Siaran Pers

Press Release CITA: “Pemeriksaan Pajak untuk Mendorong Kepatuhan”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
Press Release
“Pemeriksaan Pajak untuk Mendorong Kepatuhan”

Pasca bergulirnya program amnesti pajak, Otoritas Pajak telah mengantongi data dan informasi kepemilikan harta wajib pajak yang dapat digunakan sebagai perluasan basis data. Sebanyak 965.983 peserta, di antaranya 234.588 badan dan 713.395 orang pribadi dengan antusias melaporkan data harta per 31 Desember 2015 pada laporan Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk mendapatkan pengampunan pajak. Sebagaimana diketahui, program ini tidak hanya memperluas basis data pajak tetapi juga berhasil mendulang setidaknya Rp134,5 triliun uang tebusan, Rp4.718 triliun deklarasi harta, dan Rp147,1 triliun komitmen repatriasi. Sebaliknya, Otoritas Pajak juga memiliki data siapa saja yang memilih untuk tidak memanfaatkan amnesti pajak.

Sebagai tindak lanjut dari program amnesti pajak, Pemerintah dan DPR menyepakati lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Konsekuensinya, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berkewajiban melaporkan data keuangan untuk kepentingan perpajakan (domestik) paling lambat April 2018. Di samping itu, pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information) juga bergulir dengan pasti. Dengan demikian, menuju medio 2018 ini Ditjen Pajak seharusnya secara bertahap telah memiliki basis data yang lebih kuat dan akurat yang akan bermanfaat untuk penggalian potensi pajak.

Di sisi lain, kebutuhan penerimaan pajak untuk menopang APBN semakin meningkat. Meski realisasi hingga akhir April 2018 meningkat 10,89% dibanding tahun lalu, yakni mencapai Rp383,71 triliun atau sekitar 26,9% dari target APBN 2018 (Rp1.424 triliun), tekanan target masih cukup besar. Dalam situasi demikian, pemeriksaan pajak dapat menjadi instrumen yang dapat diandalkan. UU memberi kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menguji kepatuhan melalui pemeriksaan. Dengan berlimpahnya data dan informasi dan amnesti pajak yang telah diberikan, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan pemeriksaan, termasuk untuk takut menghadapi pemeriksaan pajak.

Meski demikian, pelaksanaan pemeriksaan pajak yang lebih terukur, berkepastian hukum, mengedepankan fairness, dan didasarkan pada analisis risiko perlu terus didorong. Untuk memastikan pemeriksaan pajak berjalan dengan baik, adil, akuntabel, dan objektif kami menyampaikan beberapa masukan dan catatan berikut.

1. Meningkatkan Audit Coverage Ratio (ACR). Probabilitas keterperiksaan masih rendah karena rasio Wajib Pajak diperiksa dibanding jumlah wajib pajak masih rendah. Ini sekaligus peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kuantitas pemeriksaan pajak. Angka audit coverage ratio (ACR) 2017 baru 0,45% dari total 1.964.331 WP Orang Pribadi Non-Karyawan dan 2,88% dari total 1.188.516 WP Badan. Jika dibandingkan target internal, pencapaian Ditjen Pajak sebesar 119,08%. Namun, realisasi ini masih di bawah standar ACR yang ideal untuk menjadi instrumen pendorong kepatuhan wajib pajak, yakni 3% hingga 5% (IMF, 2010). Ini menuntut pembenahan menyeluruh agar kapasitas pemeriksaan meningkat. Berdasarkan teori-teori kepatuhan, sistem perpajakan yang baik harus dilambari trust yang dibangun oleh dua kaki yang kokoh, yakni otoritas pajak yang kuat, profesional, dan terpercaya, dan wajib pajak yang sadar dan dilindungi hak-haknya. Dengan demikian reformasi yang komprehensif, inklusif, dan partisipatif menjadi kebutuhan.

2. Mengapresiasi kemajuan dalam Program Reformasi Pajak. Inisiatif Tim Reformasi Perpajakan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan membangun kepercayaan dengan wjaib pajak patut diapresiasi. Belum lama ini dibentuk Komite Perencanaan Pemeriksaan dan Komite Pengendalian Mutu Pemeriksaan. Ini merupakan langkah awal yang baik menuju sistem pemeriksaan yang akuntabel dan kredibel. Ditjen Pajak harus konsisten dan terus berkomitmen untuk menuntaskan agenda-agenda reformasi ini, khususnya untuk mengurangi penyimpangan dan pelaksanaan pemeriksaan yang belum sesuai standar.

3. Tindak lanjut data amnesti pajak secara hati-hati, profesional, dan transparan. Secara normatif, amnesti pajak menjadi lembaran baru dan titik pijak untuk memilih dan memilah wajib pajak menurut risikonya. Kesempatan emas yang diberikan Pemerintah seyogianya dimanfaatkan dengan baik dan jujur. Maka tindak lanjut terhadap mereka yang memilih tidak mengikuti amnesti pajak dan berisiko tinggi, dan mereka yang ikut amnesti pajak namun belum sepenuhnya jujur, merupakan keniscayaan. Pemeriksaan pajak terhadap mereka justru akan memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak yang sudah patuh. Kuncinya, pemeriksaan pajak didasarkan pada data akurat dan dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perlu terobosan untuk mengoptimalkan pemeriksaan pajak yang segmented dan menyasar High Risk Tax Payer. Untuk itu penerapan Compliance Risk Management (CRM) sudah sangat mendesak, yang didasarkan pada paradigma cooperative compliance. Perpaduan data dan informasi yang akurat, analisis dan profiling yang baik, dan output berupa klasifikasi wajib pajak berdasarkan risiko akan menjadikan pemeriksaan pajak efektif dan signifikan perannya dalam mendorong kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak. Terhadap wajib pajak patuh, jangan dilakukan pemeriksaan pajak karena berpotensi menciptakan ketidakpercayaan. Sebaliknya, reward berupa pelayanan yang baik, pemenuhan hak-hak wajib pajak, bimbingan dan pendampingan perlu diberikan dan terus ditingkatkan.

5. Investasi Teknologi Informasi di Ditjen Pajak perlu ditingkatkan. Core Tax System yang tengah dibangun Pemerintah perlu didukung dan didorong penyelesaiannya, antara lain agar mendorong efektivitas pemeriksaan pajak. Kesiapan infrastruktur ini akan mampu memberi kemudahan dan menjamin akurasi data. Survey OECD yang dilakukan terhadap otoritas pajak negara maju menyatakan bahwa alokasi anggaran terhadap investasi IT ditempatkan terbesar kedua setelah investasi SDM (biaya gaji), yang sebagian besar mengalokasikan lebih dari 10% anggaran operasional tahunan. Belajar dari pengalaman sebelumnya, perlu disiapkan peta jalanan sistem monev (monitoring dan evaluasi) yang lebih baik.

6. Kuantitas dan kualitas pemeriksa pajak perlu ditingkatkan. Kompetensi teknis dan kecakapan etis merupakan dua prasyarat penting yang harus dimiliki pemeriksa pajak. Untuk itu diperlukan rekrutmen pemeriksa pajak untuk memenuhi kebutuhan jumlah pemeriksa pajak yang ideal, dan program pendidikan/pelatihan yang terpadu dan kontinu agar kualitas pemeriksa pajak meningkat dan lebih handal. Di samping itu, untuk menjamin kualitas pemeriksaan yang baik, perlu dirumuskan skema reward and penalty yang baik agar mendorong continuous improvement.

7. Perbaikan regulasi dan prosedur pemeriksaan yang lebih menjamin kepastian hukum. Regulasi yang baik seharusnya tidak menciptakan multitafsir yang merugikan wajib pajak dan berdampak pada hilangnya trust. Untuk itu diperlukan perbaikan regulasi, standardisasi pemahaman melalui penyusunan pedoman yang jelas, sosialisasi yang baik, dan pengembangan standard operating procedures (SOP) yang baik.

8. Mendorong trust tripartit antara pemerintah, wajib pajak dan tax intermediaries. Berbagai penelitian menunjukkan pentingnya peran intermediaries (konsultan pajak, akuntan publik, dan lawyer). Untuk itu, alih-alih membangun sekat dan jarak, Ditjen Pajak didorong membangun forum tripartit yang lebih baik agar keterlibatan para intermediaries dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Perlu pelembagaan yang lebih baik, komunikasi yang lebih intens, dan regulasi yang kokoh agar dapat menjadi landasan hukum bagi tata relasi yang sehat dan saling menguntungkan. Maka revisi UU KUP perlu memperhatikan pentingnya hal ini diatur secara jelas.

Pada akhirnya, seluruh ikhtiar ini perlu dibangun dan diletakkan di atas kesadaran timbal baik akan pentingnya pajak sebagai nadi peradaban dan kehidupan bangsa. Agenda reformasi tak boleh berhenti atau melangkah mundur. Jika seluruh kebijakan didasari niat baik dan ditujukan untuk membangun sistem yang akuntabel dan transparan, maka pemeriksaan pajak hanya akan menciptakan rasa takut bagi mereka yang mampu tapi tidak mau membayar pajak dengan benar. Program reformasi perlu terus dikawal agar tidak melenceng, fokus pada tujuan besar, dan setia pada komitmen bersama, yakni membangun sistem perpajakan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan membangkitkan gairah kegotongroyongan yang meluap-luap.

Demikian siaran pers ini disampaikan dengan harapan dapat menjadi bahan diskursus publik dan disebarluaskan sebagai bagian literasi perpajakan bagi masyarakat luas.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik dihaturkan terima kasih.

Jakarta, 7 Juni 2018,
Salam hormat

Yustinus Prastowo
Direktur Eksekutif

Baca juga:

Materi CITAx Talk, Siapa Takut?

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *