Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap memiliki otoritas untuk mengakses transaksi kartu kredit. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan data kartu kredit bukan termasuk klasifikasi rahasia menurut UU perbankan dan perpajakan, sehingga untuk mendapatkannya tidak diperlukan izin ataupun aturan khusus. “Hal ini pun bukan sesuatu […]
H2
Wacana Pembukaan Data Transaksi Kartu Kredit, CITA: Jangan Terburu-buru
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai rencana pembukaan data kartu kredit nasabah untuk kepentingan perpajakan membutuhkan persiapan matang serta mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini. “Pelaksanaan yang terburu-buru dan tanpa persiapan akan mengundang kekhawatiran yang tidak perlu,” kata Yustinus, di Jakarta, Senin. Yustinus mengatakan pemberlakuan pemanfaatan data kartu kredit tersebut sebaiknya didahului […]
Pelaporan Kartu Kredit untuk Pajak Diusulkan di Atas Rp 100 Juta
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengusulkan agar pelaporan transaksi kartu kredit diberlakukan untuk seluruh kartu kredit berlimit di atas Rp 100 juta. Ini berbeda dengan rencana Kementerian Keuangan yaitu pelaporan untuk tagihan minimal Rp 1 miliar setahun. “Lebih tepat jika ambang batas tidak didasarkan pada jumlah tagihan dalam setahun yang […]
Wajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontra
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana memberlakukan aturan mandatory disclosure rules (MDR) dalam waktu dekat. Kewajiban melaporkan perencanaan pajak (tax planing) yang disiapkan wajib pajak ini merupakan strategi untuk mencegah penghindaran pajak. Aparat pajak mencurigai tax planing banyak dilakukan wajib pajak Indonesia. MDR menjadi salah satu aksi dari Anti-Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang mewajibkan WP dan promotor atau pengatur […]
Membuka Data Nasabah Kartu Kredit Bukan Suatu Kerahasiaan
AKURAT.CO, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk bisa membuka data nasabah Kartu Kredit. Pembukaan data kartu kredit ini mengacu aturan terbaru Menteri Keuangan (PMK) No. 228/PMK.03/2017 yang diundangkan 29 Desember 2017 lalu. Aturan ini memuat detail rincian data dan informasi serta penyampaian data informasi terkait perpajakan. Berdasarkan lampiran PMK 228/2017, ada 23 bank/lembaga penyelenggara kartu kredit […]
Ditjen Pajak Diminta Bangun Sistem Laporan Data Kartu Kredit
Direktorat Jenderal Pajak akan memberlakukan kewajiban laporan data kartu kredit. Perbankan diminta melaporkan data-data transaksi kartu kredit yang rencananya akan mulai efektif pada April 2019. Kewajiban pelaporan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Direktur Eksekutif […]
Ditjen Pajak Intip Pengguna Kartu Kredit untuk Lacak Pajaknya
TEMPO.CO, Jakarta -Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk bisa membuka data nasabah kartu kredit. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan data nasabah kartu kredit tersebut akan digunakan oleh Kementerian untuk melakukan profiling bagi para wajib pajak. “Jadi, misalnya saja anda kalau di laporan  SPT itu pendapatan Rp 10 juta […]
Direktur CITA: Tarif simetris berpotensi kurangi penerimaan negara
KONTAN.CO.ID -Â JAKARTA. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai, penerapan tarif interkoneksi simetris berpotensi mengurangi penerimaan negara. Menurutnya, jika pola simetris jadi diterapkan, itu berarti tarif interkoneksi semua operator sama, padahal investasi masing-masing operator berbeda. “Kalau begitu yang akan diuntungkan adalah mereka yang selama ini kasih murah,” ujar Yustinus di Jakarta, […]
Tokopedia syaratkan mitra harus bayar pajak
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tokopedia beri tanggapan mengenai rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce terutama tarif PPh final yang lebih ringan bagi UKM yang menjajakan produk lokal dibandingkan produk impor. Sari Kacaribu, Head of Public Policy Tokopedia bilang pihaknya tidak pernah meminta perlakuan khusus pajak terhadap e-commerce dan memberlakukan sistem pajak sesuai dengan aturan berlaku. “Di […]
Pengembangan Mobil Listrik di Indonesia Terkendala Penyesuaian Tarif Pajak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan pengembangan mobil listrik di Indonesia masih terkendala terkait penyesuaian tarif pajak. Selama ini, aturan mengenai pajak untuk mobil listrik masih belum diatur secara jelas, karena menggunakan dua mesin, yaitu konvesional dan listrik. Mengingat, saat ini mobil listrik masih dikategorikan sebagai barang mewah (PPnBM). “Belum ada aturan […]