REDAKSI.CO.ID | 08 April 2016 Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, terkuaknya Panama Papers harus bisa menjadi momen penguatan aturan pajak di dalam negeri.  “Potensi pencucian uang yang besar melalui tax haven dihindari lewat aturan pemerintah soal perpajakan,†ujarnya ketika dihubungi, Rabu, 6 April 2106. Panama Papers yang merupakan hasil investigasi […]
TEMPO.CO | 08 April 2016 TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat pajak, Yustinus Prastowo, mengatakan pemerintah akan kesulitan untuk menarik pajak yang lama dari Google, Twitter, dan Facebook. Sebab, ketiga perusahaan tersebut sebelumnya belum menjadi Badan Usaha Tetap (BUT) dan melakukan pembayaran ke luar negeri. “Akan ada kesulitan teknis karena pembayaran langsung ke Singapura. Jadi enggak mudah untuk melihat […]
DETIK.COM | 07 April 2016 Jakarta -Masyarakat dengan penghasilan Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan akan dibebaskan dari pembayaran pajak. Ini seiring dengan keputusan pemerintah yang menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Batas PTKP Rp 54 juta per tahun adalah untuk lajang. Sedangkan untuk yang telah memiliki tanggungan istri dan […]
BISNIS.COM | 06 April 2016 Bisnis.com, JAKARTA –Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) didesak segera melakukan penyelarasan data-data Wajib Pajak yang diduga terlibat dalam penyembunyian asetnya di negara surga pajak dengan membandingkannya dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan pemetaan harus segera dilakukan menyangkut masalah bocornya The […]
TEMPO.CO | 06 April 2016 TEMPO.CO,Jakarta- Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan terkuaknya Panama Papersharus bisa menjadi momen penguatan aturan pajak di dalam negeri. “Potensi pencucian uang yang besar melalui tax haven dihindari lewat aturan pemerintah soal perpajakan,†ujarnya ketika dihubungi, Rabu, 6 April 2106. Panama Papers, yang merupakan hasil investigasi kolosal, ditayangkan secara […]
BERITASATU.COM | 05 April 2016 Jakarta – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar (PG) Airlangga Hartarto mengemukakan kehadiran Undang-Undang (UU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak sangat penting bagi negara ini. UU itu bisa sebagai pengungkit perekonomian bangsa agar bisa tumbuh lebih tinggi lagi. “Harus segera dibahas. Dalam masa sidang berikutnya yang dibuka pekan depan, […]
REPUBLIKA.CO.ID | 05 April 2016 JAKARTA–Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Salah satu isinya memperbolehkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk memiliki data dari nasabah perbankan yang memiliki kartu kredit. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, kerahasiaan data dalam kartu kredit memang tidak diatur. Artinya, pemerintah […]
JPNN.COM | 04 April 2016 JAKARTA – Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 39/PMK.03/2016 yang dikeluarkan pada Maret lalu. Mulai 31 Mei mendatang setiap bank yang mengeluarkan kartu kredit berkewajiban melaporkan data transaksi nasaÂbahnya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kebijakan pemerintah tersebut menuai kontroversi dari sejumlah pihak. Salah satunya perbankan. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia […]
RMOL.CO | 04 April 2016 RMOL. Pemerintah diminta terus berupaya untuk mewujudkan kebijakan penerapkan pengampunan pajak alias tax amnesty. DPR pun harus mendukung langkah tersebut, jika tidak ingin ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan terhambat. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo di Jakarta, Senin (4/4). Ia menilai penerapan pengampunan pajak, Indonesia bisa […]
DETIK.COM | 04 April 2016 Jakarta -Perbankan penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setiap bulannya. Laporan perdana harus dikumpulkan pada 31 Mei 2016. Bagaiamana yang berlaku di negara lain? Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyatakan hal ini sudah […]