Penerapan global minimum tax (GMT) membuat pemerintah perlu menyiapkan opsi baru dalam pemberian insentif pajak untuk menarik investasi asing. Penyesuaian ini dilakukan seiring berakhirnya masa pengajuan fasilitas tax holiday berdasarkan PMK Nomor 130 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 69 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, batas waktu pengajuan usulantax holiday berakhir pada […]
Ketentuan baru dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau audit khusus dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi mendapat kritik dari pengamat pajak. Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, apabila ketentuan tersebut disahkan dan […]
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) diproyeksikan belum mampu mencapai target hingga akhir 2026. Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memperkirakan shortfall penerimaan PPN DN dapat mencapai Rp8 triliun hingga Rp15 triliun, meski pertumbuhan penerimaan hingga Agustus masih tercatat tinggi. Fajry mengatakan, proyeksi tersebut mempertimbangkan perkembangan penerimaan PPN DN […]
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai pemerintah seharusnya tidak menjadikan kondisi keuangan negara sebagai alasan untuk menunda pemenuhan restitusi pajak. Restitusi merupakan hak wajib pajak yang harus dipenuhi sesuai ketentuan. Pengamat Pajak CITA, Fajry Akbar mengatakan persoalan restitusi bukan sekadar mengenai ada atau tidaknya ruang fiskal untuk membayarkannya. Menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk […]
Suahasil Nazara dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menitipkan sejumlah pekerjaan rumah kepada Suahasil Nazara. Menurut dia, kepemimpinan Suahasil berpotensi membawa pendekatan yang berbeda dibandingkan era Purbaya, mengingat latar belakang akademis Suahasil yang kuat. “Jelas akan ada perbedaan antara beliau dan Purbaya. Dengan […]
Suahasil Nazara resmi menduduki kursi Menteri Keuangan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (14/9/2026). Setelah resmi menjadi bendahara negara, Suahasil langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah, terutama di sektor perpajakan dan tata kelola Kementerian Keuangan. Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai kepemimpinan Suahasil berpeluang membawa pendekatan […]
Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai masih menjadi persoalan di pasar rokok nasional. Produk tersebut dapat dijual dengan harga lebih murah dibandingkan rokok legal, karena tidak menanggung beban cukai dan pungutan lain yang melekat pada produk hasil tembakau legal. Harga yang lebih rendah membuat rokok ilegal memiliki ruang untuk bersaing di pasar. Di sisi lain, […]
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendesak Menteri Keuangan Suahasil Nazara segera membenahi kebijakan restitusi (pengembalian pembayaran) pajak. Restitusi diharapkan tidak lagi dipersulit sehingga wajib pajak tetap mendapatkan haknya secara penuh. “Menurut saya, ini batas minimum (bare minimum) yang perlu beliau lakukan sebagai Menteri Keuangan yang baru: mengembalikan hak wajib pajak,” ucap Pengamat Pajak CITA, […]
Nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) dibayangi oleh ekspektasi kenaikan tingkat suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed. Rupiah pada Senin (14/9/2026) pagi melemah 3 poin atau 0,02% menjadi Rp 17.614 per dolar Amerika Serikat (AS). Pada penutupan perdagangan sebelumnya, rupiah berada di posisi Rp 17.611 per dolar AS. […]
Rencana penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dinilai masih menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama terkait keterlibatan sistem pembayaran atau lembaga keuangan dalam mekanisme pemungutan pajak. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mempertanyakan dasar penggunaan sistem pembayaran sebagai bagian dari mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam skema tersebut. […]