KONTAN.CO.ID | 15 FEBRUARI 2016 Substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah disepakati oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sekarang masalahnya tinggal bagaimana sosialisasinya ke masyarakat. Pertama, bagaimana cara pemerintah mengkomunikasikan agar publik yakin bahwa tax amnesty ini penting dan perlu. Dulu, tujuan dari tax amnesty adalah untuk repatriasi. Pemerintah menginginkan […]
KONTAN.CO.ID | 14 FEBRUARI 2016 JAKARTA. Direktur Eksektif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat pemerintah harus memetakan kembali keuntungan dan kerugian persyaratan bebas persengketaan di Pengadilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bagi wajib pajak (WP) yang mengajukan pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Menurutnya, jangan sampai syarat tersebut menjadi ganjalan bagi […]
BISNIS.COM | 13 FEBRUARI 2016 Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tetap meminta pelunasan utang dan pencabutan sengketa pajak sebelum seseorang mengikuti program pampunan pajak atau tax amnesty. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan selama wajib pajak (WP) harus melunasi tunggakan pajaknya sebelum mengajukan permohonantax amnesty. Selain itu, jika ada restitusi, pemerintah tidak akan membayarkannya. “Itu konsekuensinya kalau ikut amnesty. […]
MEDANBISNISDAILY.COM | 11 FEBRUARI 2016 MedanBisnis – Jakarta. Indonesia memastikan keterlibatan dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) atau Sistem Pertukaran Informasi Otomatis. Satu ketentuannya adalah dengan membuka data perbankan di masing-masing negara. Hal ini berbeda dengan kondisi sekarang, di mana data tersebut masih tertutup. “Intinya adalah setiap negara akan membuka, tidak lagi seperti sekarang di mana […]
KONTAN.COM | 11 FEBRUARI 2016 Jakarta. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah bisa meraup pendapatan lebih besar dari persyaratan pencabutan sengketa pajak bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pasal 7 ayat 3 huruf f draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak, diatur bahwa pengajuan pengampunan harus […]
TEMPO.CO | 10 FEBRUARI 2016 TEMPO.CO, Lumajang – Bupati Lumajang As’at Malik mengatakan kasus pembunuhan aktivis antitambang pasir Salim Kancil pada akhir September tahun lalu bak pepatah sengsara membawa nikmat bagi wilayah yang ia pimpin. Alasannya, setelah peristiwa itu, pendapatan pajak Lumajang dari sektor penambangan pasir justru melonjak tajam. Hingga 31 Desember 2015, menurut As’at, penerimaan pajak […]
OKEZONE.COM | 10 FEBRUARI 2016 JAKARTA – Pemerintah dalam APBN 2016 menargetkan raihan pajak sebesar Rp1350 triliun. Target pajak ini meningkat sekira 30 persen dari total raihan pajak pada tahun 2015 yang hanya mencapai Rp1.060,85 triliun. Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku optimis terhadapraihan pajak pada 2016. Menurutnya, pemerintah tak boleh menyerah dengan pertambahan ekonomi yang terjadi saat ini. […]
DETIK.COM | 10 FEBRUARI 2016 Jakarta -Dunia akan memasuki era baru transparansi dalam beberapa tahun mendatang. Masing-masing negara nantinya akan mulai memberlakukan Automatic Exchange of Information (AEoI) atau Sistem Pertukaran Informasi Otomatis. Tak terkecuali Indonesia. Ini adalah sebuah sistem pertukaran informasi rekening dari wajib pajak (WP) antar negara. Pertukaran ini berlangsung otomatis, yang berarti rekening WP […]
BERITASATU.COM | 09 FEBRUARI 2016 JAKARTA — Komisi yang diterima dokter dari penjualan produk perusahaan farmasi sering tidak dicatatkan dalam laporan pajak, sehingga negara dirugikan karena pajak atas penghasilan tersebut tidak dibayarkan. Hal ini terjadi karena komisi itu sering disamarkan dalam bentuksponsorship seminar ke luar negeri atau pemberian natura lain. Praktik tersebut mendorong Ditjen Pajak untuk lebih […]
LINEINDONESIA.COM | 9 FEBRUARI 2016 LINES – Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan menyeluruh dalam strata masyarakat, Pemerintah sepakat tahun 2016 ini akan mengurangi rasio indeks gini menjadi 0,39. Sebelumnya, hingga tahun 2011 berdasarkan Badan Pusat Statistik(BPS) masih menduduki level 0,41 meski pendapatan per kapita menunjukkan kenaikan sebanyak Rp 45,18 per tahun per kapita 2015. Faktor utama terlihat dari […]