Center for Indonesia Taxation Analysis Siaran Pers “Melihat Polemik Kepabeanan secara Proporsional” Jakarta, 7 Mei 2024 (unduh pdf) Otoritas kepabeanan bak berada di kursi pesakitan. Dua pekan terakhir publik ramai-ramai menghakimi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) karena dianggap menyulitkan masyarakat yang bepergian keluar-masuk negara. Prosedur ekspor-impor serta aturan mengenai barang bawaan, barang kiriman, atau barang […]
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Siaran Pers terkait Realisasi APBN 2020 Perpajakan di Masa Pandemi: Topang Ekonomi, Perkuat Konsolidasi Pandemi Covid-19 memberikan pukulan telak bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan berada pada kisaran -2,2% hingga -1,7% (proyeksi Kemenkeu). Sebelum itu, ekonomi Indonesia telah lebih dahulu mengalami perlambatan pada triwulan kedua (minus […]
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Siaran Pers “Respons CITA atas Pengesahan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menggantikan UU Bea Meterai No.13 tahun 1985” Kami mengapreasi pengesahan UU 10/2020 tentang Bea Meterai yang akan berlaku per tanggal 1 Januari 2021. Cukup lama persetujuan didapatkan hingga akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang, sejak awal penyusunan […]
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Siaran Pers terkait Realisasi APBN 2020 Semester 1 “Belanja Pajak Menjaga Ekonomi” Sehubungan telah dipublikasikannya realisasi APBN 2020 Semester 1, kami menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1) Tahun 2020 sungguh menjadi tahun yang amat pelik bagi kinerja APBN. Pandemi Covid-19 yang datang di awal tahun telah menjadi faktor terbesar dalam […]
Siaran Pers Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Meneropong Pajak Digital Pasca-Pandemi (unduh pdf) 1. Pasca-pandemi COVID-19, tekanan yang dihadapi Pemerintah untuk menambal defisit anggaran dipastikan meningkat. Meski pajak digital sangat potensial, penggaliannya tetap perlu hati-hati. Kooperasi antar-negara perlu ditempuh demi menghindari dispute yang berujung pada aksi perang dagang. Kalau perang dagang sampai terjadi, pemulihan […]
Siaran Pers Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Realisasi APBN 30 April 2020: Belanja Negara Harus Lebih Cepat dan Berkualitas Sehubungan dengan telah terbitnya realisasi APBN per 30 April 2020, kami menyampaikan beberapa butir pandangan berikut. 1) Postur APBN per 30 April 2020 secara umum masih menunjukan tren positif. Hal itu terlihat dari pendapatan yang […]
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Siaran Pers terkait Realisasi Penerimaan Pajak 2019 Sehubungan telah dipublikasikannya realisasi penerimaan pajak 2019, kami menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1. Tahun 2019 sungguh menjadi tahun yang tidak mudah bagi dunia perpajakan. Tekanan ekonomi global, perlambatan ekonomi domestik, dan dinamika politik mewarnai kinerja sepanjang tahun. Penerimaan pajak kembali tidak mencapai […]
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Siaran Pers, 4 September 2019 “Omnibus Law: Patut Diapresiasi, Dapat Dipahami, tapi Reformasi Komprehensif Jangan Terhenti” Pemerintah menggunakan skema omnibus law dengan mengeluarkan UU terkait insentif perpajakan untuk mendorong perekonomian dan bisnis. Salah satu hal yang ditunggu publik adalah penurunan tarif PPh, yang menurut rencana akan diturunkan dari 25% […]
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Komentar Pers ”Tolak Wacana Tax Amnesty ‘Jilid 2’” Akhir-akhir ini berkembang wacana dan usulan tax amnesty “jilid 2”. Terhadap wacana ini, kami menyampaikan sikap sebagai berikut. 1. Kami tidak setuju dan menolak tegas wacana tax amnesty “jilid 2” sebagaimana beredar dan diwacanakan, oleh siapa pun. Hal ini jelas sangat […]
Semudah Apakah Menurunkan Tarif Pajak? Komentar Pers, 23 Maret 2019 Kontestasi politik semakin hangat dengan pertukaran ide tentang penurunan tarif pajak. Pasangan Prabowo-Sandi mengusung tema pemangkasan tarif pajak, baik itu Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi maupun PPh UMKM, khususnya digital start up. Bahkan ada usulan sampingan seperti penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor dan PBB hunian pertama. […]