CITAX

Saran pengamat pajak CITA terkait rencana pemerintah kerek tarif PPN baru

Pemerintah tengah mengajukan kebijakan fiskal baru terkait perluasan obyek pajak. Rencana tersebut tertuang dalam Pasal 4A perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam hal ini, pemerintah ingin menambah objek barang dan jasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengamat […]

CITAX Headline

Pemerintah mengusulkan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, ini kata pengamat pajak CITA

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, menilai usulan pemerintah terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula sebesar 10% menjadi 12%, merupakan keputusan yang optimal. Dalam masa pemulihan ekonomi di kondisi pandemi Covid-19, Fajry mengatakan, keputusan ini akan lebih baik jika kebijakan yang diambil penuh dengan kehati-hatian. Keputusan menaikkan PPN […]

CITAX

Setoran pajak korporasi melonjak Rp 60,61 triliun di bulan April, ini penyebabnya

Setoran pajak korporasi mulai mengalir kencang. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat, hingga akhir April 2021 realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan tumbuh 0,48% year on year (yoy) atau setara dengan Rp 81,18 triliun. Jumlah tersebut telah mencapai 37,74% dari outlook PPh Badan di akhir tahun 2021 yang sebesar Rp 215,08 triliun. Adapun […]

CITAX Headline

Pengusaha sebut pemerintah lebih baik menaikkan PPh ketimbang PPN

Pajak orang kaya dinilai dapat menambah penerimaan negara. The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) maupun International Monetary Fund (IMF) menyarankan agar otoritas negara-negara di dunia menggali potensi pajak tersebut. IMF dalam laporan bertajuk World Economic Outlook, Managing Divergent Recoveries edisi April 2021 menyarankan, agar otoritas pajak memperluas basis pajak agar penerimaan pajak tidak […]

CITAX Headline

Pengamat: Rencana pengurangan non-objek PPN barang dan jasa bisa tingkatkan tax ratio

Pemerintah berencana akan mengurangi fasilitas non objek pajak barang dan jasa di tahun depan. Sebab, jumlah non-barang kena pajak (BKP) dan non-jasa kena pajak (JKP) yang dikecualikan dari pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia termasuk banyak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian fasilitas PPN tersebut berdampak […]

CITAX

Pemerintah cetuskan skema multitarif PPN, CITA sarankan barang-barang ini

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyampaikan, pemerintah akan memperbarui ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Tujuannya untuk menggali penerimaan pajak di masa mendatang. Suryo bilang saat ini pemerintah tengah mengkaji dua opsi. Pertama, meningkatkan tarif PPN saat ini yang berlaku sebesar 10% menjadi hingga 15%. Kedua, skema multitarif PPN yang terdiri […]

CITAX Headline

How to Tax Capital without Hurting Investment

Penerimaan pemerintah sebagian besar diperoleh melalui pengenaan pajak pada gaji/pendapatan, tetapi Presiden Joe Biden mengarahkan perhatiannya pada orang kaya, bisnis besar, dan Wall Street. Dia mengusulkan untuk mendanai rencana infrastruktur $2,7 triliun dengan menaikkan tarif pajak perusahaan dari 21% menjadi 28%. Selain untuk mendanai infrastruktur, tujuan lainnya adalah untuk subsidi pengeluaran bagi perawatan anak (child […]

CITAX Headline

Ini kata CITA soal usulan pemberlakukan multitarif PPN

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyampaikan, pemerintah akan memperbarui ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Tujuannya untuk menggali penerimaan pajak di masa mendatang. Suryo bilang saat ini pemerintah tengah mengkaji dua opsi. Pertama, meningkatkan tarif PPN saat ini yang berlaku sebesar 10% menjadi hingga 15%. Kedua, skema multitarif PPN yang terdiri […]

CITAX Headline

Apakah ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) perlu diturunkan? ini kata pengamat

Pengusaha di Indonesia dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) apabila omzet dalam setahun mencapai Rp 4,8 miliar. Sejumlah pihak menilai besaran ambang batas atau threshold PKP itu perlu diturunkan agar makin banyak pundi-pundi penerimaan negara yang bisa diraup. World Bank dalam laporannya yang bertajuk Indonesia Economic Prospects menyarankan agar Indonesia menurunkan threshold PKP menjadi Rp 600 juta. […]

CITAX Headline

Threshold pengusaha kena pajak (PKP) perlu diturunkan untuk kejar penerimaan pajak

Pengusaha di Indonesia dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) apabila omzet dalam setahun mencapai Rp 4,8 miliar. Sejumlah pihak menilai besaran ambang batas atau threshold PKP itu perlu diturunkan agar makin banyak pundi-pundi penerimaan negara yang bisa diraup. World Bank dalam laporannya yang bertajuk Indonesia Economic Prospects menyarankan agar Indonesia menurunkan threshold PKP menjadi Rp 600 juta. […]