CITAX

Panama Papers, Ini Motif Pengusaha ke Negeri Surga Pajak

TEMPO.CO | 09 April 2016
496703_620
TEMPO.CO, Jakarta – Lebih dari 800 nama pejabat dan politisi dunia yang tercantum namanya dalam Panama Papers memiliki bisnis offshore di negeri surga pajak.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat bahwa Panama Papers adalah puncak gunung es dari segala permasalahan pajak di dunia, khususnya Indonesia.
Menurut Prastowo, setidaknya ada tiga alasan para pebisnis tersebut memilih membangun bisnisnya di negara tax havens.
Pertama, pengusaha memang murni melakukan aksi korporasi di Panama. Biasanya, lanjut Prastowo, mereka memilih negara tax havens karena administrasinya mudah. Apalagi jika digunakan untuk menjual obligasi, membeli saham, atau melakukan ekspansi bisnis.
“Selain administrasinya mudah, pengusaha juga mempertimbangkan kerahasiaan yang terjamin serta untuk antisipasi kebangkrutan,” kata Prastowo dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu, 9 April 2016.
Kedua, menurut Prastowo, para pengusaha memang membangun bisnis mereka di sana untuk menghindari pajak, sehingga perusahaan bisa lebih efisien. Karena, mereka hanya dibebankan biaya pajak yang murah.
Ketiga, pengusaha tersebut mendirikan bisnis di Panama atau negara tax havens lainnya secara sengaja untuk menyembunyikan aset dari hasil bisnis ilegal, seperti korupsi. Menurut Prastowo, motof ini jelas melanggar hukum. Dia juga mendiga motif ini banyak dilakukan oleh pengusaha, politisi, dan pejabat Indonesia.
“Ini adalah modus dari pengusaha untuk menyembunyikan uangnya dengan menyimpan di negara tax havens. Selain aman juga tidak kena pajak,” katanya.
Prastowo menambahkan, untuk mengetahui motif masing-masing pengusaha yang namanya tercantum dalam Panama Papers, Direktorat Jenderal Pajak perlu menguji terlebih dahulu untuk mengetahui pasti apakah pengusaha teraebut melanggar hukum atu tidak.
“Caranya bisa dengan mencari tahu aktivitas bisnis perusahaan-perusahaan itu. Jika tidak ada, maka itu bisa diindikasikan praktik tax evasion dan dapat dikenakan sanksi,” ujar Prastowo.

Komentar Anda