Penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok mengalami tantangan usai fenomena peralihan konsumsi ke produk yang lebih murah (downtrading) semakin marak. Penurunan daya beli masyarakat dan selisih tarif antargolongan turut menjadi pemicu.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) tidak menampik capaian penerimaan cukai rokok sampai akhir tahun menghadapi tantangan.
Fenomena downtrading menjadi salah satu faktor yang dicermati otoritas karena memengaruhi komposisi penerimaan CHT, meski tidak terdapat kenaikan tarif. Fenomena downtrading ini utamanya terlihat pada penurunan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang merupakan penyumbang terbesar penerimaan CHT.
Dari data yang dilihat Bisnis, fenomena downtrading terlihat dari penurunan pangsa pasar Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan I sejak 2018. Pangsa pasarnya terjun bebas dari 64% pada 2018 kemudian ke 62% pada 2019, 53% pada 2020, 49% pada 2021, 46% pada 2022, 35% pada 2023, 30% pada 2024, dan bertengger pada 29% pada 2025 sampai dengan tahun berjalan 2026 hingga Agustus.
Produksi Industri Hasil Tembakau (IHT) juga diketahui mengalami tekanan sebagaimana terlihat pada SKM Golongan II. Jumlah pabrik produsen SKM II kian menanjak dari 288 pada 2023, 311 pada 2024, 337 pada 2025 dan 370 pada 2026 secara tahun berjalan (year to date/YtD).
Namun, jumlah batang rokok yang dihasilkan justru menurun. Produksinya menurun dari 73,37 miliar batang pada 2023 ke 62,26 miliar batang pada 2024, 60,86 miliar batang pada 2025, ke 51,09 miliar batang secara tahun berjalan pada 2026.
Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Netty Hartawati mengakui pencapaian penerimaan hingga akhir tahun masih menghadapi tantangan akibat fenomena downtrading.
Hal ini kendati realisasi penerimaan CHT sampai dengan September 2026 sudah mencapai Rp159,5 triliun atau 70,7% dari target APBN yakni Rp225,7 triliun.
“Pencapaian penerimaan hingga akhir tahun masih menghadapi tantangan, seiring dengan dinamika industri hasil tembakau dan perubahan pola konsumsi masyarakat,” ujar Netty kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (31/10/2026).
Netty menyebut faktor downtrading menjadi faktor yang dicermati pihaknya karena dapat memengaruhi komposisi penerimaan CHT, meskipun tidak terdapat kenaikan tarif cukai pada tahun ini.
Sementara itu, berdasarkan data produksi hasil tembakau, hingga September 2026 tercatat produksi sebesar 235,3 miliar batang, atau meningkat sekitar 5,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 223,0 miliar batang.
Dengan demikian, ujar Netty, secara kumulatif produksi hasil tembakau masih menunjukkan pertumbuhan positif.
“Dalam menghadapi kondisi tersebut, Bea Cukai terus meningkatkan pengawasan dan penindakan di bidang cukai guna menjaga kepatuhan pelaku usaha, menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara,” ujarnya.
Adapun, dari segi realisasi penerimaan, Kepala Riset Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai realisasi 70% sudah bagus mengingat sudah jauh lebih baik dari periode yang sama pada 2023-2025. Dia bahkan memproyeksikan capaiannya bisa melebihi target pada akhir tahun yakni 101% sampai 102%.
“Terlebih dengan kondisi lemahnya daya beli masyarakat, capaian itu sudah bagus. Saya kira ini dampak dari kebijakan Cukai Hasil Tembakau [CHT] yang diambil pemerintah, yakni tidak ada kenaikan tarif maupun HJE [Harga Jual Eceran],” terangnya kepada Bisnis.
Fajry masih enggan mengomentari bagaimana proyeksi penerimaan cukai rokok tahun depan. Besaran target yang dipasang pemerintah akan menentukan realisasinya, sehingga target terlalu tinggi dipastikan sulit tercapai.
Menurut Fajry, tantangan tahun depan adalah daya beli masyarakat apalagi jika risiko geopolitik merambat ke tingkat inflasi dalam negeri.
“Daya beli masih menjadi tantangan bagi penerimaan pajak pada tahun depan. Untuk itu, tantangan daya beli di masa depan ini perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal yang akomodatif, seperti yang tahun ini Pemerintah lakukan pada tahun ini,” terangnya.
Baca selengkapnya bisnis.com
