Upcoming Event

CITAxTALK “Menyegarkan Pemikiran Perpajakan Indonesia”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mempersembahkan diskusi publik yang dikemas dalam acara CITAxTalk edisi Ramadhan bertema ”Menyegarkan Pemikiran Perpajakan Indonesia” TRAINER: – Dr. Joko Tri Haryanto (Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal – Alumnus UI) Rabu, 8 Mei 2019 pukul 15.30 – 17.30 (dilanjutkan buka bersama) – Arifin Rosid, Ph.D (Direktorat Jenderal Pajak – Alumnus […]

CITAX

Ekonom Respons Positif Perluasan Pembebasan PBB DKI Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai positif perluasan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan (PBB-P2) oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meski beleid menuai kontroversi. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperluas fasilitas pembebasan PBB-P2 ke orang pribadi yang […]

Peraturan Terbaru

Kompilasi Perubahan dan Penambahan Pergub DKI Jakarta Tentang Pembebasan Pajak

Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 42 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Guru Dan Tenaga Kependidikan, Dosen Dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur Dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional […]

Opini

Komentar terkait Pergub DKI No. 38/2019 tentang Pembebasan PBB-P2

Terbitnya Peraturan Gubernur DKI Nomor 38 Tahun 2019 yang mengatur antara lain tentang pembebasan PBB atas rumah/rusunawa/rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 milyar memantik polemik. Polemik disebabkan pemahaman yang belum komprehensif dan cenderung parsial dan politis. Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, kami berpendapat sebagai berikut. 1. Menurut kami polemik ini tidak perlu terjadi jika peraturan […]

CITAX

Mau Tax Ratio 16%? Perlu Tambahan Penerimaan Pajak Rp 663 T

Jakarta, CNBC Indonesia – Butuh tambahan penerimaan pajak setidaknya sebesar Rp 663 triliun untuk membuat rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio Indonesia mencapai 16%, menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Angka Rp 663 triliun itu merupakan dua kali lipat dari kenaikan penerimaan pajak periode 2015-2018 yang […]

CITAX

Pengamat pajak: Kepatuhan WP Badan tahun ini mestinya lebih optimal

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meyakini rasio kepatuhan wajib pajak (WP) Badan tahun ini bisa lebih baik dari tahun lalu. Bahkan, rasio kepatuhan formal WP Badan tahun ini melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan ditargetkan bisa kembali ke level tahun 2017 yang mencapai 65%. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA […]

CITAX

Pengamat Perpajakan: PMK 35/2019 tentang BUT belum berdampak besar pada penerimaan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang baru saja diterbitkan pemerintah dinilai akan memberi kepastian hukum tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia. Meski begitu, pengamat perpajakan menilai aturan ini belum akan berdampak besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan […]

CITAX Headline

Keterlambatan SPPT PBB Ganggu Penerimaan Pajak Daerah

Bisnis.com, JAKARTA – Terlambatnya hasil pendataan ulang penggunaan lahan dan bangunan di DKI Jakarta dikhawatirkan berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan pajak DKI yang sebesar Rp44 triliun. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, SPPT PBB diterbitkan pada bulan kedua awal tahun. Yustinus mengatakan bahwa keterlambatan penerbitan […]

Opini

Otonomi DJP, Perlukah?

Wacana pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kemenkeu kembali menghangat. Penyebabnya tentu kontestasi politik karena para kontestan Pemilu mengusung (lagi) ide ini. Mari sedikit kita kenang dan elaborasi. Untuk diketahui, ini bukan ide baru. Tahun 2014 Jokowi-JK mencantumkan pembentukan Badan Penerimaan Negara di dalam Nawacita. Saya, adalah pengusul dan pengusung ide ini, waktu itu bersama sahabat […]