Artikel

Rawamangun yang Bikin Tertegun (Catatan tentang AEO, Perdagangan, dan Birokrasi)

CITA, 31 Juli 2019 – “Pemungutan pajak yang baik tak sekadar adil dan tanpa korupsi, tetapi juga membuat semua orang bahagia.” – Aristides (5 SM)

Jamak berlaku, obsesi reformasi adalah perbaikan administrasi karena sebagian besar permasalahan ada di sana. Harus diakui, di Indonesia yang wilayahnya begitu luas, jumlah penduduknya besar, struktur sosial-ekonominya kompleks, administrasi memegang peran kunci. Lalu lintas perdagangan dan bisnis pun amat bergantung pada efektivitas administrasi. Namun desain politik kerap berlawanan dengan tuntutan kemudahan dan kesederhanaan, terutama tumpang tindih kewenangan Pusat dan Daerah, ditambah sulitnya koordinasi antar-Kementerian/Lembaga. Ujung-ujungnya dunia usaha yang menjadi korban dan kita semua dirugikan. Kita kerap menemui jalan buntu.

Namun ada hal berbeda yang saya temukan. 30 Juli 2019, saya diundang menghadiri acara talkshow dan penyerahan sertifikat AEO (Authorized Economic Operator) kepada 35 perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat di 2018 dan 12 perusahaan yang memperoleh di 2019, menggenapi total 120 perusahaan yang telah bersertifikat. Apa itu AEO? Authorized Economic Operator (AEO) adalah sebagai Operator Ekonomi yang mendapatkan pengakuan oleh DJBC sehingga memperoleh perlakuan kepabeanan tertentu. Program AEO lahir dari inisiatif World Customs Organization (WCO). Sertifikat AEO adalah standar internasional yang diinisiasi WCO (World Customs Organization) sebagai implementasi Safe Framework of Standard (SAFE FoS), sebuah standar keamanan internasional untuk rantai pasok barang.

Lantas di mana hebatnya? Alih-alih menyerah pada praktik keseharian yang sekadar ‘business a usual’ atau menikmati privilege ‘berwenang dan kuasa’, DJBC memilih menggantungkan asa perubahan di angkasa. Mematok-banding dirinya dengan standar internasional supaya terpacu dan ditempa dirinya menjadi lebih baik. Pembalikan paradigmatik ini yang tak ternilai, karena corak birokrasi yang mapan-lamban-asal-asalan, salin rupa menjadi birokrasi yang ramping-gesit-waskita. Acuan ke praktik terbaik WCO ini menjadi pilihan strategi yang jitu. Selain diri sendiri menjadi lebih profesional dan kredibel, para pengusaha pun terpacu untuk berlomba mengejar insentif: menjadi patuh-baik itu prasyarat untuk mendapatkan layanan terbaik. Jadilah gayung bersambut. Pilihan pada AEO pun sangat beralasan.

Selain reputasi internasional, program AEO merupakan standar keamanan rantai pasok tertinggi saat ini di dunia, sehingga dalam pemenuhannya mengharuskan kualitas yang terbukti kredibilitas dan akuntabilitasnya. Meminjam sambutan Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Doni, keunggulan dari program AEO Indonesia adalah memberi kepastian keamanan rantai pasok barang, memperkecil angka dwelling time, menurunkan logistics cost, memberikan kontribusi bagi penerimaan negara dan pertumbuhan ekspor serta pengaruhnya terhadap Small Medium Enterprise atau UKM, berkontribusi pada manajemen risiko, memiliki sistem monitoring dan evaluasi, dan memiliki kualitas hasil yang sangat tinggi karena pemenuhannya terhadap keseluruhan standar keamanan rantai pasok internasional (SAFE FoS). Program AEO merupakan prestasi bagi perusahaan yang diakui oleh DJBC sehingga DJBC dan stakeholders menjadi mitra yang mengemban tanggung jawab yang sama dalam pengamanan rantai pasok barang, baik dalam maupun luar negeri.

Statistik memperkuat pilihan ini. Data tahun 2018 menunjukkan kontribusi perusahaan AEO terhadap perekonomian negara cukup signifikan, yaitu penyerapan 164 ribu tenaga kerja dan ekspor senilai USD 196 Miliar dari total ekspor sebesar USD 371 Miliar, atau lebih dari 52% dari total keseluruhan nilai ekspor. Rasa bungah di acara ini dilengkapi hujan pujian dari para pelaku usaha. Mereka selain terbantu, juga mendapat intangible benefit. Misalnya perusahaan AEO di Indonesia yang mendapatkan kepercayaan penuh dari Perusahaan Pusat sebagai Center of Distribution for Product khususnya untuk kawasan Asia Tenggara yang selama ini diproduksi di Korea. Yang lain bilang bahwa sejak bersertifikat AEO, mengalami peningkatan order atau pesanan produk serta meluasnya jaringan penjualan. Kemudahan lain adalah percepatan restitusi PPN, hasil sinergi apik DJBC dengan DJP.

Tentu saja masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama dukungan Presiden sebagai terjemahan pidato 14 Juli 2019, yang akan mem-back up penuh perbaikan birokrasi. Koordinasi dan sinergi perlu ditingkatkan, visi dan komitmen penting disatupadukan. Pernyataan tegas Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi terus bergaung di telinga saya,”Saya percaya jajaran saya sudah tidak ada yang nakal. Jika masih ditemui demikian, ingatkan dan laporkan ke kami, pasti akan kami tindak. Saya berharap saat ini dan ke depan, tak ada lagi praktik-praktik yang tidak baik. Namun tolong kabarkan juga ke publik jika Anda terbantu dan terlayani dengan baik…”

Pesan yang amat kuat sebagai langkah pertama perubahan besar. Habis membaca artikel Prof Yuen Yuen Ang di Foreign Affairs tentang reformasi birokrasi China yang dahsyat dan mampu menjadi pilar tumpuan transformasi, saya kembali punya harapan bahwa langkah nyata yang dilakukan teman-teman di DJBC bisa menjadi terang di labirin kebuntuan. Komitmen Presiden Jokowi bersambut baik. Langkah nyata yang lebih besar kita nantikan. Komitmen semua pihak amat dinantikan. Kemarin siang, apa yang diucapkan Aristides lebih dari 25 abad silam bergema kuat, bahwa memungut pajak tak sekadar adil dan tanpa korupsi, tetapi juga harus membuat semua bergembira. Dari Rawamangun (lokasi kantor Pusat DJBC), untuk Indonesia….Semoga Bea Cukai makin baik, Indonesia makin ciamik!

Penulis:
Yustinus Prastowo