Artikel

Urgensi Ekstensifikasi Cukai Kantong Plastik Guna Melindungi Kelestarian Lingkungan Hidup

Beberapa waktu terakhir masyarakat digegerkan dengan peristiwa matinya seekor Mamalia Paus berjenis Sperma (physeter macrochepalus) yang terdampar di perairan Wakatobi, Sulawesi Utara. Bukan sekedar mamalia paus mati, tetapi di perut mamalia itu ditemukan sampah plastik seberat 5,9 kilogram yang terdiri dari sampah gelas plastik, kantong plastik, botol plastik, dan jenis sampah plastik lainnya dengan jumlah lebih dari 1000 potong. Hal inilah yang menjadikan peristiwa ini viral dan mendapatkan banyak simpati dari masyarakat luas. Peristiwa itu seakan membuka mata kita bahwa perilaku manusia dalam mengonsumsi plastik secara tidak terkontrol dan perlakuan sampah plastik yang tidak semestinya, dapat menyebabkan terganggunya stabilitas lingkungan hidup termasuk ekosistem laut.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tiap menit tedapat lebih dari sejuta kantong plastik yang digunakan. Dari jumlah itu, separuhnya dipakai hanya sekali, langsung jadi sampah. Untuk produksi plastik tiap tahunnya, kita menghabiskan 12 juta barel minyak dan 14 juta pohon! Universitas Georgia merilis penelitian bahwa Indonesia menjadi peringkat kedua negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia yaitu sebesar 3,2 juta ton, setelah Tiongkok yang sebesar 8,8 juta ton yang lalu disusul oleh Filipina diperingkat ketiga yaitu sebesar 1,9 juta ton. Dari sisi kesehatan bagi manusia itu sendiri, data investigasi dari State University of New York yang didukung Orb Media, bahwa ditemukan mikroplastik berbahaya pada sampel air minum kemasan yang beredar di Jakarta, Medan, dan Denpasar.

Selain itu, kondisi pengelolaan sampah di Indonesia juga belum sustainable, dari total jumlah sampah nasional 200.000 ton perhari, 68 persen dari total sampah tersebut hanya diangkut dan ditimbun tanpa pengolahan lebih lanjut. Hanya sejumlah 6 persen sampah yang diolah menjadi kompos dan bahan daur ulang, lalu 9 persen dikubur, 5 persen dibakar, dan 7 persen tak terkelola. Dari total sampah harian nasional itu, 14 persen sampah di Indonesia merupakan limbah plastik yang harus dikendalikan penggunaannya karena sifatnya yang lama terurai dan berpotensi besar dalam pencemaran lingkungan.

Kebutuhan plastik di Indonesia saat ini dan perkiraan di masa depan akan terus meningkat, hal ini terjadi akibat adanya gaya hidup yang berubah oleh masyarakat yang menginginkan kepraktisan tanpa tanggap terhadap adanya dampak pencemaran lingkungan.  Lebih dari itu, ketiadaan peraturan yang mengatur konsumsi plastik di tengah masyarakat semakin menjadikan ketergantungan dalam penggunaan kantong plastik. Sampah plastik saat ini sudah menjadi isu lingkup nasional dan internasional sehingga diperlukan adanya intervensi pemerintah baik berupa Command and Control Approach misalnya larangan penggunaan kantong plastik dengan kandungan tertentu ataupun Market Base Approach berupa langkah preventif melalui pungutan terhadap produk plastik tertentu.

Upaya preventif pengendalian konsumsi kantong plastik melalui Market Base Approach sangat dimungkinkan diterapkan di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi isu-isu sosial dan lingkungan adalah pengenaan cukai. Pengenaan cukai dianggap efektif dilihat dari dua sudut pandang (double-dividend). Pertama, pengenaan cukai dapat mengendalikan tingkat konsumsi masyarakat sehingga meminimalisir eksternalitas negatif dari penggunaan plastik. Kedua, penerapan cukai pada produk plastik tentu akan memberikan pengaruh pada penerimaan negara secara signifikan selain berguna dalam penanggulangan dampak dari eksternaitas negatif tersebut.

Secara legal, penggunaan Market Base Approach difasilitasi melalui UU Cukai. Kantong plastik sebagai Barang Kena Cukai sendiri telah sesuai Pasal 2 ayat 1 UU Cukai yaitu dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup, konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi peredarannya. Lebih lanjut, dana yang didapatkan dari cukai kantong plastik dapat di-earmark untuk memperbaiki waste management.

Penggunaan cukai untuk kantong plastik sebenarnya sudah banyak dipraktikan diberbagai dunia dan berakhir dengan keberhasilan. Irlandia adalah negara yang paling berhasil dalam mengenakan cukai plastik. Berdasarkan penelitian Convey (2007), di tahun 2002 Irlandia mengenakan cukai sebesar €15 sen. Dampaknya, pengenaan cukai berhasil penggunaan plastik di toko retail mencapai 90%. Dari keberhasilan Irlandia, banyak negara Eropa yang mengikuti jejak irlandia untuk mengenakan cukai atas plastik seperti Denmark, Wales, Skotlandia, Belgia, , Romania, Bulgaria, dan Inggris. Di Asia sendiri, pengenaan cukai plastik diimplementasikan di Hong Kong. Pengenaan cukai sebesar HKD 50 sen berhasil mengurangi 90% penggunaan kantong plastik, sebuah keberhasilan besar. Disamping Hong Kong, negara asia lain yang mengenakan cukai plastik adalah Taiwan. Tak hanya Asia dan Eropa, pengenaan cukai atas kantong plastik bahkan telah diimplementasikan di negara Afrika. Afrika Selatan dan Bostwana menjadi negara yang berhasil mengenakan cukai plastik. Namun, di Kenya pengenaan cukai plastik dianggap gagal dikarenakan rendahnya enforcement. Memang, cukai kantong plastik sendiri memang cocok untuk diimplementasikan pada negara yang memiliki waste management yang buruk seperti negara-negara di Afrika. Jika melihat praktik diberbagai negara maka pengenaan cukai plastik di Indonesia sudah sangat tepat.

Dasar pembahasan Cukai kantong plastik sebenarnya telah ada sejak lama, misalnya Surat Edaran KLHK nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Beleid ini menekankan perlunya penggantian praktik pemungutan kantong plastik berbayar oleh retailer (Rp 200/kantong). Namun, dasar hukum dari pemungutan ini tidak tepat. Alhasil, pemungutan dilakukan oleh pihak swasta dan tidak ada pengawasan penggunaannya. Berikutnya, Perpres nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut juga telah memberikan mandat kepada Kemenkeu untuk menyusun peraturan pengenaan cukai kantong plastik. Melalui dasar pembahasan itu, sekiranya sudah cukup bagi Kemenkeu untuk melangkah lebih jauh dan mendesain formula pengenaan cukai kantong plastik.

Meskipun demikian, penerapan cukai atas kantong plastik juga bukan tanpa hambatan. Pertama, secara keekonomian, resistensi yang berasal dari para pelaku industri kantong plastik dengan bertambahnya beban administrasi bagi pengusaha dan adanya kontraksi sementara bagi pelaku industri seperti penurunan produksi, PHK, bahkan ancaman untuk merelokasi usaha ke negara lain. Kedua, pemerintah mesti mengklasifikasikan barang plastik apa saja yang akan dikenakan cukai dan menyiapkan mekanisme pengenaannya. Untuk itu, pemerintah perlu memitigasi kekhawatiran para pelaku industri baik dari segi administrasi, tarif, maupun keberlangsungan industri.

Dilihat dari sudut pandang penerimaan negara, ditengah sempitnya Barang Kena Cukai (BKC) di Indonesia yang hanya berfokus pada tiga BKC yakni produk hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol, ekstensifikasi cukai plastik merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka menekan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan menambah penerimaan negara dalam APBN dari sektor cukai yang dapat dialokasikan untuk kebijakan lingkungan hidup. Menurut Nota Keuangan Tahun Anggaran 2018, pendapatan cukai lainnya yang diharapkan berasal dari cukai kantong plastik sebesar Rp 500 Milyar. Meskipun perluasan objek cukai diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara, namun tujuan utama dari pengenaan cukai sejatinya adalah sebagai fungsi regulerend dalam mengendalikan barang yang menghasilkan eksternalitas negatif dan membiayai dampaknya melalui mekanisme earmarking.

Tentu tujuan utama dari perluasan pengenaan cukai terhadap barang plastik adalah mengubah pola perilaku masyarakat yang selama ini telah memiliki ketergantungan terhadap praktisnya penggunaan plastik. Sebelum benar-benar menerapkan kebijakan ini, Pemerintah harus melakukan analisis mendalam terkait aspek keberhasilan berupa mekanisme pengenaan, jenis, pelaku industri, maupun aspek keekonomian secara makro. Hal ini disebabkan masih adanya ambivalensi dalam penyusunan kebijakan cukai antara peran potensial dalam meminimalkan dampak eksternalitas negatif, efisiensi dalam pemenuhan penerimaan negara, dan distribusi penerimaan cukai untuk menanggulangi eksternalitas negatif yang dihasilkan.

Tanggung jawab kita sebagai masyarakat adalah ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di tanah air. Kedepan kita tidak ingin lagi melihat dan mendengar kasus paus mati, ratusan penyu mati, dan rusaknya ekosisem hayati di tanah air akibat ulah tangan manusia yang belum sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan untuk anak cucu kita.

Referensi:

Cnossen, Sijbren (2005). Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving. Oxford University Press, New York.

Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai (2018). Usuan Pengenaan Cukai pada Kantong Plastik (PPT). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kemenkeu.

Haryanto, Joko Tri (2018). Wacana Cukai Kantong Plastik (PPT). Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu.

INAPLAS (2018). Pengaruh Cukai Terhadap Industri Plastik (PPT).

http://news.metrotvnews.com/peristiwa/akWGya4k-5-9-kg-sampah-plastik-ditemukan-di-perut-ikan-paus-terdampar

http://www.mongabay.co.id/2016/03/30/mengapa-indonesia-masuk-salah-satu-daftar-pembuang-sampah-plastik-terbanyak-ke-laut/

Related Post