PONTIANAKPOST.COM | 04 April 2016 JAKARTA – Setiap bank yang mengeluarkan kartu kredit pada 31 Mei mendatang berkewajiban melaporkan data transaksi nasabahnya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kebijakan tersebut resmi berlaku sejak dirilisnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 39/PMK.03/2016 pada 22 Maret lalu. Kebijakan pemerintah tersebut menuai kontroversi dari sejumlah pihak. Salah satunya perbankan. Menurut […]
LAMPOST.COM | 03 April 2016 JAKARTA–Perbankan penerbit kartu kredit harus melaporkan setiap transaksi kartu kredit ke Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu dekat. Aturan tersebut tertuang di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2016 yang diterbitkan 23 Maret lalu. Direktorat Jenderal Pajak dapat mengawasi seluruh detail transaksi pemegang kartu kredit untuk keperluan pengawasan pajak. Pengamat pajak, […]
RIAUPOST.COM | 04 April 2016 JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Para pemilik kartu kredit siap-siap, datanya akan bebas untuk dibuka Direktorat Jenderal Pajak. Soalnya, setiap bank yang mengeluarkan kartu kredit per 31 Mei, wajib melaporkan data transaksi nasabahnya ke DJP. Peraturan itu resmi berlaku melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016, tanggal 22 Maret. Kebijakan itu tentu saja […]
VIVA.CO.ID | 01 April 2016 VIVA.co.id – Pemerintah diharapkan tidak mengendurkan niat dalam menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Parlemen pun harus mendukung langkah itu, bila tidak ingin ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan terhambat. Center for Taxation Analysis (CITA) menilai, dalam penerapan pengampunan pajak sendiri, Indonesia bisa mengambil contoh dari India, Afrika Selatan, dan Italia sebagai […]
BISNIS.COM | 02 April 2016 Bisnis.com, JAKARTA–Pemerintah sebaiknya melanjutkan rencana pemberian keringanan pengampunan pajak (tax amnesty), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mendukung langkah tersebut bila tidak ingin ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan terhambat. Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan Indonesia bisa meniru atau mencontoh penerapan pengampunan pajak di negara lain […]
BERITASATU.COM | 03 April 2016 Jakarta – Pemerintah sebaiknya tidak mengendurkan niatan dalam menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty). Begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mendukung langkah tersebut bila tidak ingin ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan terhambat. Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan Indonesia bisa belajar dari negara-negara yang pernah menerapkan tax amnesty, […]
KONTAN.CO.ID | 04 April 2016 JAKARTA. Pemerintah tengah menggodok rencana kebijakan baru terkait pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Rencananya, pemerintah akan sederhanakan pungutan PPN khusus untuk ritel. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan membuat jenjang (layer) yang lebih sederhana untuk PPN ritel. “PPN ada berbagai tahap. Itu yang bikin complicated. Khusus ritel, mau disederhanakan,” katanya akhir pekan lalu. […]
SINDONEWS.COM | 2 April 2016 JAKARTA – Pemerintah diminta menjadikan kegagalan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang dilakukan Filipina untuk menjadi bahan pembelajaran. Meski begitu Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mendorong niat menerapkan tax amnesty tidak mengendur. Dia juga memperingatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk melakukan langkah selanjutnya setelah adanya kebijakan pengampunan […]
TEMPO.CO | 02 April 2016 TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah sebaiknya tidak mengendurkan niatan dalam menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mendukung langkah tersebut bila tidak ingin ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan terhambat. “Penerapan pengampunan pajak, Indonesia bisa melihat India, Afrika Selatan, dan Italia. Sebagai negara yang sama-sama berkembang dan memiliki kawasan yang […]
KORAN-SINDO.COM | 01 Maret 2016 JAKARTA– Kementerian Keuangan resmi menerbitkan peraturan yang mewajibkan 23 bank atau lembaga yang mengeluarkan kartu kredit untuk menyampaikan data transaksi nasabah setiap bulan. Kebijakan ini seiring strategi pemerintah meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang tahun ini ditargetkan mencapai Rp18 triliun. Ketentuan kewajiban penyampaian data dan informasi itu […]