TEMPO.CO | 23 Februari 2016 TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengingatkan, jika pemberlakuan pengampunan pajak (tax amnesty) tertunda, berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah. Dampak lainnya, kepercayaan wajib pajak menurun dan ada penilaian negatif terhadap negara yang terancam tersedot likuiditasnya. Meski demikian, pengampunan pajak tetap harus dirancang dengan matang. “Perluasan akses […]
RADARPENA.COM | 23 Februari 2016 JAKARTA, RadarPena.com – Kebijakan double tax (pajak ganda) yang harus ditanggung oleh anggota koperasi dinilai telah menciderai asas keadilan. Dalih pemerintah pengenaan pajak ganda itu sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengejar target pajak. Koperasi dikenai pajak badan 1% dan juga pajak sisa hasil usaha (SHU) perorangan 10%. Ini dinilai sangat […]
MERAHPUTIH.COM | 23 Februari 2016 MerahPutih Keuangan – Kebijakan double tax (pajak ganda) yang dibebankan bagi anggota koperasi mencoreng asas keadilan. Pemerintah berdalih pengenaan pajak ganda ini salah satu bentuk upaya untuk mencapai target pajak. Direktur Executif Center For Indonesia (Cita) Yustinus Prastowo menjelaskan beban pajak yang diberikan bagi koparasi sebesar 1% dan juga sisa hasil […]
CNNINDONESIA.COM | 23 Februari 2016 Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah diminta memberikan fasilitas keringanan perpajakan bagi koperasi untuk mengurangi beban pajak berganda melalui Pajak Penghasilan (PPh) final dan PPh wajib badan. Salah satu upaya yang dimungkinkan adalah melalui pemberlakuan keringanan pajak (tax allowance) PPh badan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysisi (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan tax […]
AKTUAL.COM | 23 Februari 2016 Jakarta, Aktual.com — Anggaran belanja pemerintah terancam berkurang akibat membayar beban bunga utang yang sangat besar, hal itu dikemukakan oleh Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA). “Kalau rupiah tidak mengalami penguatan sementara penerimaan pajak kita hanya segini saja, kemudian dengan asumsinya tax amnesty gak jalan juga, maka utang kita akan makin tinggi karena […]
REPUBLIKA.CO.ID | 22 Februari 2016 JAKARTA–Pemerintah bertekad untuk meningkatkan pendapatan negara via pajak dengan cara membenahi sistem teknologi informasi (IT). Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, menilai, pembenahan tersebut harus terintegrasi secara menyeluruh. “Untuk sistem jaringan ini jangan terpisah, parsial,” ujarnya di Jakarta, Ahad (21/2). Menurut Yustinus, program pengembangan IT untuk meningkatkan tax ratio, terutama oleh Direktorat […]
DETIK.COM | 23 FEBRUARI 2016 Jakarta -Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty atau pengampunan pajak tinggal menunggu pembahasan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap bisa menarik dana para warga Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri (repatriasi). Namun, menurut Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), merepatriasi seluruh dana […]
KONTAN.CO.ID | 22 FEBRUARI 2016 JAKARTA. Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai memiliki potensi yang sangat besar bagi pemasukan negara. Dana-dana hasil repatriasi tersebut juga bisa untuk mendorong perekonomian. Pengamat pajak dari Universitas Indonesia (UI), Darussalam mengatakan, dengan dana hasil pemanfaatan pengampunan pajak yang sangat besar ini bisa menjadi modal pemerintah untuk mempercepat program […]
SINDONEWS.COM | 22 FEBRUARI 2016 JAKARTA – Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai menjadi kebutuhan mutlak bagi Indonesia untuk membiayai pembangunan dan pengentasankemiskinan untuk rakyat kecil. Dana-dana hasil repatriasi bisa menambah penerimaan negara guna mendorong ekonomi menjadi lebih bergairah dan berdampak pada pengentasan kemiskinan.Pengamat pajak dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam menjelaskan, sebenarnya manfaat kebijakan pengampunan pajak ini sangat banyak buat […]
SKALANEWS.COM | 23 FEBRUARI 2016 Skalanews – Pengamat Perpajakan Darussalam mengatakan kebijakan pengampunan pajak bisa menambah modal pemerintah untuk mempercepat program pembangunan serta bermanfaat untuk mengurangi tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Darussalam saat dihubungi di Jakarta, Senin (22/2), mengatakan pemberlakuan kebijakan ini tidak lepas dari kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, padahal dana repatriasi itu bisa […]