Artikel

Potensi Besar Bea Meterai di Era Ekonomi Digital

Potensi Besar Bea Meterai di Era Ekonomi Digital
Anggit Kuncoro Aji

Majunya teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah memicu perubahan yang masif dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Jarak yang dahulu menjadi kendala besar untuk berkomunikasi, kini sudah tidak menjadi masalah lagi. Salah satu aspek yang terdampak adalah aktivitas ekonomi masyarakat. Dulu, orang harus saling  bertatap  muka untuk  melakukan  transaksi  ekonomi. Kini, masyarakat yang berbeda benua pun bisa melakukan transaksi ekonomi secara langsung melalui platform e-commerce tertentu. Dalam ecommerce, seluruh transaksi dilakukan secara daring dan barang dikirim melalui kurir. Dengan demikian dokumen bukti pembelian yang dulu diberikan dalam bentuk kertas, kini diberikan dalam bentuk dokumen elektronik.

Dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Dari definisi tersebut tampak bahwa dokumen elektronik merupakan digitalisasi dokumen-dokumen yang awalnya tertuang di atas kertas menjadi informasi elektronik.

Salah satu jenis pajak yang dipungut pemerintah Indonesia atas suatu dokumen adalah Bea Meterai. Bea meterai dapat dimengerti sebagai pajak yang dikenakan atas penggunaan dokumen, baik itu   dokumen   yang   bersifat   perdata   maupun   dokumen   yang   digunakan di pengadilan. Pengenaan Bea Materai diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang merupakan salah satu dari lima paket undang-undang yang dikeluarkan sebagai wujud reformasi perpajakan Indonesia. Meski demikian, Undang-Undang Bea Materai adalah satu-satunya paket undang-undang perpajakan yang belum diubah sejak diterbitkan tahun 1985, sehingga sudah hampir pasti bahwa Undang-undang Bea Materai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini—masyarakat yang telah mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bahwa Undang-Undang Bea Meterai tak lagi memadai sudah mulai terlihat dari cara undang-undang tersebut mendefinisikan Dokumen dalam Pasal 1 ayat 2 huruf (a) sebagai “kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan”. Dari definisi ini kita bisa melihat bahwa dokumen yang dikenai Bea Meterai adalah dokumen berbentuk kertas. Definisi dokumen sebagai kertas menjadikan pelaksanaan pemungutan Bea Meterai terbatas pada dokumen yang tertulis atau tercetak dalam kertas; bila tidak tertulis/tercetak di kertas, dokumen tersebut tidak dapat dikenai Bea Meterai. Meskipun dokumen elektronik berisi tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan, tetap saja dokumen elektronik tidak terutang Bea Meterai karena tidak tertuang pada kertas. Padahal, di era ekonomi digital seperti sekarang ini, transaksi yang marak dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi e-commerce yang dokumennya dalam bentuk elektronik. Maraknya transaksi e-commerce di Indonesia terbukti dengan data Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa di tahun 2018, transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp146 triliun, melonjak 80,6% dari tahun 2017.

Loophole pada Undang-Undang Bea Meterai ini tentu berdampak pada penerimaan pajak secara total, khususnya penerimaan Bea Meterai sendiri. Potensi ini hilang karena pengertian dokumen yang begitu restriktif. Ditambah lagi, seiring dengan perkembangan teknologi, dunia mulai memasuki era paperless. Penggunaan kertas untuk kegiatan sehubungan dengan usaha dan pekerjaan maupun kegiatan lainnya diminimalisasi; kertas hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak atau belum dapat dilakukan dengan bantuan teknologi. Konsep paperless ini semakin populer karena dinilai ramah lingkungan.

Potensi besar pengenaan Bea Meterai terhadap dokumen elektronik seharusnya bisa ditangkap oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) apabila definisi dokumen dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai diperluas: dari yang awalnya dokumen berbentuk kertas saja menjadi semua jenis dokumen yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan—tanpa harus diberi penjelasan “kertas yang berisikan tulisan” yang justru mempersempit objek Bea Meterai.

Konsekuensi penerapan konsep paperless dan pengunaan teknologi dalam kegiatan kerja dan usaha akan terus memperparah potensi Bea Meterai yang hilang, sebab dokumen elektronik semakin diminati dan dokumen kertas semakin ditinggalkan. Dengan demikian negara boleh dikata menanggung dua kerugian. Pertama, negara tidak dapat memungut Bea Meterai dari dokumen elektronik yang semakin lama semakin banyak penggunaannya; kedua, semakin berkurangnya dokumen kertas yang dapat dikenai Bea Meterai akibat peralihan penggunaan dokumen ini. Transaksi e-commerce akan terus tumbuh, dan potensi penerimaan ini akan terus hilang jika DJP tidak bergerak cepat untuk mengubah aturan tersebut.

Loophole yang terdapat pada Undang-Undang Bea Meterai  juga berdampak pada aspek keadilan pemungutan Bea Meterai. Pajak sudah tentu sangat erat terkait dengan keadilan, sebab pajak merupakan  salah satu instrumen yang  digunakan pemerintah untuk melaksanakan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam konteks itu, pajak merupakan alat untuk mendistribusikan pendapatan dan pembangunan kepada seluruh rakyat Indonesia secara merata.

Dengan perubahan definisi dokumen pada Undang-undang Bea Meterai menjadi seluruh jenis dokumen—baik dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk dokumen elektronik—pengenaan Bea Meterai kepada masyarakat Indonesia bisa dilaksanakan secara lebih adil. Baik dokumen dalam bentuk elektronik maupun dokumen dalam bentuk kertas sama-sama dikenai Bea Meterai—tidak seperti  yang  terjadi  saat  ini,  di mana dokumen dalam bentuk kertas dikenai Bea Meterai, sedangkan dokumen elektronik tidak.

Setelah melihat betapa pentingnya revisi definisi dokumen dalam Undang-Undang Bea Meterai dalam menghadapi era ekonomi digital, sudah seharusnya pemerintah mulai sadar akan kondisi yang sedang terjadi saat ini: kondisi di mana pemungutan Bea Meterai dijalankan dengan tidak adil dan adanya potensi besar Bea Meterai yang dibiarkan hilang begitu saja di saat negara sedang sangat membutuhkan pendapatan untuk pembangunan. Presiden dan DPR harus bekerja sama untuk mengubah UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, khususnya di bagian definisi dokumen, agar sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Dengan perluasan definisi dokumen itu, diharapkan pemungutan Bea Meterai bisa meningkatkan penerimaan bagi DJP, agar kemandirian APBN yang kita cita-citakan bisa terwujud. Selain itu, perluasan definisi dokumen tersebut kiranya juga sangat penting sebagai salah satu upaya mengamalkan sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Artikel ini memenangkan juara harapan dalam Lomba Menulis Artikel “Pajak: Sumpah Pemuda untuk Hari Ini”.

Editor: Tim CITA

Komentar Anda