Q & A

Laba ditahan akan dipajaki?

Benarkah ada wacana memajaki laba ditahan?

Sejauh disimak draft dan pembahasannya, tidak ada rencana memajaki laba ditahan. Pemberitaan yang ada lebih bersifat penjaringan masukan, inventarisasi masalah, dan pematangan konsep. Pemerintah sadar bahwa memajaki laba ditahan berpotensi menimbulkan pemajakan berganda (double taxation) karena laba bersih sudah dikenai pajak.

Yang benar adalah ada upaya menyusun kebijakan agar porsi laba yang dibagi oleh perusahaan lebih besar sehingga sehat secara bisnis. Tujuannya untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, mencegah uang pasif karena laba tersebut diinvestasikan kembali atau digunakan untuk konsumsi, dan mencegah penghindaran pajak. Sudah lumrah diketahui bahwa selain digunakan untuk keperluan operasional atau kepentingan masa mendatang, laba bersih tidak dibagikan karena akan dikenai pajak atas dividen.

Apa dampak jika pajak atas laba ditahan diberlakukan?

Jika ini diberlakukan, maka akan mempengaruhi stabilitas dan pengembangan usaha, karena laba ditahan memiliki berbagai fungsi seperti untuk pengembangan usaha, membayar utang dan kegiatan operasional lainya yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan. Di samping itu, banyak perusahaan mengandalkan laba ditahan untuk memperkuat permodalan di tengah tingginya suku bunga utang. Memajaki laba ditahan juga berpotensi menimbulkan pajak berganda ekonomis (economic double taxation) dan overtaxed.

Pengenaan pajak atas laba ditahan juga rawan menimbulkan gangguan terhadap kinerja perusahaan selain berpotensi menjadi penghambat pertumbuhan investasi, karena salah satu tolak ukur bagi sebagian investor untuk menilai kinerja sebuah perusahaan adalah pertumbuhan laba ditahan.

Apakah ada negara lain yang memajaki laba ditahan?

Beberapa negara memajaki laba ditahan. Amerika Serikat mengenakan Accumulated Earnings Tax, sedangkan di Jepang dikenakan pajak pada perusahaan yang dipegang/dimiliki secara khusus (Special Closely Held Company) dengan objek pajak berupa kelebihan laba yang tidak didistribusikan (undistributed profits) di suatu tahun fiskal, yang diukur dengan kriteria tertentu.

Beberapa negara di luar AS dan Jepang juga menerapkan. Meski demikian, kompleksitas dan kontroversi pemajakan laba ditahan harus diantisipasi, apalagi terdapat tren semakin sedikit negara yang mengenakan pajak atas laba ditahan.

Lantas bagaimana sebaiknya kebijakan yang diambil?

Saat ini Pemerintah lebih berfokus pada reformulasi kebijakan pemajakan atas dividen, dengan maksud yang sama yakni memberi insentif pada pembagian laba. Pemajakan yang fair atas laba yang dibagi (dividen) juga akan mendorong pembagian laba dan mencegah laba ditahan untuk menghindari pajak.

Indonesia perlu mempertimbangkan dengan saksama relevansi dan daya saing sistem klasikal yang kini dianut, yang mengenakan pajak terhadap laba bersih perusahaan dan pajak atas dividen. Saat ini terhadap laba perusahaan dikenai PPh 25%, dan dividen yang dibagi ke pemegang saham orang pribadi dikenai PPh 10% (final), atau dipotong PPh 15% apabila dibagikan kepada pemegang saham badan.

Kita mempunyai pilihan mengadopsi Full Integration Model (pajak dikenakan di tingkat pemegang saham orang pribadi dan pajak yang dipungut di tingkat perseroan dapat dikurangkan), atau Integration of Distributed Profit (mengurangkan jumlah dividen yang akan dibagi terhadap laba kena pajak, mengenakan dua tarif berbeda untuk laba yang dibagi dan laba yang ditahan, pengecualian pajak atas dividen, atau sistem kredit pajak).

Jika ingin mempertahankan sistem klasikal, Pemerintah punya opsi untuk membebaskan Pajak atas Dividen atau menurunkan tarif (0%-10%) berdasarkan kriteria tertentu. Untuk mencegah tergerusnya penerimaan negara di satu sisi, dan keringanan bagi wajib pajak di sisi lain, opsi menurunkan tarif merupakan jalan tengah yang moderat.

Lalu bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi?

Mengingat maksud kebijakan ini baik – yaitu mendorong investasi, produktivitas, dan konsumsi – dan Pemerintah juga sudah menegaskan sikap tidak akan mengenakan pajak atas laba ditahan, maka masyarakat tidak perlu khawatir. Sebaliknya, kita tetap dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR agar terwujud formulasi kebijakan pemajakan atas dividen yang fair dan moderat, dan secara umum tercipta UU Perpajakan yang lebih adil dan pasti, serta sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel. Jika kita cermati, justru Pemerintah sedang mengoptimalkan fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan melalui pemberian berbagai fasilitas, insentif, dan perbaikan administrasi.

#ReformasiPajak
#PajakKitaUntukKita
#PemerintahBantuRakyat
#TetapSemangatKawan
#BisnisTumbuhNegaraMaju

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *