Artikel

Lolos Kriteria WP Berisiko Rendah, Pedagang Besar Farmasi dan Grup BUMN Dimudahkan Restitusi

Awal Mula Kebijakan

Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan kebijakan pajak. Sejak agenda reformasi dicetuskan, satu per satu mulai dibenahi: administrasi, tumpang tindih aturan, disinsentif kebijakan, hingga peningkatan kualitas layanan. Salah satu regulasi yang diterbitkan untuk mempermudah pengajuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) adalah Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

PMK ini menggabungkan tiga kriteria wajib pajak khusus yang berhak menerima restitusi, yaitu wajib pajak kriteria tertentu (Pasal 17C UU KUP), wajib pajak persyaratan tertentu (Pasal 17D UU KUP), dan pengusaha kena pajak berisiko rendah (Pasal 9 UU PPN). Sebelumnya, ketiga kriteria wajib pajak ini diatur dalam aturan terpisah. Dengan demikian aturan ini tidak hanya memudahkan, melainkan juga sekaligus menyederhanakan ketentuan hukum tentang proses restitusi agar lebih mudah dipahami masyarakat.

Tujuan utama aturan ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan likuiditas wajib pajak serta mendukung program pemerintah guna meningkatkan kemudahan dalam berusaha. Ketentuan ini memungkinkan wajib pajak untuk menerima dana pengembalian kelebihan pajak dalam kurun waktu 1 hingga 4 bulan sejak diajukannya permohonan (mencakup 1-3 bulan proses persetujuan restitusi, menunggu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, dan 30 hari proses pencairan dana).

Kemudahan restitusi dalam PMK 39/2018 ini juga diberikan terhadap permohonan kelebihan dengan nominal setinggi-tingginya Rp1 miliar, naik dari batas tertinggi dalam aturan sebelumnya sebesar Rp100 juta (PMK No.198/PMK.03/2013). Persyaratan untuk mengajukan diri menjadi wajib pajak risiko rendah pun dipermudah. Dalam aturan sebelumnya, wajib pajak disyaratkan memiliki 40% saham di bursa. Kini syarat tersebut ditiadakan sehingga perusahaan tetap dapat mengajukan dirinya sebagai wajib pajak berisiko rendah meski jumlah sahamnya di bursa kurang dari 40%.

Update Kebijakan

Tak berhenti di sini, Pemerintah beberapa waktu lalu kembali mengupayakan perbaikan kebijakan restitusi guna mengakomodir kepentingan kalangan tertentu dengan menerbitkan PMK 117/PMK.03/2019 sebagai perubahan dari PMK 39/PMK.03/2018. Aturan ini memperluas kriteria ‘Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah’, yakni pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, dan anak usaha BUMN (dengan kepemilikan saham lebih dari 50% dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan induk). Mereka diberi Pengembalian Pendahuluan (restitusi dipercepat) atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak. Poin perubahan tersebut sengaja dibuat untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional serta membantu likuiditas Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Pemungut PPN.  Peraturan Menteri Keuangan ini mulai diberlakukan pada 19 Agustus 2019.

Banyak pihak mempertanyakan. Banyak sektor menatap iri. Mengapa hanya mereka? Mengapa kami tidak? Aturan ini dikeluarkan bukan tanpa alasan, tetapi bukan juga atas dasar lobi suatu kalangan. Lantas? Banyak hal bisa disebut, salah satunya adalah isu desifit BPJS Kesehatan.

Problem defisit BPJS Kesehatan telah terjadi cukup lama. Sejak awal program ini dicanangkan, tercatat nilai defisit berturut-turut sebesar Rp3,3 triliun (2014), Rp5,7 triliun (2015), Rp9,7 triliun (2016), Rp9,8 triliun (2017), Rp9,1 triliun (2018), dan diperkirakan melonjak hingga Rp28 triliun hingga akhir 2019.[1] Pangkal permasalahan terletak pada besaran iuran peserta yang tidak sepadan dengan klaim pembiayaan kesehatan yang dibayarkan oleh Perusahaan (BPJS Kesehatan). Pada hakikatnya, defisit BPJS Kesehatan adalah konsekuensi wajar yang harus diterima Pemerintah dalam menjalankan salah satu amanat UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1: “…setiap orang berhak berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Namun, persoalan defisit ini tidak dapat dianggap remeh karena berpotensi meledak menjadi masalah yang lebih besar, terutama imbasnya terhadap rekanan rumah sakit seperti pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan. Bagaimana tidak? Tunggakan BPJS yang sudah terlampau besar menyebabkan banyak rekanan rumah sakit mengalami masalah likuiditas, sebab tunggakan tagihan/piutang RS Pemerintah baru bisa diterima vendor saat dana BPJS telah cair. Proses pencairan seringkali tertunda hingga 3 sampai 6 bulan. Pada saat yang sama, pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan tersebut juga menanggung kesulitan cashflow atas mekanisme Wajib Pungut PPN (WAPU). Hal ini terjadi karena vendor bertransaksi dengan rumah sakit yang berstatus sebagai Wajib Pungut (WAPU) PPN.

Penyelenggaraan PPN dengan mekanisme WAPU PPN mengakibatkan vendor harus menanggung akumulasi lebih bayar PPN Masukan yang sangat besar. Perlu diketahui bahwa PPN Masukan adalah PPN yang dibayarkan suatu perusahaan atas pembelian bahan baku, sedangkan PPN Keluaran adalah PPN yang dipungut suatu perusahaan atas penjualan barang/jasa. Akumulasi lebih bayar PPN Masukan ini tidak terjadi pada skema normal di mana PPN Masukan dapat langsung dikreditkan dengan PPN Keluaran (Pajak Keluar – Pajak Masukan).

Pada skema WAPU, PPN Keluaran telah dipungut dan disetor terlebih dahulu oleh RS Pemerintah selaku WAPU PPN. Dengan demikian, kelebihan bayar PPN Masukan yang diderita vendor menjadi terlampau besar. Kelebihan ini hanya dapat diklaim melalui proses restitusi, sementara proses restitusi sendiri memakan proses selama 12 bulan, atau bahkan hampir 2 tahun. Pada akhirnya, cashflow vendor rekanan rumah sakit (pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan) kembali tertahan. Sudah jatuh, tertimpa tangga.

Di sisi lain, anak usaha BUMN juga mengalami masalah yang sama terhadap transaksi antar-perusahaan (intercompany transaction) yang PPN-nya wajib dipungut oleh induk BUMN (mengingat status BUMN yang juga merupakan WAPU PPN). Pertimbangan inilah yang menjadi dasar kebijakan Pemerintah untuk memberikan kemudahan pada anak usaha BUMN. Kemudahan restitusi ini hanya dapat diperoleh perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Syaratnya, kepemilikan saham lebih dari 50% dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan induk.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah menciptakan relaksasi kebijakan PPN berupa kemudahan restitusi bagi pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, dan anak usaha BUMN, agar ketiganya dapat melakukan pengembalian kelebihan bayar PPN lebih cepat. Relaksasi kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban cashflow vendor rekanan rumah sakit sebagai mitra BPJS Kesehatan.  Pada aras lain, kebijakan ini diharapkan dapat mendukung dinamika perkembangan bisnis BUMN dan memberikan ruang cashflow lebih luas untuk produktivitas entitas anak usaha BUMN.

Pada akhirnya, relaksasi kebijakan ini diharapkan mampu menimbulkan efek pengganda bagi penerimaan Negara. Peningkatan produktivitas anak usaha BUMN, pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan berpotensi meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di masa mendatang. Klaim atas proses restitusi LB PPN pun akan menurun sehingga dapat meringankan beban kerja rutin fiskus. Dengan demikian fokus otoritas pajak dapat dialihkan untuk mengoptimalkan strategi penggalian potensi pajak lainnya.

[1] Katadata, “Iuran Semua Kelas Naik, Berapa Defisit BPJS Kesehatan?” Diakses dari tautan https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/08/iuran-semua-kelas-naik-berapa-defisit-bpjs-kesehatan pada 27 September 2019 pukul 17:02 WIB.

Gambar: http://www.apotekers.com

Komentar Anda