Artikel

Membayar Pajak sebagai Cara Berada Politikon Zoon

Membayar Pajak sebagai Cara Berada Politikon Zoon
Remigius Taolin

Masalah perpajakan di Indonesia masih selalu menjadi pekerjaan rumah. Pada 24 Juli 2019 lalu, dalam publikasi bertajuk “Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019”, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia merupakan yang paling rendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, yakni 11,5 %. Rendahnya tax ratio Indonesia sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2015 yang anjlok ke angka 11,6% sebelum menjadi 10,8% di tahun 2016. Pada tahun 2017, tax ratio kembali turun ke angka 10,7%. Tahun 2018, tax ratio tercatat berada di angka 11,5%, dan pada tahun 2019 berada di 11,9 % (cnbcindonesia.com; Rosadi, 2019: 19). Sampai saat ini, pemerintah masih terus berupaya untuk menaikkan angka tax ratio mendekati 15% (standar internasional), sekitar 13,7% atau 12,5% (cnbcindonesia.com).

Untuk mencapai mimpi tersebut, pemerintah perlu melakukan banyak hal, di antaranya mengatasi masalah organisasi, sumber daya manusia, serta sistem teknologi informasi. Dengan memperbaiki pelayanan perpajakan menjadi lebih mudah dan canggih, warga negara diharapkan lebih patuh membayar pajak. Keenganan warga negara dalam membayar pajak masih menjadi persoalan uatama pajak di Indonesia dan banyak negara lain. Realisasi penyampaian Surat Pelaporan Tahunan (SPT) Pajak selalu tidak memenuhi target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, kepatuhan wajib pajak berdasarkan SPT baru mencapai 67,2 % per tanggal 29 Juli lalu. Padahal, dilansir dari tirto.id, otoritas pajak menargetkan realisasi penyampaian SPT tahunan sebesar 85 % dari 18,3 juta wajib pajak terdaftar di 2019. Karena itu, selain mengupayakan perubahan sistem dan kinerja, mental warga negara pun patut dibenahi. Sistem dan kebijakan perpajakan yang baik sekalipun tidak menjamin lancarnya perpajakan, jika tidak diimbangi oleh kehendak dan tanggung jawab dari para wajib pajak.

Tulisan ini akan berfokus pada persoalan kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Asumsi dasarnya ialah bahwa upaya reformasi kebijakan dan administratif tidak cukup memadai jika tidak diimbangi dengan perubahan sikap dari setiap wajib pajak. Karena itu, setiap wajib pajak perlu bergerak dari sikap enggan ke sikap patuh sukarela (voluntary compliance). Tulisan ini ditujukan pertama-tama kepada warga negara wajib pajak—bukan kepada Negara—dengan berupaya mengetengahkan kembali pajak dan kewarganegaraan sebagai bagian dari kodrat manusia.

Kodrat dan Tujuan Negara

Dalam bagian awal Politics, Aristoteles mengatakan demikian: “Setiap negara adalah sebuah persekutuan dari beberapa persekutuan, dan setiap persekutuan dibentuk dengan sebuah cara pandang tentang kebaikan; karena manusia selalu bertindak seturut apa yang mereka anggap baik. Namun, jika seluruh persekutuan bertujuan mencapai kebaikan, negara atau persekutuan politis, yang adalah persekutuan paling tinggi itu, dan yang merangkul semua persekutuan lainnya, juga memiliki tujuan yakni mencapai kebaikan tertinggi.” (Politics, 1252a1-5)

Aristoteles memandang negara sebagai persekutuan alamiah yang lahir dan tumbuh dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial (politikon zoon) (Pol., 1253a1; Shields, 2014: 414). Negara mula-mula muncul dari kodrat pria dan wanita yang bersekutu membentuk keluarga, selanjutnya keluarga tumbuh dan berkembang menjadi banyak keluarga yang membentuk desa. Desa terus berkembang menjadi banyak desa yang akhirnya membentuk polis atau negara-kota. Jadi, negara terbentuk karena kodrat sosial manusia yang menuntut agar manusia dalam hidupnya saling mencukupkan diri (Pol., 1252a27-30; 1252b12-22; 1252b27-1253a4).

Di hadapan persekutuan lainnya, termasuk juga di hadapan individu, negara berada pada posisi yang lebih utama. Prioritas negara atas individu maupun persekutuan lain didasarkan pada tingkat tujuannya (Shields, 2014: 419). Aristoteles mengatakan bahwa negara sebagai persekutuan paling tinggi memiliki tujuan yang tertinggi pula, yakni kebaikan tertinggi, sehingga negara menjadi tujuan dari setiap persekutuan (Pol., 1252b31). Namun, individu dan negara tidak dilihat secara terpisah, sebab perkembangan pada negara adalah perkembangan juga bagi individu. Hal ini digambarkan seumpama satu organ bagi keseluruhan tubuh (Pol., 1253a19-23; 1253a20-29). Organ hati manusia bergantung pada tubuh, meskipun tubuh secara operasional bergantung pada hati (Shields, 2014: 426). Jadi, keduanya saling membutuhkan dan menopang satu sama lain.

Relasi erat antara negara dan individu ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara memiliki prioritas atas individu. Kebaikan tertinggi yang hendak dicapai oleh negara adalah juga kebaikan yang hendak dicapai oleh setiap individu. Dengan demikian, setiap individu perlu menyesuaikan diri dengan negara (Shields, 2019: 419). Sebab jika tidak, negara tidak akan mencapai tujuannya dan individu pun akan gagal mencapai kebaikannya, yakni menjadi manusia. Aristoteles menyebut manusia sebagai politikon zoon (Pol., 1253a1), yang berarti makhluk yang hidup dalam negara sebagai persekutuan politis, berbeda dengan binatang dan para dewa (Pol., 1253a27-29). Jadi, manusia hanya menjadi manusia jika ia hidup dalam negara (Shields, 2014: 420).

Sebagai bentuk persekutuan tertinggi, negara memiliki tujuan yang paling mulia dan luhur dibandingkan persekutuan hidup lainnya (Pol., 1252a1). Tujuan negara ialah untuk manusia, untuk warga negara secara keseluruhan (universalitas). Tujuan negara yang berciri universal itu ialah mencapai kebaikan tertinggi, sehingga tugas negara ialah menjamin kebaikan warganya secara menyeluruh (bonum communae). Jadi, adanya suatu negara adalah demi memanusiakan manusia. Dengan hidup dalam negara dan hidup bernegara, manusia dimungkinkan untuk hidup lebih manusiawi (Shields, 2014: 425). Maka, manusia menjadi manusia yang baik jika ia hidup dalam negara yang baik (Pol., 1277a1-4). Menjadi manusia yang baik bukan saja dalam arti moral, tetapi juga material dan spiritual.

Aristoteles meyakini bahwa sosialitas manusia memberikan kodrat sosial pada negara. Adanya Negara dipandang tak terpisahkan dari kebutuhan manusia untuk hidup secara manusiawi. Maka tugas utama negara ialah menjamin kebaikan bersama bagi setiap warga-negaranya. Jika hal itu terlaksana, maka negara tersebut boleh dinilai sebagai negara yang baik. Negara yang baik adalah negara yang menjalankan tujuan adanya, yakni kebaikan bersama. Namun, dalam upaya menyelenggarakan tujuannya, negara membutuhkan pelbagai sarana. Pajak adalah salah satu sarana negara untuk mencapai tujuan tersebut.

Pajak sebagai Sarana

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1, pajak didefinisikan sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam definisi ini termuat beberapa hal pokok. Pertama, setiap orang ataupun kelompok sebagai makhluk sosial berhutang pada negara. Hal itu mewajibkannya berkontribusi demi pembangunan negara yakni dengan membayar pajak. Seluruh hidup individu ataupun aktivitas kelompok tidak terlepas dari peran negara yang menjaminnya hidup. Jadi, apa yang ia hasilkan dari hidup dan aktivitasnya kendati sangat pribadi dan terbatas sifatnya adalah juga milik bersama. Kedua, meskipun manfaat pajak tidak dirasakan secara langsung, sebetulnya apa yang dihasilkan dari pajak sangatlah bermanfaat bagi seluruh kelangsungan hidup warga negara. Ketiga, tujuan dari pajak ialah untuk mendanai segala keperluan negara dalam mencapai tujuannya, yakni kesejahteraan sosial atau kebaikan bersama.

Dalam pemikiran Aristoteles tidak dikenal pemisahan antara individu atau kelompok tertentu dengan masyarakat; individu selalu dipahami dalam relasi dengan yang lain secara keseluruhan. Negara menurut Aristoteles berarti “rumah tangga” di mana setiap anggota keluarganya saling berkontribusi demi kebaikan seluruh rumah tangga itu. Dengan prinsip dialektika parsialitas-universalitas dari Aristoteles, kewajiban membayar pajak dapat dipahami. Membayar pajak diwajibkan oleh negara tidak lain demi warga negara juga.

Pajak tidak saja sejalan dengan tujuan negara, tetapi lebih khusus selaras dengan nilai-nilai negara demokrasi pada umumnya, yakni partisipasi publik yang luas, tumbuhnya civil society, dan pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pajak berjalan seiring dengan demokrasi, karena keduanya memiliki cita-cita yang sama, yakni kebaikan bersama. Hal ini terjelaskan dari asal kata demokrasi itu sendiri, yakni demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), sehingga demokrasi berarti “kekuasaan rakyat”. Negara demokrasi dapat dipahami sebagai negara yang dibentuk pertama-tama dan terutama demi kepentingan rakyat; dari, oleh dan untuk rakyat.

Kendati Aristoteles tidak mengidealkan bentuk pemerintahan demokrasi (Shields, 2014: 431), namun jika dilihat dari semangat yang diusung, pemikiran politik Aristoteles boleh dikata sejalan dengan demokrasi. Demokrasi yang menjunjung kepentingan rakyat (rakyat dalam arti universal) sejalan dengan telos negara yang dimaksud Aristoteles, yakni kebaikan bersama (bonum communae). Terlebih lagi dalam konteks Indonesia, yang demokrasinya ditopang oleh Pancasila, apa yang menjadi tujuan negara sungguh dijamin oleh Pancasila, khususnya sila kelima. Jadi, orang seharusnya sudah mengakui bahwa pajak merupakan sarana paling andal untuk mencapai tujuan utama negara Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila, yang menjadikan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat” sebagai cita-cita bersama.

Akan tetapi sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India, Indonesia masih jauh dari berhasil dalam urusan pajak. Memang ekonomi Indonesia mengalami peningkatan positif, namun peningkatan ekonomi belum ideal jika tidak diikuti dengan tax ratio yang sesuai harapan. Untuk mendongkrak tax ratio, pertama-tama diperlukan solusi atas masalah penghindaran pajak, misalnya dengan kebijakan tax amnesty. Kebijakan tax amnesty tahun 2016-2017 dinilai berhasil dalam mengatasi upaya penghindaran pajak. Kepatuhan wajib pajak meningkat menjadi 70,98% dibanding tahun sebelumnya sebesar 61 % (Rosadi, 2019: 18-19). Namun, tax amnesty saja tidak cukup jika akar persoalannya tidak diatasi, yakni individualisme. Orang masih melihat dirinya sebagai entitas terpisah dari negara dan menganggap pajak sebagai upaya negara “merampas” hak milik pribadinya. Padahal, negara sudah sejak awal berdirinya menghasilkan UUD pasal 23 ayat 1 guna menghindari pajak menjadi “pungli” oleh negara (Prastowo, 2009: 30), yang ditindaklanjuti dengan pelbagai pembaruan sistem perpajakan yang lebih bersih. Misalnya, pada tahun 1983, Ali Wardhana mereformasi sistem perpajakan dari official system menjadi self-assessment system demi mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran wajib pajak (Wirananda, 2019: 15).

Pajak itu Pasti

Persoalan pajak pada akhirnya adalah persoalan sikap warga negara terhadap pajak. Kebijakan dan regulasi memang penting, tetapi bukan satu-satunya. Apalah arti kebijakan dan sistem yang baik tanpa diimbangi sikap yang baik dari para wajib pajak. Benarlah apa yang dikatakan oleh Aristoteles tentang keutamaan warga negara, bahwa warga negara tidak perlu memiliki keutamaan kebijaksanaan seperti yang dituntut dari para pemimpin dan pembuat kebijakan, melainkan cukuplah warga negara memiliki nalar yang tepat, guna memahami kebijakan yang ada dan melaksanakannya (Pol., 1277b27). Jika pajak dipahami secara tepat, mungkin tidak perlu ada adagium “Ada dua hal yang pasti dalam hidup, yakni kematian dan pajak”, sebab pajak tak perlu dipandang begitu “memaksa dan menakutkan” seperti kematian—sebagaimana Prastowo memaknai adagium itu (Prastowo, 2009: 28). Tetapi adagium itu dapat kita maknai secara lain: pajak memang sepasti kematian, sebab pajak adalah sesuatu yang ‘tidak dapat tidak ada’ jika orang mau hidup sebagai manusia dalam suatu negara.

Dengan pajak, kehidupan bernegara menjadi mungkin, karena tujuan Negara yakni kebaikan bersama dapat terlaksana. Dalam semangat Aristotelian, menghindari pajak sama artinya dengan membunuh keseluruhan tubuh sekaligus diri kita sendiri sebagai bagian dari keseluruhan itu. Jadi, jika kita mencintai diri kita sendiri, sudah seharusnya kita mencintai negara juga. Bahkan dengan membayar pajak, kita mengungkapkan cinta pada Negara secara konkret. Dan kita tahu bahwa cinta selalu menyatukan. Dengan membayar pajak secara sadar dan bebas, kita sekaligus mengaktualkan apa yang menjadi inti dari peristiwa “Soempah Pemoeda” yang kita rayakan setiap 28 Oktober, yaitu persatuan dan kesatuan. Dengan membayar pajak secara sukarela, orang menjadi warga negara dalam arti paling sejati—sekaligus menjadi manusia sejati seturut kodratnya sebagai politikon zoon—sebab dengan begitu ia menjaga, meneguhkan, dan melestarikan kesatuan bangsanya.

Artikel ini memenangkan juara II dalam Lomba Menulis Artikel “Pajak: Sumpah Pemuda untuk Hari Ini”.

Editor: Tim CITA

Komentar Anda