Artikel

Reformasi Sistem Perpajakan Digital untuk Kedaulatan Keuangan Indonesia

Reformasi Sistem Perpajakan Digital untuk Kedaulatan Keuangan Indonesia
Lushintya Ayu A. P.

Memasuki era revolusi industri 4.0, industri digital di Indonesia semakin memainkan peran penting. Di antara beragam sektor yang terdapat di dalamnya, e-commerce merupakan lahan yang cukup potensial untuk ditekuni. Pasalnya, hingga akhir tahun 2018, pengguna internet di Indonesia telah mencapai angka 171,2 juta jiwa atau bertumbuh sekitar 20% dari tahun sebelumnya (APJII, 2019). Angka ini diprediksi akan tumbuh secara konsisten hingga akhir tahun 2020. Pertumbuhan pesat ini tentu akan turut meningkatkan eksistensi penggunaan e-commerce sebagai salah satu platform perantara jual-beli di masa yang akan datang. Pada tahun 2018, pengguna e-commerce telah mencapai 31,65 juta pengguna. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan teknologi. Dari keempat jenis e-commerce yang didefinisikan oleh OJK, para pelaku e-commerce lebih memilih menggunakan online marketplace sebagai sarana bertransaksi online. Hal ini dikarenakan aspek kemudahan yang ditawarkan online marketplace, baik dari segi penawaran maupun permintaan.

Berdasarkan laporan Ekrut Media (2019), para pengguna e-commerce rata-rata akan mengeluarkan uang sebesar 5 juta rupiah untuk melakukan belanja online. Dari transaksi tersebut, pada tahun 2018, total pendapatan yang diperoleh oleh para pelaku bisnis e-commerce (vendor) diperkirakan mencapai kisaran 8,59 miliar dolar. Angka tersebut diperkirakan akan meningkat 200% pada tahun 2021 seiring terus bertumbuhnya pengguna e-commerce. Jumlah ini bahkan dapat lebih bervariasi mengingat bisnis digital di Indonesia tidak hanya terbatas pada e-commerce formal, tetapi juga pada sektor informal seperti Facebook, Instagram, dan situs pribadi. Hingga tahun 2018, sektor informal telah memperoleh pendapatan sekitar 3 miliar dolar. Selain itu, platform ini juga telah mengisi 40% dari keseluruhan transaksi e-commerce di Indonesia.

Sayangnya, peningkatan sektor e-commerce ini tidak dibarengi dengan peningkatan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, sektor formal e-commerce baru menyumbang sekitar 15%  dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Bahkan, sektor informal masih memiliki kontribusi yang sangat minim. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya regulasi yang mengatur industri digital. Celah  ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis digital untuk melakukan manipulasi laporan perpajakannya dengan cara penghindaran pajak (tax avoidance). Terlebih lagi, Indonesia belum memiliki  sistem tracking transaksi daring yang memadai. Kondisi ini tentu menimbulkan kerugian finansial yang cukup signifikan bagi negara.

Gejala ini juga dapat memicu masalah ketidakadilan antara bisnis konvensional dan bisnis digital. Dengan tidak adanya pajak yang ditanggung, harga jual produk yang ditawarkan secara online akan berada di bawah produk yang ditawarkan secara offline. Bagi pelaku bisnis konvensional yang memiliki produk dengan tingkat sensitivitas harga yang tinggi, kondisi ini  dapat mempengaruhi penjualannya. Konsumen pasti akan lebih memilih membeli barang secara online daripada offline. Apabila mekanisme pasar ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan tercipta iklim bisnis yang tidak fair. Karena itu, peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasinya.

Pada tahun 2018, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK No. 210/PMK.010/2018 sebagai salah satu jawaban atas permasalahan e-commerce di Indonesia. Di dalam peraturan tersebut dinyatakan perlu adanya sistem single ID dengan menggunakan KTP atau NPWP  bagi setiap vendor. Hal itu digunakan sebagai identitas pengenal untuk melakukan tracking atas aktivitas bisnis yang dilakukannya Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan transaksi bisnis yang terjadi di dunia digital. Fungsi pengawasan ini diperlukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pelakunya.

Selain itu, pihak Direktorat Jenderal Pajak juga dapat memanfaatkan sistem ini sebagai sarana untuk memetakan potensi pajak yang terdapat di industri digital. Pemetaan yang baik dapat membantu pemerintah untuk melihat jenis industri yang mampu berkembang dalam lingkungan digital, sehingga industri tersebut layak diberi tambahan investasi guna mempercepat pertumbuhannya.  Sedangkan bagi sektor atau industri yang masih mengalami pertumbuhan yang rendah dapat diberi pembinaan intensif untuk memicu pertumbuhannya. Langkah itu diharapkan dapat semakin mendukung e-commerce Indonesia di kancah global.

Namun, pada April 2019, PMK tersebut terpaksa harus dicabut. Berdasarkan pemaparan Sri Mulyani di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Tebet, langkah ini terpaksa harus ditempuh karena banyaknya “kabar burung” mengenai substansi dari peraturan tersebut. Apabila tidak dicabut, peraturan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan pemahaman yang salah di masyarakat, khususnya bagi para pemain e-commerce. Perlu ada langkah-langkah untuk menyeragamkan pemikiran masyarakat tentang pajak e-commerce. Pencabutan peraturan ini menjadi kabar buruk bagi DJP selaku otoritas pajak, sebab peraturan tersebut bisa dikatakan merupakan ‘senjata pamungkas’ untuk membantu kinerja DJP dalam hal pajak e-commerce. Pemerintah perlu mengupayakan sarana pengganti yang sekiranya tetap dapat membantu kinerja DJP.

Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai keseragaman pemahaman  adalah melalui sosialisasi kepada komunitas terkait. Sedangkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh otoritas perpajakan, pemerintah dapat menciptakan suatu sistem yang terintegrasi yang mampu melakukan tracking atas transaksi daring.

Mengacu pada penerapan sistem perpajakan industri digital di India, Indonesia dapat memanfaatkan skema Good and Service Tax (GST) dengan online marketplace sebagi gate keeper-nya. GST merupakan bentuk pajak konsumsi baru yang hampir sama dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal ini, pajak akan dikenakan pada pasokan barang dan jasa setiap tahap dari rantai pasokan. Dasar dari penerapan bentuk ini adalah self-policing features yang memungkinkan perusahaan untuk mengklaim kredit pajak masukan dengan pemotongan otomatis dalam sistem akuntansi mereka.

Dalam sektor e-commerce, skema ini dapat diterapkan dengan mewajibkan vendor untuk  menyetorkan sejumlah uang kepada online marketplace pada saat melakukan penawaran produknya. Jumlah ini merupakan bagian dari PPN yang seharusnya disetorkan oleh vendor atas transaksi pembelian produknya. Mekanisme ini ditujukan untuk memudahkan penelusuran oleh pihak DJP akan transaksi yang dilakukan oleh tiap vendor di dunia maya. Selain itu, setoran awal PPN dapat digunakan oleh DJP untuk mengetahui potensi pajak atas transaksi daring pada periode tertentu. Kemudian, pada saat transaksi pembelian telah dilakukan, vendor akan membayarkan sisa PPN kepada DJP.

Jika mengacu pada penerapan di India, jumlah setoran awal yang dibayarkan adalah sebesar 1% sedangkan sisanya sebesar 9% dibayarkan setelah terjadinya transaksi. Sementara bagi Indonesia, besar tingkat pajak untuk setoran awal perlu diadakan pengkajian lebih lanjut mengingat adanya beberapa perbedaan kondisi yang perlu dipertimbangkan. Di bawah skema ini, pelaku bisnis e-commerce sudah tidak dapat melakukan manipulasi laporan perpajakannya (tax evasion).

Penerapan sistem ini harus dibarengi dengan pemberian insentif yang memadai bagi para pemainnya. Hal ini ditujukan untuk meminimalisasi terjadinya konflik di antara para pemangku kepentingan sehingga dapat tercapai sinergi di antara mereka. Pemerintah dapat memberikan insentif berupa kemudahan akses permodalan bagi vendor. Pada Juli 2019, Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa sebanyak 8 juta atau sekitar 14% pelaku UMKM Indonesia sudah mulai memanfaatkan platform e-commerce untuk memasarkan produknya. Dengan kata lain, sebagian besar vendor di online marketplace merupakan pelaku UMKM.

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sektor UMKM baik yang bergerak di dunia offline maupun online mengalami permasalahan akses permodalan. Para penyedia modal menilai pemain UMKM belum cukup bankable meskipun secara bisnis menjanjikan. Belum adanya sistem pelaporan yang terstandarisasi merupakan indikator yang melatarbelakangi pemberian label tersebut. Oleh karena itu, di bawah mekanisme GST, pemerintah bekerja sama dengan online marketplace dapat mengembangkan suatu sistem atau aplikasi yang dapat menyediakan laporan keuangan secara realtime.

Dengan demikian, vendor tidak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat administrasi untuk mengajukan kredit kepada pihak ketiga. Akan lebih baik lagi jika sistem ini dapat terintegrasi dengan sistem Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLIK merupakan suatu sistem yang informasi yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb). Bagi lembaga pembiayaan, sistem ini dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kelayakan kredit calon debiturnya sehingga mengurangi risiko terjadinya gagal bayar.

Sementara, bagi kreditur, sistem ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi bisnisnya melalui indikator credit scoring. Integrasi antara sistem antara aplikasi online marketplace dan SLIK akan memudahkan vendor untuk mendapatkan kredit karena setiap prosesnya dilakukan secara otomatis.

Sementara bagi online marketplace selaku tax gate, pemerintah dapat memberikan insentif berupa penghargaan atau sertifikasi tertentu. Lingkungan bisnis yang cukup turbulen dan kompetitif menuntut online marketplace untuk selalu melakukan inovasi layanan dan pembenahan diri yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Hingga akhir tahun 2018, isu yang banyak menyerang online marketplace adalah isu keamanan data konsumen. Para online shoppers merasa resah dengan keamanan data diri mereka yang diberikan kepada online marketplace.

Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah dapat memberikan insentif sertifikasi kepada online marketplace. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kredibilitas online marketplace  dalam dunia usaha. Selain itu, untuk meningkatkan motivasi online marketplace dalam mendukung pengembangan sistem terpadu ini, pemerintah dapat memberikan insentif berupa penghargaan bagi online marketplace yang menunjukkan percepatan implementasi sistem yang paling baik. Dengan demikian, peran online marketplace sebagai gate keeper akan berjalan efektif.

Saat ini, mekanisme GST sudah mulai banyak diadopsi oleh beberapa negara di dunia. Penerapan skema GST di India menunjukkan hasil yang positif terhadap perekonomiannya. Pada 2018, penerapan skema GST di India mampu menaikkan PDB sebesar 0,6% dari tahun sebelumnya. Selain itu, keuntungan ekspor pada tahun lalu berada pada rentang 3,2% hingga 6,3%. Angka ini terbilang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Rajesh Chadha (2009), sejak diterapkannya  GST dalam sistem perpajakan India, alokasi faktor-faktor produksi menjadi semakin efisien. Alhasil, PDB dan keuntungan ekspor pun meningkat. Kesejahteraan masyarakat juga turut meningkat. Dampak positif inilah yang disinyalir menjadi daya tarik GST bagi negara-negara lain, termasuk  Indonesia. Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan strategi baru dalam pemungutan pajak. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah mekanisme pemungutan PPN menjadi skema GST. Rencana ini juga telah dimasukkan dalam revisi Undang-Undang (UU) No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

Dengan upaya transformatif tersebut, pemerintah diharapkan dapat menerapkan PMK 210/PMK.010/2018 yang sempat tertunda. Dengan penerapan peraturan tersebut, pemerintah juga dapat meminimalisasi konflik antara bisnis konvensional dan bisnis digital. Selain itu, penerimaan negara dari sektor pajak diperkirakan akan meningkat cukup signifikan seiring meningkatnya efektivitas kinerja DJP. Dengan demikian, reformasi sistem perpajakan digital akan  semakin mendekatkan Indonesia kepada mimpinya untuk menjadi negara yang berdaulat seutuhnya, khususnya dalam sektor keuangan.

Artikel ini memenangkan juara harapan dalam Lomba Menulis Artikel “Pajak: Sumpah Pemuda untuk Hari Ini”.

Editor: Tim CITA

Komentar Anda