https://cita.or.id/tim/yustinus-prastowo/
Artikel

Quo Vadis Konsultan Pajak Indonesia? Catatan Kritis Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Quo Vadis Konsultan Pajak Indonesia?
Catatan Kritis Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi
Oleh Yustinus Prastowo[1]

Baru saja terbit Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.  63/PUU-XV/2017 tanggal 26 April 2018 atas Permohonan Petrus Bala Pattyona. Pemohon sebagai lawyer merasa haknya dibatasi oleh UU, sehingga memohon MK untuk menguji Pasal 32 ayat (3a) UU KUP terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Keberatan Pemohon antara lain karena mandat di dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP menghasilkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa (PMK 229/2014) yang dinilai membatasi hak seseorang menjadi kuasa wajib pajak. Lantas bagaimana sebaiknya Putusan MK ini dipahami dan diletakkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu reformasi sistem perpajakan Indonesia?


Putusan MK bersifat conditionally unconstitutional, karena MK  menyatakan bahwa frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP tidak mengikat dan berkekuatan hukum jika mengatur terkait perluasan atau pembatasan hak dan kewajiban warganegara. MK dalam putusannya menilai bahwa yang menjadi permasalahan utama adalah materi muatan PMK yang tidak seharusnya mengatur norma (pembatasan hak dan kewajiban warga negara). Pasal 2 ayat (4) PMK No. 229/PMK.03/2014 memuat norma terkait pembatasan hak dan kewajiban seseorang yang mempunyai hak menjadi kuasa, yaitu konsultan pajak dan karyawan wajib pajak. Padahal UU12/2011 menyebutkan bahwa “Pendelegasian kewenangan mengatur dari UU kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat administratif”. Dengan demikian, pendelegasian tersebut dimungkinkan sepanjang berkenaan dengan pengaturan yang bersifat teknis-administratif, bukan yang bersifat normatif.

Pascaputusan MK, harus ada elaborasi tentang pembatasan syarat menjadi kuasa, karena putusan ini dapat dimaknai berimplikasi pada kekosongan hukum yang mengatur kuasa wajib pajak, sampai adanya aturan baru.Kekosongan hukum ini bisa berbahaya karena bisa dimaknai bahwa siapapun dapat menjadi kuasa sepanjang mendapat kuasa dari Wajib Pajak, tanpa memperhitungkan kompetensinya.Dengan kata lain, diperlukan pengaturan yang memastikan adanya standar kompetensi kuasa wajib pajak dan menjamin wajib pajak sebagai pengguna jasa terhindar dari kerugian. Mari kita tilik bagaimana negara lain mengatur.

Bagaimana Negara Lain Mengatur?

Sistem perpajakan yang rumit dan dinamis menyebabkan wajib pajak tidak selalu dapat memahami peraturan perpajakan secara up-to-date. Mereka akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (compliance). Konsekuensinya, konsultan pajak dan kuasa hukum pajak memiliki peranan besar (Thuronyi & Vanistendael:1996). Beberapa negara memiliki pengaturan yang spesifik dan jelas, sedangkan beberapa negara lainnya belum memiliki pengaturan spesifik tentang konsultan pajak. OECD sendiri menaruh perhatian besar terhadap peran intermediaries dan mengeluarkan dokumen Study into the Role of Tax Intermediaries pada 2008.

Dokumen ini mengakui peran penting intermediaries dalam mengedukasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun beberapa di antaranya justru terlibat dalam merancang dan mempromosikan aggresive tax planning yang berdampak buruk pada sistem perpajakan. Alih-alih mengusulkan suatu langkah  pengawasan ekstrem, sebaliknya OECD mendorong kerjasama tripartit antara otoritas pajak, wajib pajak, dan tax intermediaries. Manajemen risiko berbasis informasi mutlak diterapkan dengan memahami lima hal penting: understanding based on commercial awareness, impartiality, proportionality, openness (disclosure and transparency), and responsiveness. Lima pilar penting ini akan menjadi pondasi hubungan yang baik antara otoritas pajak, wajib pajak, dan tax intermediaries.

Pengaturan mengenai konsultan pajak secara umum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu full regulation, partial regulation, dan no regulation. Model Full Regulation menghendaki pengaturan khusus terhadap profesi konsultan pajak yang wajib dipatuhi. Untuk menjadi konsultan pajak, seseorang harus mengikuti pelatihan dan ujian khusus. Seperti model full regulation, model partial regulation juga menghendaki adanya aturan khusus terhadap profesi konsultan pajak, namun ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan model full regulation. Bahkan, seseorang yang tidak mengikuti pelatihan khusus dapat memberikan nasihat perpajakan, sepanjang ia memahami peraturan perpajakan dan memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh undang-undang. Pada model No Regulation, pemberian jasa konsultasi pajak tidak terbatas oleh profesi tertentu.

Jerman menganut sistem full regulation, yakni seorang konsultan pajak harus mengikuti pelatihan dan ujian khusus, dan yang boleh menjadi konsultan pajak adalah pengacara, akuntan, dan auditor. Jerman juga mempunyai UU tersendiri yang bernama German Tax Consultancy Act dan Federal Lawyers Act. Adapaun mengenai hak dan kewajiban konsultan pajak diatur secara khusus oleh StBerG, German Tax Consultancy Act (DVStB) dan Professional Rules and Practice Guidelines of The Federal Chamber of Tax Advisors (BOStB). Konsultan pajak membentuk profesi liberal terpisah di Jerman. Hanya anggota Bundessteuerberaterkammer (BStBk), organisasi perundang-undangan, yang telah lulus ujian yang dipersyaratkan dan menyelesaikan pengalaman yang dibutuhkan untuk dapat menjadi konsultan pajak.

Sedangkan di Amerika Serikat dan Australia yang menggunakan sistem partial regulation, hanya pengacara,  konsultan pajak, dan akuntan publik  yang boleh melakukan praktik menyeluruh. Amerika Serikat mempunyai peraturan yang disebutTreasury Department Circular No. 230 (Rev. 6-2014),. Ketentuan tersebut mengatur yang boleh jadi konsultan pajak antara lainPengacara, Akuntan Publik bersertifikat, tax consultant yang terintegrasi, atau orang lain yang mewakili wajib pajak di Internal Revenue Service (IRS). Amerika Serikat mengenal hak perwakilan terbatas dan tidak terbatas sesuai dengan profesinya. Misal, pengacara dan Certified Public Accountant harus mengikuti ujian sesuai prosedur supaya mempunyai hak yang tidak terbatas, sedangkan profesi-profesi dengan hak perwakilan terbatas hanya boleh menyiapkan SPT dan tidak ada syarat ujian ataupun pendidikan tertentu.

Di Jepang konsultan pajak disebut Certified Public  Tax Accountant atau Zeirishi.Peraturan tentang Zeirishi diatur dalan Zeirishi Act di tahun 1951 dan telah lima kali diamandemen. Selain Zeirishi, tidak ada pihak lain yang berhak memberikan jasa perpajakan. Hanya kandidat yang lolos Zeirishi National Examination yang dapat menjadi Zeirishi, dan dikecualikan dari ujian adalah Pengacara dan Certified Public Accountants (CPAs). Para zeirishi tergabung dalam wadah tunggal Japan Federation of Zeirishi Associations yang tersebar di 15 wilayah dengan lebih dari 75 ribu anggota. Di negara lain seperti Belgia, Portugal, Spanyol dan Inggis dengan sistem no regulation, konsultansi pajak dan persiapan SPT tidak terbatas pada profesi tertentu, bahkan non-lawyers punboleh menjadi representasi wajib pajak di hadapan otoritas pajak ataupun pengadilan sepanjang hanya menyangkut sengketa administrasi.

Inggris termasuk negara yang tidak mempunyai batasan hukum atau UU tertentu mengenai konsultan pajak, namun memiliki pedoman tersendiri. Yang dapat menjadi konsultan pajak di Inggris antara lain Akuntan, Konsultan Pajak, dan Praktisi Perpajakan. Jadi setiap orang bebas membantu menyiapkan SPT dan mewakili wajib pajak, namun, hanya pengacara yang dapat mewakili wajib pajak di Pengadilan.Di Belgia, konsultasi pajak juga dapat dilakukan oleh advokat, notaris, akuntan, auditor. Siapapun dapat membuat SPT dan mewakili wajib pajak dalam administrasi perpajakan dan perselisihan administrasi namun khusus untuk menangani pengadilan perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pengacara.Belanda tidak memiliki UU yang mengatur tentang konsultan pajak.Pengacara, akuntan, auditor, notaris juga dapat  menjadi konsultan pajak. Hal tersebut sama seperti di negara Spanyol. Yang dapat menjadi konsultan pajak antara lain pengacara, akuntan/ekonom, pemegang gelar dalam bisnis (Prof Mercantile), namun proses pengadilan pajak di pengadilan perdata dibatasi untuk pengacara saja.

Kajian AIPEG (2017) menunjukkan hasil serupa.Pemberian nasehat perpajakan diatur bersamaan dengan aktivitas hukum atau akuntansi. Tax professional diwajibkan menjadi anggota asosiasi profesional. Terdapat beberapa variasi pengaturan,

  • Profesi perpajakan diatur terpisah (Austria, Kroasi, Rep. Ceko, Jerman, Yunani, Polandia, Slovakia). Pemberian nasehat perpajakan memiliki kualifikasi tertentu, dan Tax advisers juga wajib menjadi anggota asosiasi professional (professional chambers).
  • Hanya gelar yang diatur (Belgia). Penggunaan titel “tax adviser” membutuhkan kualifikasi tertentu dan kewajiban menjadi anggota asosiasi professional. Aktivitas memberikan nasehat perpajakan tidak diatur.
  • Voluntary acceptance terhadap kualifikasi (Irlandia, Latvia, Belanda, Rusia, Swis, UK, Spanyol). Tidak ada kualifikasi tertentu yang diatur oleh hukum untuk memberikan nasehat atau konsultasi perpajakan ataupun memakai titel “tax adviser”. Keanggotan professional chambers atau asosiasi professional adalah sukarela.
  • Tidak ada kualifikasi tertentu (Finlandia, Italia, Luxemburg, Malta, Ukraina). Tidak ada kualifikasi tertentu yang diatur oleh hukum untuk memberikan nasehat atau konsultasi perpajakan ataupun memakai titel “tax adviser”. Keanggotan pada professional chambers atau asosiasi professional bersifat sukarela dan tidak memiliki syarat kualifikasi.

Proses untuk menjadi “tax adviser” atau konsultan pajak pun bervariasi sebagaimana dirangkum berikut ini.

  • Sebagai besar negara mewajibkan pendidikan 3 tahun atau lebih di subject hukum atau ekonomi pada Universitas atau setara.
  • 19 negara mewajibkan pengalaman praktek dari 5 sampai 5 tahun. Paling banyak memakai 3-tahun;
  • Hampir semua (19 dari 22) menyelenggarakan ujian profesional untuk mengakhiri pendidikan.
  • Sesudah mendapatkan izin praktek atau keanggotaan badan profesional, 17dari 20 negara mewajibkan untuk melakukan continuous professional development (CPD),
  • Di semua negara, kualifikasi berlaku seumur hidup, di Rusia, apabila kewajiban profesiona dipenuhi, termasuk di dalamnya keharusan untuk melakukan CPD.

Bagaimana Indonesia (Mencoba) Mengatur?

Sebagaimana telah kita cermati, di beberapa negaratax adviser atau konsultan pajak dapat berasal dari profesi berbeda.Elaborasi di atas dapat disarikan sebagai berikut (1) Pemakaian istilah kerap dipertukarkan, antara kuasa dan konsultan pajak, namun secara umum kuasa (memiliki pengertian lebih luas dan mencakup akuntan publik, lawyer, atau fiscal economist, (2) UU Konsultan Pajak tidak menjadi syarat utama bagi praktik terbaik, terbukti hanya dua negara yang mempunyai UU Konsultan Pajak yaitu Jerman dan Jepang. Amerika Serikat dan Australia, meski tidak mengatur dengan UU namun memiliki ketentuan, organisasi, dan kualitas konsultan pajak terbaik, (3) Lebih mendesak adalah standardisasi kompetensi dan pengaturan keberlanjutan pengembangan kecakapan profesional, termasuk penerapan kode etik. Beberapa negara mensyaratkan ujian dan standar kompetensi, beberapa negara lain membebaskan dengan pembatasan fungsi dan cakupan jasa. Umumnya standardisasi kompetensi tidak tunggal dan disesuaikan dengan latar belakang profesi.

Di Indonesia sendiri pajak diatur dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak bersifat memaksa dan untuk itu pelaksanaannya harus diatur oleh undang-undang supaya pemungutan pajak didasarkan pada prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan adil.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut “UU KUP”) diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 23A UUD NRI 1945. Pasal 32 ayat (3) UU KUP mengatur:

Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya penjelasan pasal ini menyatakan:

Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan “kuasa” adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut “PP 74/2011”) kemudian mengatur tentang kuasa Wajib Pajak pada Pasal 49 ayat (1):

“Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan”

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh kuasa pajak berdasarkan Pasal 4 PP 74/2011 adalah:

“Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  2. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
  3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  4. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
  5. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

PP 74/2011 bermaksud menciptakan persyaratan dan kriteria kuasa wajib pajak. Standar kompetensi seorang kuasa adalah menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (4) PMK 229/2014 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP mengatur mengenai siapa saja yang dapat menjadi kuasa pajak sebagaimana disebutkan Pasal 49 ayat (1) PP 74/2011, yaitu seorang kuasa meliputi konsultan pajak dan karyawan Wajib Pajak.

Lantas siapa konsultan pajak? Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU KUP menyatakan “konsultan pajak” adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penegasan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (selanjutnya disebut “PMK 111/2014)”. Konsultan pajak adalah:

“orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Konsultan pajak bertugas untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban maupun mendapatkan hak perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PMK 229/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, konsultan pajak dapat menjadi kuasa wajib pajak untuk menghadapi otoritas pajak dengan menggunakan surat kuasa khusus.

Di Indonesia, kualitas seorang kuasa wajib pajak di hadapan otoritas pajak diukur dan dibuktikan dengan izin praktik konsultan pajak dari Direktur Jenderal Pajak. Sebab untuk mendapatkan izin praktik konsultan pajak, seseorang harus dinyatakan lulus ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP). Oleh karena itu, seorang konsultan pajak dapat mewakili wajib pajak di hadapan otoritas pajak berdasarkan keahlian yang ia miliki.

Pembatasan dimaksudkan untuk melindungi wajib pajak terhadap kualitas jasa yang diberikan oleh konsultan pajak. Inilah bentuk perlindungan negara terhadap wajib pajak, di samping mewajibkan pembayaran perpajakan. Dengan demikian, pemerintah telah menyeimbangkan peranannya atas “sifat memaksa pajak” dan “perlindungan wajib pajak” dalam pemungutan pajak.

Namun demikian, permasalahan yang belum terselesaikan dan justru kembali menyembul ke permukaan pasca Putusan MK adalah, apakah di luar karyawan, kuasa wajib pajak hanya terbatas dan eksklusif dapat dijalankan oleh konsultan pajak? Hal inilah yang justru ditolak oleh MK dan dinyatakan conditionally unconstitutional sepanjang dimaksudkan sebagai pembatasan, yakni kuasa wajib pajak hanya konsultan pajak dan karyawan wajib pajak.

Hal lain yang juga perlu menjadi pertimbangan adalah eksistensi organisasi profesi konsultan pajak yang ada di Indonesia, praktik uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan yang masih memprihatinkan. Kajian AIPEG (2017) menunjukkan, meski intermediaries adalah pihak yang sangat dipercaya wajib pajak di Indonesia, namun secara empirik masih banyak kelemahan yang memerlukan perbaikan radikal.

Beberapa kelemahan mendasar itu adalah (1) Regulasi. Baik PMK-111/2014 maupun KMK-707/KMK.03/2016 masih memiliki beberapa kelemahan mendasar, baik dari sisi legitimasi, strategi, akuntabilitas, insentif, maupun supervisi, (2) Sertifikasi dan lisensi. Terkesan kurang menghargai pendidikan formal yang di negara lain justru diperhitungkan, bahan uji yang terlalu klerikal dan kurang substansial, tidak memperhitungkan faktor pengalaman, penyelenggaraan sertifikasi yang kurang transparan dan akuntabel, (3) Pengembangan profesional. Belum ada skenario dan roadmap yang jelas tentang pengembangan profesional, dan pelaksanaan pelatihan masih formalistik dan sering tidak relevan dengan kebutuhan profesional konsultan, (4) Supervisi. Belum tercipta tata kelola yang baik (good governance) dalam supervisi praktik konsultan pajak, termasuk penerapan kode etik dan profesionalitas konsultan pajak.

Catatan Penutup

Putusan MahkamahKonstitusi (MK) No.  63/PUU-XV/2017 tanggal 26 April 2018 membuka kotak pandora pengaturan profesi konsultan pajak di Indonesia. Dalam jangka pendek dibutuhkan aturan yang dapat mengisi kekosongan hukum untuk menghindari chaos.Namun kini muncul semacam euforia, bahwa seolah-olah persoalan konsultan pajak di Indonesia akan selesai hanya dengan UU Konsultan Pajak. Tentu saja niat dan ikhtiar yang baik layak didukung, demi penguatan organisasi profesi, keunggulan kompetensi, dan kualitas sistem perpajakan nasional. Namun menyederhanakan permasalahan seolah UU Konsultan Pajak adalah panacea bagi praktik perpajakan yang sedang meriang adalah simplifikasi yang rawan mengecoh, juga mengabaikan putusan MK. Justru pasca-putusan MK diperlukan diskursus tentang profesi konsultan pajak dan perlunya UU Konsultan Pajak memang penting meski bukan satu-satunya.

Dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi permasalahan, membuat pemetaan, menyusun skala prioritas, dan meletakkan seluruh proses ini di bawah agenda reformasi perpajakan yang komprehensif. Hemat kami beberapa hal perlu dipertimbangkan. Pertama, tantangan terbesar dan mendesak pasca-putusan MK adalah merumuskan norma baru yang komprehensif dan visioner di UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terutama konsep ‘kuasa wajib pajak’ sebagai jangkar. Jangan sampai kelahiran aturan apapun mengenai profesi konsultan pajak tidak sejalan dengan intensi dan substansi Putusan MK. Tanpa itu, UU Konsultan Pajak pun rawan menjadi agenda sesaat yang justru akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari karena konflik legitimasi dan legalitas dengan hukum formal perpajakan. Kedua, apakah problem mendasar kita adalah ada atau tidaknya UU Konsultan Pajak, ataukah pengakuan dan kesetaraan kedudukan konsultan pajak dalam sistem perpajakan justru tercermin dari bagaimana standardisasi kompetensi dirumuskan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dibuat, standar etik dan integritas yang tinggi sebagai sistem nilai, dan organisasi profesi disusun dan dijalankan?

Ketiga, berdasarkan best practice di banyak negara dengan sistem perpajakan terbaik, eksistensi UU Konsultan Pajak bukan sesuatu yang niscaya. Ini tidak berarti di Indonesia hal ini tidak penting. Yang diperlukan adalah kemendesakan UU Konsultan Pajak harus diletakkan dalam konteks “sarana vs tujuan”.Apakah ini hanya menjadi tujuan lalu tantangan-tantangan mendasar dianggap selesai dan tidak ada, atau dijadikan sarana, semacam pembuka pintu bagi dimungkinkannya perbaikan menyeluruh. Batu ujinya adalah apakah substansi RUU Konsultan Pajak sudah sejalan dengan prinsip-prinsip perpajakan dan praktik terbaik, lalu apakah diskursus untuk merumuskannya sudah inklusif? Ini mengingat pemangku kepentingan “Konsultan Pajak” bukan hanya konsultan pajak, melainkan komunitas perpajakan yang akan berelasi dan terkena dampak langsung profesi ini, termasuk praktisi perpajakan yang kompeten namun di luar jalur konsultan pajak. Jangan sampai kita justru melakukan kesalahan yang sama lantaran eksklusif dan mengabaikan mekanisme korektif yang memadai.

Akhir kata, jika pertanyaan awalnya adalah quo vadis konsultan pajak, maka jawabannya adalah kesediaan membuka diri sehingga prosesnya inklusif-partisipatoris. Dalam kerangka ‘coopetition” (cooperation and competition) yang paradoksal, dibutuhkan helicopter view yang menjadi mata elang yang awas untuk melihat lanskap mahaluas tantangan perpajakan, sekaligus tangan-tangan spesialis yang ahli sehingga menusuk jantung persoalan secara jitu. Saya kebetulan mengikuti denyut persidangan atas permohonan uji materi ini. Semangat itu yang saya tangkap mengemuka dalam proses persidangan, juga menjadi pertanyaan para hakim konstitusi. Apakah kita ingin memanfaatkan momentum ini, sekali lagi bagi perbaikan sistem perpajakan Indonesia? Jika iya, mari duduk bersama dan memikirkannya, semata bagi sistem perpajakan Indonesia yang lebih baik, berkeadilan, dan berkepastian hukum.

Catatan kaki:
[1]Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta. Ahli Pemerintah dalam sidang uji materi Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di Mahkamah Konstitusi, adviser AIPEG untuk kebijakan tata kelola perpajakan (2016-2017), dan adviser Tim Reformasi Pajak Kemenkeu (2016-sekarang), dan dosen tidak tetap di PKN STAN Jakarta.

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *