KOMPAS.com – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), operator seluler dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) direncanakan untuk melakukan pertamuan untuk membahas hasil verifikasi BPKP atas tarif interkoneksi di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M Ramli kepada KONTAN melalui pesan singkat, Jumat (23/2/2018). Dia menjelaskan interim report […]
H2
Sanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai sanksi administrasi yang tertuang dalam UU 28/2007 pasal 13 ayat (3) terkait sanksi administrasi sebesar 50%-100% atas pajak tidak atau kurang bayar memberatkan bagi masyarakat.  “Menurut saya yang 100% itu menjadi menakutkan. Karena yang 100% hanya karena kelalaian, tidak sengaja dendanya besar sekali. […]
Pendataan wajib pajak dinilai mampu dongkrak penerimaan pajak
KONTAN.CO.ID -Â JAKARTA. Direktur Eksekutif Center of Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai implementasi Peraturan Ditjen Pajak No. PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Informasi Keuangan akan memiliki signifikansi atas penerimaan pajak. “Iya, pengaruhnya signifikan, namun harus ada infrastruktur, analisis sistem dan kompetensi petugas yang memadai,” katanya saat dihubungi KONTAN, Kamis (22/2). […]
Pengurangan BPHTB untuk DIRE tak gerus PAD
KONTAN.CO.ID -Â JAKARTA. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI yang diumumkan 2016 lalu, pemerintah telah memangkas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dari 5% menjadi maksimal 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE (Dana Investasi Real Estate). Namun demikian, saat ini kebijakan tersebut malah menjadi ketidakpastian baru di lapangan. Deputi Bidang Koordinasi […]
Tiga pakar dukung akses data nasabah
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menghadirkan sejumlah saksi ahli dalam lanjutan sidang uji materi atau judicial review Undang-Undang (UU) No. 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Â Ada tiga ahli yang dihadirkan pemerintah dan semuanya sepakat bahwa beleid ini konstitusional dan memang dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Â Chatib Basri, pengamat ekonomi yang […]
Sudah dua tahun, pengurangan tarif BPHTB masih tak dijalankan pemda
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah menurunkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset Dana Investasi Real Estate (DIRE) lewat paket kebijakan ekonomi jilid XI yang diumumkan 2016 lalu. Â Dalam kebijakan tersebut, pemerintah telah memangkas BPHTB dari 5% menjadi maksimal 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi […]
Ditjen Pajak belum siap terapkan wajib lapor data kartu kredit
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum siap menerapkan aturan wajib lapor data nasabah kartu kredit. Ditjen Pajak, misalnya, membuka kemungkinan untuk mengubah batasan transaksi Rp 1 miliar per tahun per kartu kredit yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak. Kini, Ditjen Pajak mempertimbangkan batasan minimum transaksi yang terkena wajib laporan data kartu kredit. Sedianya, ketentuan […]
Jadi Menteri Terbaik di Dunia, Sri Mulyani Masih Punya Banyak Pekerjaan Rumah
Liputan6.com, Jakarta Usai menyabet predikat sebagai Menteri Terbaik di Dunia versi World Government Summit, Sri Mulyani Indrawati dinilai tidak boleh berpuas diri. Sejumlah perbaikan pada organisasi atau institusi Kementerian Keuangan, pengelolaan fiskal, serta pencapaian target penerimaan negara masih menjadi pekerjaan rumah dari mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Pendiri atau Chairman GarudaFood, Sudhamek AWS meminta kepada Sri Mulyani untuk terus […]
Yustinus Prastowo: Sistem Terintegrasi Jadi Kunci Regulasi E-commerce
Isu penerapan pajak transaksi elektronik sudah bergulir sejak 2017, bahkan aturannya ditargetkan rampung digodok akhir tahun lalu. Namun hingga kini, pemerintah belum juga mematangkan regulasi tersebut. Polemik mencuat saat Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) khawatir pemerintah hanya mengenakan pajak bagi mereka yang berjualan di media sosial. Kesanggupan pemerintah untuk menyiapkan peraturan perpajakan pun dipertanyakan. Yustinus Prastowo​, […]
Pengamat: Pemerintah Buang-buang Waktu, Harusnya Limit Rp 100 Juta
JawaPos.com – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, keputusan pemerintah menetapkan threshold atau batasan minimal transaksi kartu kredit yang bisa diakses Ditjen Pajak sebesar Rp 1 miliar akan membuat kegaduhan. Penetapan threshold Rp 1 miliar dinilai tidak akan efektif. Sebab, sangat jarang wajib pajak (WP) yang memiliki transaksi kartu kredit dengan […]