ARTIKEL

Poin Penting UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Jakarta – Bea Meterai menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik1, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya2 yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen (Pasal 1 ayat (1), (2), dan (4)).

Alasan disusunnya UU yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021 (Pasal 32)
ini adalah sebagai berikut:
1) Menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Perkembangan teknologi dan komunikasi serta kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian, perlu dibuat ketentuan perundang-undangan yang memberikan kemudahan dan ketertiban administratif dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan perpajakan.
2) Secara administrasi lebih efektif dan efisien.
Agar tata cara perpajakan dan pendapatan negara dalam hal Bea Meterai dapat lebih optimal, transparan, paperless dan progresif.
3) Mendongkrak penerimaan negara.
Kebjiakan tersebut nantinya akan mendongkrak penerimaan negara. Kenaikannya diprediksi dapat mencapai Rp 11 triliun dengan potensi pendapatan berasal dari dokumen elektronik hingga Rp 5 triliun pada tahun 2021 mendatang3.

Undang Undang tersebut berisi 32 pasal serta 6 klaster yang akan menggantikan
UU 13 tahun 1985. UU sebelumnya berisi biaya meterai untuk dokumen kertas dengan nilai Rp 3.000 dan Rp 6.000. Ketua Panitia Kerja (PANJA) RUU Bea Meterai, Amir Uskara menyebutkan bahwa UU yang baru akan menggantikan UU
lama yang tidak ada perubahan selama 35 tahun4.

Awalnya, biaya meterai tercatat hanya 2 jenis seharga Rp 3.000 untuk dokumen
dengan nominal Rp 250.000 hingga Rp 1.000.000 dan Rp 6.000 untuk dokumen
resmi yakni, akta-akta notaris, PPAT, surat perjanjian dan sebagainya. Meterai
Rp 6.000 juga diperuntukkan dokumen dengan nilai nominal lebih dari Rp
1.000.0005.

Lewat UU yang baru, biaya meterai akan diberlakukan satu saja yakni Rp 10.000
(Pasal 5) dengan ketentuan sebagai berikut:
• Tarif tunggal
• Untuk dokumen-dokumen resmi seperti akta-akta notaris, PPAT, surat perjanjian dan sebagainya (Pasal 3)
• Dokumen dengan nilai nominal lebih dari Rp 5.000.000 (Pasal 3 ayat (2) huruf
g). Dokumen dengan nilai nominal dibawah Rp 5.000.000 tidak akan dikenakan bea meterai6.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada 7 poin penting yang diberlakukan
untuk UU bea meterai digital tersebut seperti berikut:
1) Adanya penyetaraan akan pajak dari sebuah dokumen. Hal ini tidak diberlakukan pada Undang Undang 13/1985.
2) Penyesuaian tarif berupa tarif tunggal senilai Rp 10.000 (Pasal 5). Pemberlakuan tersebut diharapkan dapat memberikan angin segar bagi UMKM.
3) Penyempurnaan akan pengaturan tentang saat terutang dan subjek bea meterai secara mendetil pada setiap jenis dokumen (Pasal 12).
4) Perkembangan teknologi membuat UU tersebut akan diberlakukan sebagai langkah nyata untuk pengenaan bea meterai pada dokumen elektronik (Pasal 14 ayat (1)).
5) Adanya fasilitas pembebasan dari bea meterai kepada dokumen tertentu
yang digunakan untuk aktivitas penanganan bencana alam, kegiatan bersifat keagamaan dan sosial, dan program untuk mendukung pemerintah dan melaksanakan perjanjian yang bersifat internasional (Pasal 22).
6) Penyesuaian lain kepada UU bea meterai seperti pengaturan sanksi administrative akan ketidakpatuhan dan keterlambatan akan pemenuhan kewajiban pembayaran dari bea meterai (Pasal 11, Pasal 17, dan Pasal 18).
7) Pemberlakuan UU yang akan dilakukan mulai 1 Januari 2021 (Pasal 32). Hal ini dilakukan karena adanya pandemi COVID-19 serta upaya sosialisasi kepada masyarakat agar memberikan waktu yang cukup dalam persiapan sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi terjadinya UU yang baru ini.

_________________________
1 Dalam UU sebelumnya, UU no 13 tahun 1985, tidak disebutkan kata elektronik namun hanya “kertas yang berisikan tulisan”.
2 Meterai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan Meterai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. (Pasal 15 ayat (1))
3 “Penerimaan Negara Dari Bea Meterai Rp 10.000 Tak Signifikan”, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29959/t/Penerimaan+Negara+Dari+Bea+Meterai+Rp+10.000+Tak+Signifikan (diakses pada 5 November 2020, pukul 20.15).
4 “Mulai Januari 2021, Bea Meterai Akan Naik Jadi Rp 10 Ribu”, https://www.paper.id/blog/berita-acaraumkm/undang-undang-bea-meterai/ (diakses pada 5 November 2020, pukul 12.37)
5 Berdasarkan UU no 13 tahun 1985 yang diatur selanjutnya melalui PP no 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.
6 Menteri keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa UMKM termasuk dokumen dengan nilainya dibawah atau sama dengan Rp5 juta tidak akan dikenakan bea meterai tersebut6. Namun, batas nilai nominal tersebut dapat
diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat (Pasal 6 ayat (1)). DIlansir dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f5180af9dc47/mulai-januari-2021--beameterai-jadi-rp10-ribu/
7) Pemberlakuan UU yang akan dilakukan mulai 1 Januari 2021 (Pasal 32). Hal
ini dilakukan karena adanya pandemi COVID-19 serta upaya sosialisasi
kepada masyarakat agar memberikan waktu yang cukup dalam persiapan
sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi terjadinya UU yang
baru ini
Komentar Anda