Dua pekan terakhir publik ramai-ramai mengkritik kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena dianggap menyulitkan masyarakat yang bepergian keluar-masuk negara. Prosedur ekspor-impor serta aturan mengenai barang bawaan, barang kiriman, atau barang hibah turut mendapat sorotan tajam setelah tiga kasus terkait Bea Cukai viral. “Otoritas kepabeanan bak berada di kursi pesakitan,” kata Kepala […]
Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengomentari rentetan kasus yang terjadi pada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dia menyebut instansi di bawah komando Menteri Keuangan Sri Mulyani itu seperti berada di kursi pesakitan. “Otoritas kepabeanan bak berada di kursi pesakitan,” kata Fajry dalam keterangan resminya, Rabu (8/5). Fajry mengatakan, […]
TEMPO.CO, Jakarta – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menanggapi kritik publik terhadap instansi di bawah Kementerian Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Bea Cukai belakangan ini. “Otoritas kepabeanan bak berada di kursi pesakitan,” kata Kepala Riset CITA, Fajry Akbar, dalam keterangan resminya pada Selasa, 7 Mei 2024. Dia menjelaskan, dua pekan terakhir publik ramai-ramai menghakimi Ditjen Bea Cukai karena dianggap […]
Center for Indonesia Taxation Analysis Siaran Pers “Melihat Polemik Kepabeanan secara Proporsional” Jakarta, 7 Mei 2024 (unduh pdf) Otoritas kepabeanan bak berada di kursi pesakitan. Dua pekan terakhir publik ramai-ramai menghakimi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) karena dianggap menyulitkan masyarakat yang bepergian keluar-masuk negara. Prosedur ekspor-impor serta aturan mengenai barang bawaan, barang kiriman, atau barang […]
Pengamat pajak menilai rencana penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 tidak akan signifikan dalam mendongkrak rasio pajak atau tax ratio. Meski begitu, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memperkirakan potensi penerimaan dari kenaikan tarif PPN pada 1 Januari 2025 ini akan lebih besar dari tahun […]
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fraksi PDI Perjuangan dan PKS bahkan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunda kebijakan tersebut. Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo menjelaskan dalam Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tarif PPN 12% bisa dilakukan paling lambat tahun […]
Pemerintah berencana menyesuaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Adapun kenaikan tarif PPN menjadi 12% sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN sebagaimana telah diubah dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan […]
Dalam SPT Tahunan Orang Pribadi, terdapat bagian informasi harta dan utang yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Bagian ini perlu diisi oleh Wajib Pajak sebagai informasi pelengkap dalam SPT yang dilaporkan. Harta yang dapat dicantumkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi antara lain uang tunai, tabungan, deposito, piutang, saham, obligasi, surat utang lainnya, reksadana, dan lain-lain. Kepemilikan […]
Pengamat pajak menilai rencana penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 tidak akan signifikan dalam mendongkrak rasio pajak atau tax ratio. Meski begitu, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memperkirakan potensi penerimaan dari kenaikan tarif PPN pada 1 Januari 2025 ini akan lebih besar dari tahun […]
Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menuturkan, pemerintah perlu memperhatikan dampak penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025 terhadap masyarakat golongan bawah. Pasalnya, itu akan menambah pengeluaran tiap individu. “Perlu mengelola dampaknya terhadap kelompok menengah bawah. Mengingat PPN adalah pungutan yang regresif. Ada potensi dampak sosial […]