Headline Siaran Pers

Siaran Pers CITA “Respons CITA atas Pengesahan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menggantikan UU Bea Meterai No.13 tahun 1985”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
Siaran Pers
“Respons CITA atas Pengesahan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menggantikan UU Bea Meterai No.13 tahun 1985”

Kami mengapreasi pengesahan UU 10/2020 tentang Bea Meterai yang akan berlaku per tanggal 1 Januari 2021. Cukup lama persetujuan didapatkan hingga akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang, sejak awal penyusunan RUU Bea Meterai yang mulai dilakukan oleh Pemerintah pada April 2016.

Kami mencatat bahwa ada 1 fraksi yang keberatan akan hasil pembahasan RUU Bea Meterai pada rapat paripurna DPR tanggal 29 September 2020 dengan alasan utama, yaitu dianggap menjadi beban baru bagi rakyat dan perekonomian di tengah masa pandemi Covid-19 dan dampaknya yang nyata dan terus meluas. Keberatan yang cukup beralasan, meski sebenarnya tetap dapat dilakukan mitigasi risiko tanpa harus menunda lebih lama lagi pengesahan RUU Bea Meterai.

Beberapa catatan yang perlu kami sampaikan atas UU Bea Meterai Nomor 10 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan UU Bea Meterai Nomor 10 Tahun 2020 memang sudah sangat mendesak untuk disahkan menggantikan UU Bea Meterai Nomor 13 tahun 1985, terutama untuk beberapa alasan berikut:

• Kami mencatat bahwa selama 10 tahun terakhir, walaupun terjadi peningkatan dari pos pendapatan bea meterai secara nominal, namun persentase kontribusi penerimaan bea meterai terhadap penerimaan pajak semakin menurun. Tercatat pada 2010 persentase penerimaan Bea Meterai terhadap penerimaan pajak dalam negeri sebesar 0.137%, dan capaian ini berangsur menurun setiap tahunnya hingga pada 2019 kontribusinya hanya sebesar 0,098%. Hal ini terjadi karena tarif bea meterai yang tidak pernah naik sejak tahun 2000, sementara nilai PDB Indonesia terus mengalami pertumbuhan.

• Perubahan UU Bea Materai didasari urgensi dilakukannya penyesuaian atas dinamika proses bisnis, hukum, perkembangan teknologi, serta kondisi perekonomian. Perubahan dalam UU Bea Materai ini terkait beberapa hal, seperti: perluasan objek, perubahan tarif, ketentuan ‘saat terutang’, pihak yang terutang, subjek pemungut, cara membayar, sanksi, dan fasilitas. Salah satu perluasan objek dengan menyesuaikan perkembangan teknologi adalah pengaturan dokumen selain kertas, yaitu dokumen elektronik.

• Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , UU Bea Meterai yang sebelumnya hanya mengenakan bea meterai atas dokumen kertas perlu mengejar ketertinggalan atas fenomena proses bisnis yang sudah terdigitalisasi sehingga perubahan dilakukan agar selaras dengan UU ITE. Kita ketahui bersama bahwa ada gap waktu sekitar 12 tahun sejak diundangkannya UU ITE yang mengatur dokumen elektronik dengan pemberlakuan UU Bea Meterai pada 2021 nanti. Dengan demikian, penundaan pengesahan UU Bea Meterai bukanlah keputusan yang bijak melainkan justru mengakibatkan pada berlarutnya disharmoni antar peraturan perundang-undangan.

2. Kembali diberlakukannya bea meterai dengan single tarif, yaitu Rp10.000,- merupakan wujud keinginan Pemerintah untuk mempertahankan asas kesederhanaan dan kemudahan. Sebelumnya saat awal penyusunan UU Bea Meterai, sempat diusulkan tarif ad valorem dengan persentase sebesar 0.01%. Namun demikian, keputusan single tarif Bea Meterai yang akhirnya dipilih dalam UU Bea Meterai yang baru patut diapresiasi sebagai bentuk didengarnya aspirasi masyarakat. Kenaikan tarif (menjadi tarif tetap Rp10.000,-) merupakan penyesuaian atas besaran tarif nominal yang terdilusi oleh inflasi sehingga tarif Bea Meterai secara riil nilainya berkurang. Kenaikan tarif juga didasari atas melemahnya kinerja penerimaan bea materai terhadap total penerimaan pajak. Meski tidak signifikan, namun setidaknya dapat menambah pos penerimaan pajak.

3. Batasan nilai dokumen yang memuat jumlah uang yang dikenai Bea Meterai disepakati sebesar Rp5.000.000,-. Tak dapat dipungkiri bahwa hal ini menjadi salah satu poin keberpihakan Pemerintah yang secara tegas diterapkan untuk mendukung usaha kecil, mikro, dan menengah, serta masyarakat pada umumnya. Selain itu, perubahan ketentuan penetapan saat terutang dibuat rinci per jenis dokumen untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan kejelasan. Definisi dari pihak terutang Bea Meterai juga diperjelas dan dibuat rinci untuk setiap jenis dokumen, serta diatur juga dasar hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab sebagai Pemungut Bea Meterai. Tujuannya, untuk memudahkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan.

4. Kemudahan dalam tata cara membayar juga diatur untuk mengkomodasi penggunakan meterai elektronik. Selanjutnya, ketentuan mengenai sanksi dibuat harmonis dengan Pasal 13 UU Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur mengenai Sanksi Administrasi, yaitu menjadi 100% dari bea meterai kurang bayar (sebelumnya 200%). Selain itu, UU Bea Meterai yang baru menghadirkan dukungan pada aspek sosial dengan memberikan fasilitas pembebasan Bea Meterai terhadap dokumen tertentu, seperti: dokumen terkait dengan penanganan bencana alam nasional dan kegiatan sosial & keagamaan.

5. Sebagai tindak lanjut pengawasan, Pemerintah perlu membuat peraturan pelaksanaan yang mengatur pemberian kewenangan terhadap otoritas pajak dalam melakukan pengawasan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pelunasan Bea Meterai. Hal ini menjadi penting terutama dengan dikenakannya Bea Meterai atas dokumen elektronik. Pengawasan pemenuhan kewajiban bea meterai atas dokumen elektronik tentulah akan lebih sulit dibandingkan dengan dokumen fisik yang menggunakan meterai temple.

6. Pemberlakuan UU Bea Meterai yang baru per tanggal 1 Januari 2021 Kami lihat sebagai wujud tindakan realistis nan bijak yang dilakukan Pemerintah terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang telah memasuki resesi. Namun demikian, Kami berpendapat bahwa apabila perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang signifikan pada kuartal ke-IV 2020, maka alangkah Pemerintah menerbitkan Perpu yang mengatur penundaan pemberlakuan UU Bea Meterai hingga selambat-lambatnya April 2020.

Demikian keterangan ini disampaikan dengan harapan dapat dipahami seluruh kalangan demi kebaikan bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pihak yang telah berkenan membantu menyebarluaskan informasi ini.

Jakarta, 6 November 2020

Komentar Anda