Q & A

Gawat!!! Data Keuangan Dibuka, Kita Dikejar Pajak???

Publik kembali dihebohkan dengan kabar bahwa Otoritas Pajak akan memajaki saldo rekening di atas Rp1 Miliar. Kabar ini menyeruak pasca aksi pamer saldo ATM oleh beberapa artis dan youtuber. Benarkah demikian? Sudah tentu tidak benar! Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak pun segera melakukan klarifikasi untuk merespon berita sumbang yang sudah terlanjur tersebar. Mari cek fakta!

1. Rekening bank dengan saldo minimal Rp1 miliar akan dibagikan datanya ke otoritas pajak secara berkala?

Hal ini benar, dan sesuai Undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Perppu 1/2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No 9/2017 bahwa Ditjen Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan berwenang meminta informasi/bukti/keterangan dari lembaga jasa keuangan. Dua hal diatur. Pertama, tujuan internasional sebagai prasyarat dan komitmen Indonesia dalam inisiatif global tentang pertukaran informasi otomatis (AEOI). Kedua, kewajiban Lembaga Jasa Keuangan (LJK) melaporkan informasi keuangan nasabah ke Ditjen Pajak, termasuk yang disimpan di LJK dalam negeri. Yang wajib dilaporkan adalah rekening milik orang pribadi dengan agregat saldo Rp 1 miliar (antarnegara ambang batasnya USD 250 ribu), dan rekening milik entitas tanpa batasan saldo.

Bukankah menjadi aneh dan tak adil jika ada orang yang memiliki kekayaan berupa simpanan/investasi keuangan di atas Rp 1 miliar tapi tak punya NPWP dan tak patuh pajak? Sedangkan para karyawan/buruh yang gaji bulanan di atas Rp 4.5 juta wajib bayar pajak, dan pelaku UMKM wajib membayar pajak 0.5%?

2. Mengapa perlu ada akses ini?

Sekian lama sistem perpajakan kita tumpul dan mandul, disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap data keuangan. Padahal logika pemungutan pajak adalah profiling, yakni mengetahui “siapa melakukan apa” dan “siapa memiliki apa”. Buktinya? Simak saja data amnesti pajak. Hampir 80% harta deklarasi atau sekitar Rp 3700 triliun berasal dari dalam negeri, dan 60% di antaranya adalah aset keuangan. Dengan kata lain, pekerjaan rumah kita adalah membangun sistem perpajakan yang memiliki akses luas (transparan) sekaligus menghasilkan tambahan penerimaan yang signifikan (akuntabel). Dalam negara demokratis, di hadapan otoritas pajak tidak ada kerahasiaan (secrecy), karena akan menciderai rasa keadilan publik. Namun konstitusi memberi jaminan perlindungan data pribadi (privacy) dari penyalahgunaan.

Alasan lainnya mengapa akses ini dibutuhkan, yaitu karena selama ini banyak yang belum patuh pajak sehingga kerahasiaan justru menciptakan ketidakadilan bagi yang sudah patuh. Yang akan terus dikejar ya yang sudah patuh dan ada di dalam sistem. Maka, perluasan akses ini justru akan memberi keadilan sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara signifikan untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Perlukah kita khawatir?

Perlu, jika kita keliru! Tidak bila seluruh saldo rekening dan harta yang kita miliki bersumber dari penghasilan yang telah dipajaki. Jadi berapa pun nilai saldo rekening kita, tak perlu waswas dan cemas kalau semuanya bersumber dari penghasilan yang telah dilunasi kewajiban pajaknya. Pada intinya, jika kita sudah menjadi wajib pajak dan menyampaikan SPT dengan benar, maka informasi keuangan ini hanya menjadi salah satu sumber data yang akan dicocokkan dan dianalisis dengan laporan harta di SPT. Dengan sistem akuntabilitas dan perlindungan yang kuat, kita tak perlu khawatir, apalagi penyalahgunaan data/informasi keuangan ini diancam pidana.

4. Apa sih yang dicocokkan?

Data harta yang dilaporkan di SPT dengan data saldo rekening yang didapatkan Ditjen Pajak dari Bank. Sejak awal (dan pasca amnesti) semua wajib pajak diminta secara mandiri berkomitmen melaporkan seluruh penghasilan dan hartanya dengan benar dalam laporan pajak. Otoritas Pajak hanya akan menindaklanjuti wajib pajak yang belum menjalankan komitmennya itu. Ketika ada data yang tidak sinkron, barulah wajib pajak tersebut dimintakan klarifikasi oleh petugas pajak, lalu dilakukan pembuktian melalui verifikasi, dan jika tidak dapat membuktikan dan tidak melunasi kewajiban pajak, baru dilakukan pemeriksaan. Proses pemeriksaan pun tetap dijalankan melalui tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, yaitu didahului Surat Perintah Pemeriksaan, peminjaman dokumen, pengujian, dan pembahasan.

5. Adakah tips agar tetap aman dan tidak diincar petugas pajak?

Ada tips sederhana yang dapat dipraktikkan. Pastikan profil kita sudah sesuai, yaitu antara akumulasi penghasilan yang kita terima, jumlah harta di dalam SPT, dan jumlah harta menurut laporan LJK. Apabila ini sudah dipenuhi, maka kita termasuk Wajib Pajak Patuh dan tidak perlu risau. Bagi yang belum sesuai, segera manfaatkan waktu yang tersisa untuk menyampaikan atau membetulkan SPT dan lunasi kekurangan pajaknya. Karena, kemungkinan besar kita akan dikirimi surat himbauan untuk membayar, dan tindak lanjut lainnya. Kedua, bangun komunikasi yang baik dengan Kantor Pajak agar kita mendapat informasi dan bimbingan yang tepat. Ketiga, jika sudah patuh tak perlu gaduh, jika bersih tak perlu risih. Mari berperan mengabarkan kebijakan, regulasi, dan praktik perpajakan yang baik ke sanak famili, kerabat, relasi, dan handai taulan.

Akhirnya, mari tetap tenang! Kekhawatiran berlebihan yang didasarkan pada informasi yang tidak utuh justru akan merugikan kita. Ini adalah saat yang tepat bagi semua pihak untuk mengubah paradigma di tengah zaman yang berubah menuju era keterbukaan. Waktu terus berjalan, marilah kita segera berbenah agar tidak ketinggalan kereta reformasi. Kita berkejaran dengan waktu dan jangan menyesal jika terlambat. Satu-satunya cara berpartisipasi adalah berlomba menjadi wajib pajak patuh, yakni masuk kategori risiko rendah. Otoritas Pajak pun harus terus berbenah agar makin terpercaya. Saat ini, melalui Compliance Risk Management (CRM), semua data dan informasi akan diolah dan menghasilkan klasifikasi risiko. Yang berisiko tinggi akan diperiksa bahkan disidik, yang berisiko rendah dapat tidur nyenyak dan mendapat penghargaan.

Mari ambil bagian dalam barisan perubahan, agar melalui pajak bangsa ini lebih adil, maju, dan sejahtera. Dengan taat pajak, kita pun berhak mengontrol kekuasaan, antara lain melalui tuntutan belanja APBN yang lebih kredibel dan menyejahterakan rakyat.

Komentar Anda