa corporate source income akan dikenai pajak dua kali, yakni di tingkat perseroan dan saat didistribusikan sebagai dividen, sehingga terdapat potensi overtaxed dan economic double taxation. Sistem klasik juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak, antara lain: mendorong adanya laba ditahan dengan tidak membagikan dividen, pemegang saham lebih suka memperoleh capital gain dari saham, mendorong adanya upaya thin capitalization, dan mendorong pemilihan bentuk usaha non-perseroan.

Beberapa negara telah menerapkan rezim pajak ini. Menurut laporan Country Surveys IBFD (2018), salah satunya adalah Amerika Serikat melalui Accumulated Earnings Tax. Tujuan dari Accumulated Earnings Tax adalah mencegah perusahaan mengakumulasi pendapatan dan keuntungannya di luar kebutuhan bisnis yang wajar demi menghindari pajak penghasilan para pemegang sahamnya. Administrasi pengenaannya adalah dilakukan melalui pemeriksaan pajak dan dikenakan tarif 20 persen terhadap laba ditahan. Selanjutnya adalah Jepang. Jepang mengenakan pajak atas perusahaan yang dipegang/dimiliki secara khusus (Special Closely Held Company). Objek pajaknya adalah kelebihan laba yang tidak didistribusikan pada suatu tahun pajak. Secara teknis, laba yang tidak didistribusikan tersebut dinilai dari beberapa kriteria, antara lain lebih dari JPY20 juta; lebih dari nilai 40% dari penghasilan kena pajak secara proporsional; atau lebih dari nilai 25% dari started capital dikurangi laba ditahan untuk keperluan pajak secara proporsional.

Pemajakan atas laba ditahan masih perlu dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif. Di satu pihak, ia dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Tetapi di lain pihak, apakah para pengusaha mau dan mampu menerima rezim pajak ini?

Dilihat dari kaca mata pelaku bisnis, rezim pajak ini berpotensi mempengaruhi stabilitas dan pengembangan usaha. Bagi pengusaha, pemajakan atas laba ditahan tampaknya memang tidak bisa dibenarkan. Laba ditahan (retained earnings) memiliki fungsi dalam aktivitas usaha, antara lain kegiatan operasional, membayar utang, hingga pengembangan dan perluasan usaha yang akan meningkatkan penjualan dan pendapatan. Itulah mengapa beberapa negara akhirnya memutuskan untuk mencabut kebijakan pajak atas laba ditahan ini. Alasannya, rezim pajak ini dapat mendistorsi keuangan perusahaan dan keekonomian secara luas. Apakah pemajakan atas laba ditahan dapat menjadi sarana yang efektif bagi penerimaan pajak dan pembelanjaan laba ditahan?

Efektivitas pemajakan laba ditahan harus dikaji secara mendalam. Berbagai faktor utama kondisi perekonomian suatu negara harus diperhatikan. Dalam konteks Indonesia, yang saat ini sedang membuka kran lebar bagi masuknya investasi, penerapan pajak ini agaknya perlu pertimbangan lebih lanjut, sebab akan menimbulkan efek pajak berganda (double taxation).

Laba ditahan telah dikenai pajak pada saat tahun berjalan. Dari perspektif itu, rezim pajak ini bisa menghambat pertumbuhan investasi. Apabila alasan pengenaan pajak ini adalah untuk mengurangi uang pasif dan mendorong dana untuk tetap diinvestasikan, seyogianya pemerintah lebih mendorong pemberian insentif bisnis bagi laba ditahan, supaya perusahaan lebih mudah dalam melakukan investasi dan kepentingan yang lebih produktif. Pemajakan atas laba ditahan akan menjadi dis-insentif yang melemahkan dunia usaha. Selama ini, untuk memperkuat permodalan di tengah tingginya bunga di sektor perbankan, banyak perusahaan mengandalkan laba ditahan. Bahkan, pertumbuhan laba ditahan dijadikan sebagai tolok ukur bagi sebagian investor untuk menilai kinerja sebuah perusahaan.

Dalam sistem klasik corporate-shareholder taxation yang berlaku di Indonesia saat ini, dilakukan pendekatan entitas secara terpisah (separate entity approach). Pada sistem klasik ini, pengenaan pajak atas laba ditahan belum tentu akan dapat menyelesaikan masalah. Indonesia perlu mempertimbangkan dengan saksama relevansi dan daya saing pendekatan klasik yang kini dianut, yang mengenakan pajak terhadap laba bersih perusahaan dan pajak atas dividen. Terdapat pilihan untuk mengadopsi full integration model (pajak yang dikenakan di tingkat pemegang saham orang pribadi dan pajak yang dipungut di tingkat perseroan dapat dikurangkan), atau integration of distributed profit (mengurangkan jumlah dividen yang akan dibagi terhadap laba kena pajak, mengenakan dua tarif berbeda untuk laba yang dibagi dan laba yang ditahan, pengecualian pajak atas dividen, atau sistem kredit pajak). Jika ingin mempertahankan sistem klasik, pemerintah punya opsi untuk membebaskan Pajak atas Dividen atau menurunkan tarifnya (0%-10%) berdasarkan kriteria tertentu. Demi mencegah tergerusnya penerimaan negara di satu sisi, dan keringanan bagi wajib pajak di sisi lain, opsi menurunkan tarif kiranya merupakan jalan yang moderat.

Ketegasan pernyataan pemerintah yang membatalkan rencana pemajakan atas laba ditahan harus diapresiasi, karena hal ini sangat berkaitan dengan investasi di Indonesia. Fokus pemajakan pemerintah akan lebih baik jika mengarah pada perbaikan mekanisme pemajakan atas dividen. Kemudahan mekanisme pajak atas dividen dan penurunan tarif pajak atas dividen akan menjadi upaya terbaik dalam mendorong pembagian laba. Justru saat ini dibutuhkan konsistensi dari pemerintah dalam mendorong masuknya investasi melalui berbagai insentif pajak yang berlaku. Kebijakan konservatif berupa pemajakan atas laba ditahan memang memiliki unsur niat baik, namun sebaiknya dunia usaha diberi insentif untuk mendorong penggunaan dana itu menjadi lebih produktif. Semoga pemerintah tetap pada upayanya dalam menggali potensi pajak secara sehat, tanpa mengorbankan kepentingan dunia usaha yang justru akan mendistorsi penerimaan pajak ke depan.

Referensi:

  1. Sijbren Cnossen, “What Kind of Corporation Tax?” dalam Peter Harris (ed.), Corporate Tax Law: Structure, Policy and Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).
  2. IBFD Coutrys Surveys (2018) diolah.
  3. Center for Indonesia Taxation Analysis (2018). Laba Ditahan Akan Dipajaki? https://cita.or.id/publikasi/q-a/laba-ditahan-akan-dipajaki/
  4. Aufan Adharsyah & Irvin Avriano Arief (2019). Laba Ditahan Bakal Kena Pajak, Investasi Terancam ‘Punah’?. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190719134054-4-86199/laba-ditahan-bakal-kena-pajak-investasi-terancam-punah/2
  5. _________, (2019). Pengumuman! DJP: Pajak Laba Ditahan tak akan Diterapkan. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190722063830-4-86457/pengumuman-djp-pajak-laba-ditahan-tak-akan-diterapkan